Pendidikan Kunci Kemajuan Bukan Infrastruktur

 Kategori Pendidikan

Para pendiri bangsa dan negara Indonesia (founding fathers) sangat menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mencerdaskan rakyat Indonesia yang mayoritas tidak berpendidikan, sehingga mereka menetapkan salah satu dari empat tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain (no way) kecuali melalui pendidikan. Dengan pendidikan, bangsa Indonesia bisa cerdas. Jika bangsa Indonesia sudah cerdas, maka akan menghantarkan Indonesia maju seperti bangsa-bangsa lain di dunia.

Akan tetapi, para pemimpin politik Indonesia dan pemimpin formal Indonesia mulai dari Lurah/Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur sampai Presiden, para menteri serta para anggota parlemen di semua tingkatan, banyak yang tidak menyadari pentingnya pendidikan, sehingga tidak memberi prioritas pada pendidikan.

Contoh paling aktual ialah Kabinet Kerja Jokowi-JK, baru pada tahun ke 5 memimpin Indonesia memberi prioritas pada pembangunan manusia sebagaimana tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019, anggaran pendidikan naik 9,85 persen menjadi Rp 487,9 triliun dibandingkan dengan anggaran 2018 sebesar Rp 444,131 triliun (Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2018, hlm 12).

Pada hal pembangun sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan informal merupakan kunci dan satu-satunya jalan untuk memajukan bangsa dan negara republik Indonesia.

Seharusnya Sudah Maju

Sejatinya Indonesia sudah maju karena telah merdeka 73 tahun lamanya.

Akan tetapi, pembangunan selama 52 tahun lamanya yaitu 32 tahun di era Orde Baru dan 20 tahun di era Orde Reformasi tidak memberi prioritas pada pembangunan manusia, tetapi pembangunan ekonomi dan di masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, sebagian besar bangsa Indonesia dan negara republik Indonesia tidak mengalami kemajuan seperti yang diharapkan.

Rizal Ramli, ekonom terkemuka Indonesia mengemukakan bahwa rakyat Indonesia yang benar-benar sudah merdeka secara ekonomi dan sosial baru 20 persen (Rmol.co, 23 Agustus 2018).

Pada hal menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa (katadata.co.id, 23 Agustus 2018).

Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang belum merdeka secara ekonomi dan sosial sangat besar. Saya bisa memastikan yang belum merdeka secara ekonomi dan sosial ialah mereka yang tidak memperoleh pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Mereka yang menikmati kemajuan adalah mereka yang memperoleh pendidikan yang tinggi dan berkualitas serta memiliki kepakaran (skill).

Kalau saja pada awal Indonesia melaksanakan pembangunan, para pemimpin politik Indonesia memberi prioritas pada pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya, Indonesia telah mengalami kemajuan seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura dan lain sebagainya.

Penutup

Untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dan negara republik Indonesia dari bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia, maka Presiden dan Wakil Presiden harus mengubah arah pembangunan dari ekonomi dan infrastruktur kepada pembangunan manusia.

Untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas, trampil (skill), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, maka hanya satu jalan (one way) yaitu melalui pendidikan formal dan informal.

Pembangunan ekonomi dan infratruktur sudah terbukti tidak bisa membawa seluruh bangsa Indonesia maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Semoga momentum peringatan 73 tahun Indonesia merdeka 17 Agustus 2018 dapat menyemangati seluruh bangsa Indonesia untuk memberi prioritas pada pendidikan sebagai kunci dan jalan satu-satunya untuk mewujudkan kebangkitan dan kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search