Pelajaran dari Malaysia: Perubahan Tanpa Kekerasan

 Kategori Pendidikan, Sosial

Prof Dr Yahaya Ibrahim, Pengerusi  Global Education Services (GES) dari  Malaysia, pada  3-4 Agustus 2018 melakukan lawatan ke Indonesia. Tujuan lawatannya ke Indonesia adalah untuk memberi taklimat (pengarahan) kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti  program Ph.D dan Master di Asia E-University, Malaysia.

Dalam perbincangan ketika saya undang untuk jamuan makan malam di sebuah restoran di kawasan elit Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dia bercerita  tentang perubahan politik di Malaysia yang sangat aman dan damai – tidak ada demonstrasi dan pertumpahan darah.

Sebagaimana diketahui,  sejak Malaysia merdeka 31 Agustus 1957, negara jiran itu telah dipimpin oleh  pemerintahan Barisan Nasional (BN) yang merupakan  koalisi yang terdiri dari UMNO (United Malays National Organization – Organisasi Nasional Melayu Bersatu), Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC).

Tidak Berani Berubah

Barisan Nasional yang dimotori UMNO telah memerintah Malaysia  selama 61 tahun lamanya.

Berbagai kemajuan telah diraih Malaysia selama 61 tahun Barisan Nasional (BN) memegang pemerintahan di Malaysia, sehingga mayoritas rakyat Malaysia takut berubah karena khawatir setelah berubah penguasa kerajaan, perlindungan terhadap kaum Bumiputera  akan hilang karena selama Barisan Nasional (BN)  berkuasa, kaum Bumiputera diberi affirmation (pemihakan) dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Pada  tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia.  Rezim Orde Baru yang dipimpin Jenderal TNI Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa yang disokong oleh kelas menengah Indonesia  dan dunia internasional.

Setelah rezim Soeharto ditumbangkan oleh gerakan reformasi, muncul harapan bahwa  angin perubahan akan terjadi di Malaysia.

Akan tetapi kekacauan politik di Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto dan krisis ekonomi yang berkepanjangan telah dijadikan alat propaganda, sehingga rakyat Malaysia tidak berani melakukan reformasi.  Buktinya setiap pemilihan umum (pilihan raya umum) di Malaysia, mayoritas rakyat tetap memilih Barisan Nasional (BN).

Untuk mewujudkan perubahan kekuasaan di Malaysia memerlukan waktu 20 tahun pasca reformasi di Indonesia.

Penyebab Terjadi Perubahan

Setidaknya lima penyebab rakyat Malaysia terpaksa melakukan perubahan kekuasaan. Pertama, terjadi mega korupsi 1 MDB  yang diduga keras dilakukan Datuk Najib Tun Razak.  Isu korupsi yang dituduhkan kepada Datuk Najib Tun Razak menjadi alat propaganda yang sangat ampuh bagi kaum oposisi untuk menggulingkan kekuasaan Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Datuk Najib Tun Razak.

Kedua,  investasi China di Malaysia yang ditengarai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi Malaysia. Dalam kampanye “Pakatan Harapan” isu tersebut dikemukakan ke publik, sehingga  memberi efek negatif  kepada BN dalam Pemilu (PRU) ke 14.

Ketiga, bersatunya Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan, telah memberi keyakinan dan harapan baru  kepada rakyat Malaysia bahwa perubahan kekuasaan di Malaysia tidak akan merugikan kepentingan mereka khususnya kaum Bumiputera (Pribumi).

Keempat, rakyat Malaysia yang telah  mengalami  banyak kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi,  sosial dan sebagainya diterpa kejenuhan karena selama 61 tahun BN berkuasa, rakyat Malaysia dibatasi kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, sehingga ingin ada perubahan.

Kelima, media sosial yang tidak bisa dikontrol pemerintah,  mempengaruhi  masyarakat Malaysia dalam memilih calon anggota parlemen.  Dampaknya, rakyat Malaysia melakukan perubahan secara senyap dari bilik suara secara tenang dan damai.

Prof Dr Yahaya Ibrahim mengemukakan, untuk mewujudkan perubahan di Malaysia dalam Pemilu (PRU ke 14), partai oposisi yang tergabung dalam “Pakatan Harapan” mengkampanyekan “Berani Berubah”.  Hasilnya sangat spektakuler karena diluar perkiraan semua lembaga survei dan para pakar, rakyat Malaysia pada PRU ke 14 tarikh 9 Mei 2018 melakukan perubahan dengan memilih wakil-wakil rakyat dari Pakatan Harapan yang dipimpin Tun Mahathir Mohamad dan Datin Wan Azizah Wan Ismail.

Pelajaran dari Malaysia

Setiap kejadian atau peristiwa sebaiknya diambil pelajaran.  Pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan politik di Malaysia bagi Indonesia. Pertama, perubahan kekuasaan yang bisa menjamin tetap terpeliharanya suasana damai, aman, tenang, tidak ada konflik dan pertumpahan darah ialah melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Kedua, institusi keamanan dan pertahanan dan seluruh jajarannya  bersikap independen, netral, adil dan tidak memihak kepada pemerintah dan siapapun juga.  Rakyat akan taat hukum jika institusi dan seluruh jajarannya memberi contoh dalam mengamalkan keadilan dan kenetralan dalam menegakkan hukum.

Ketiga, rakyat sebagai subyek dan obyek dalam berbangsa dan bernegara harus sadar dan ikut  bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan bangsa dan negara.  Wujud tanggung jawab,  kalau seorang pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat tidak dapat merealisasikan janji-janjinya dalam kampanye, maka harus diganti. Pemilu (PRU) dalam negara yang megamalkan demokrasi merupakan cara yang terbaik untuk mengganti pemimpin pemerintahan dan anggota parlemen di semua tingkatan.

Keempat, Malaysia sukses mengganti pemimpin pemerintahan secara damai karena mayoritas penduduknya well educated. Mereka yang berpendidikan baik selalu mengedepankan cara-cara yang genuine dan akal sehat serta menjauhi kekerasan dalam mewujudkan perubahan.

Oleh karena itu, pemimpin pemerintahan dan anggota parlemen di semua tingkatan hasil Pemilu 2019 harus memberi prioritas pada  pendidikan dalam pembangunan supaya seluruh bangsa Indonesia well educated sebagai syarat utama dan kunci  untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan jaya di masa depan.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search