Connect with us

Josh Estey photolibrary ausaid.gov.au

Opini

Akhiri Kecurangan Pemilu 2019

Salah satu persoalan besar yang dihadapi  setiap pelaksanaan  pemilihan umum di Indonesia ialah kecurangan.  Arti  kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perihal curang, perbuatan  yang  curang, ketidakjujuran, keculasan. Ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu selalu menjadi persoalan setiap kita melaksanakan  pemhilu, tetapi sampai saat ini belum bisa diatasi, apakah pemilihan parlemen (legislatif), pemilihan Pesiden-Wakil Presiden, atau pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi  setiap pelaksanaan  pemilihan umum di Indonesia ialah kecurangan.  Arti  kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perihal curang, perbuatan  yang  curang, ketidakjujuran, keculasan.

Ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu selalu menjadi persoalan setiap kita melaksanakan  pemhilu, tetapi sampai saat ini belum bisa diatasi, apakah pemilihan parlemen (legislatif), pemilihan Pesiden-Wakil Presiden, atau pemilihan Kepala Daerah.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu termasuk mencegah kecurangan  dalam pelaksanaan pemilu,  menjelang pelaksanaan pemilu, DPR bersama Pemerintah, selalu selalu merevisi undang-undang pemilu.

Akan tetapi faktanya, kecurangan selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

Sumber Kecurangan

Sumber kecurangan dalam pemilihan umum setidaknya tiga faktor.  Pertama, faktor yuridis; kedua, faktor  teknis;  ketiga, faktor manusia.

Undang-undang (UU) yang dibuat adalah produk politik dari berbagai kepentingan yang sedang berkuasa, baik di pemerintah maupun di DPR. Oleh karena itu, UU apapun termasuk UU Pemilu selalu mempunyai kekurangan.

Pada umumnya mereka yang mempunyai berkepentingan,  selalu mencari celah dari kekurangan suatu UU untuk mewujudkan kepentingannya.  Faktor pertama yang dilihat, apakah dari aspek   yuridis (UU) ada celah untuk  dipergunakan guna mewujudkan kepentingannya.

Selain itu, mencari celah dari kelemahan dalam pelaksanaan secara teknis.  Persoalan teknis yang tidak pernah selesai mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Faktor teknis dalam penetapan siapa yang berhak menjadi pemilih selalu tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Di masa pemerintahan SBY muncul gagasan untuk mewujudkan Single Identity Card untuk mengakhiri KTP ganda yang bisa dipergunakan memilih lebih dari satu  kali. Jika tidak salah, kemudian melahirkan gagasan E-KTP.  Akan tetapi, malangnya justeru dijadikan sarana korupsi berjamaah seperti diungkap Setya Novanto di pengadilan Tipikor bahwa para petinggi partai politik di parlemen (DPR) dan di Kementerian Dalam Negeri RI menerima suap dari proyek E-KTP.

Maka gagasan  untuk memperbaiki sistem pemilu dengan satu kartu identitas berupa E-KTP untuk menghilangkan  kecurangan atau setidak-tidaknya  mengurangi kecuragan dari daftar pemilh sampai saat ini belum berhasil diwujudkan sebagaimana yang diharakan.

Terakhir adalah faktor manusia yaitu  pelaksana dan pengawas pemilu.lll   Ini paling berbahaya dan menjadi titik paling lemah dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.  Titik paling lemah ialah pelaksana di PPS dan PPK, dan Panwas.  Permainan dalam pemilu adalah ditingkat desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan.  Pelaksana pemilu di tingkat ini yang direkrut adalah para  pencari kerja.  Honor mereka kecil dan tidak dibayar tiap bulan.  Selain itu, bersfat Ad hoc – hanya dipekerjakan menjelang dan saat pemilu.

Oleh karena itu, maka mereka yang sedang bertarung untuk merebut  kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,  menyogok panitia pelaksana ditingkat desa/kekurahan dan kecamatan serta para pengawas  Pemilu untuk digelembungkan suara mereka.  Inilah praktik kotor dalam pemilu yang menurut saya masih akan dipraktikkan pada pemilu 2019 termasuk pilkada serentak 2018.

Menurut saya, cara mengakhiri atau mencegah kecurangan dalam pemilu 2019 dan pilkada serentak 2018,   panitia pelaksana dan pengawas pemilu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan harus direkrut mereka yang jujur dan rekam jejaknya yang baik.  Selain itu, mereka wajib diawasi ekstra ketat serta diberi honor yang memadai dan dibayar tepat waktu.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Lainnya

Sistem demokrasi tidak sempurna. Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, telah menunjukkan boroknya.

Opini

Pada saat artikel ini ditulis , belum ada pengumuman resmi dari Panitia Pemilihan Umum Amerika Serikat bahwa Joe Biden dan Kamala Harris telah memenangi...