Connect with us

Josh Estey photolibrary ausaid.gov.au

Opini

Akhiri Kecurangan Pemilu 2019

Salah satu persoalan besar yang dihadapi  setiap pelaksanaan  pemilihan umum di Indonesia ialah kecurangan.  Arti  kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perihal curang, perbuatan  yang  curang, ketidakjujuran, keculasan. Ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu selalu menjadi persoalan setiap kita melaksanakan  pemhilu, tetapi sampai saat ini belum bisa diatasi, apakah pemilihan parlemen (legislatif), pemilihan Pesiden-Wakil Presiden, atau pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi  setiap pelaksanaan  pemilihan umum di Indonesia ialah kecurangan.  Arti  kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perihal curang, perbuatan  yang  curang, ketidakjujuran, keculasan.

Ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu selalu menjadi persoalan setiap kita melaksanakan  pemhilu, tetapi sampai saat ini belum bisa diatasi, apakah pemilihan parlemen (legislatif), pemilihan Pesiden-Wakil Presiden, atau pemilihan Kepala Daerah.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu termasuk mencegah kecurangan  dalam pelaksanaan pemilu,  menjelang pelaksanaan pemilu, DPR bersama Pemerintah, selalu selalu merevisi undang-undang pemilu.

Akan tetapi faktanya, kecurangan selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

Sumber Kecurangan

Sumber kecurangan dalam pemilihan umum setidaknya tiga faktor.  Pertama, faktor yuridis; kedua, faktor  teknis;  ketiga, faktor manusia.

Undang-undang (UU) yang dibuat adalah produk politik dari berbagai kepentingan yang sedang berkuasa, baik di pemerintah maupun di DPR. Oleh karena itu, UU apapun termasuk UU Pemilu selalu mempunyai kekurangan.

Pada umumnya mereka yang mempunyai berkepentingan,  selalu mencari celah dari kekurangan suatu UU untuk mewujudkan kepentingannya.  Faktor pertama yang dilihat, apakah dari aspek   yuridis (UU) ada celah untuk  dipergunakan guna mewujudkan kepentingannya.

Selain itu, mencari celah dari kelemahan dalam pelaksanaan secara teknis.  Persoalan teknis yang tidak pernah selesai mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Faktor teknis dalam penetapan siapa yang berhak menjadi pemilih selalu tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Di masa pemerintahan SBY muncul gagasan untuk mewujudkan Single Identity Card untuk mengakhiri KTP ganda yang bisa dipergunakan memilih lebih dari satu  kali. Jika tidak salah, kemudian melahirkan gagasan E-KTP.  Akan tetapi, malangnya justeru dijadikan sarana korupsi berjamaah seperti diungkap Setya Novanto di pengadilan Tipikor bahwa para petinggi partai politik di parlemen (DPR) dan di Kementerian Dalam Negeri RI menerima suap dari proyek E-KTP.

Maka gagasan  untuk memperbaiki sistem pemilu dengan satu kartu identitas berupa E-KTP untuk menghilangkan  kecurangan atau setidak-tidaknya  mengurangi kecuragan dari daftar pemilh sampai saat ini belum berhasil diwujudkan sebagaimana yang diharakan.

Terakhir adalah faktor manusia yaitu  pelaksana dan pengawas pemilu.lll   Ini paling berbahaya dan menjadi titik paling lemah dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.  Titik paling lemah ialah pelaksana di PPS dan PPK, dan Panwas.  Permainan dalam pemilu adalah ditingkat desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan.  Pelaksana pemilu di tingkat ini yang direkrut adalah para  pencari kerja.  Honor mereka kecil dan tidak dibayar tiap bulan.  Selain itu, bersfat Ad hoc – hanya dipekerjakan menjelang dan saat pemilu.

Oleh karena itu, maka mereka yang sedang bertarung untuk merebut  kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,  menyogok panitia pelaksana ditingkat desa/kekurahan dan kecamatan serta para pengawas  Pemilu untuk digelembungkan suara mereka.  Inilah praktik kotor dalam pemilu yang menurut saya masih akan dipraktikkan pada pemilu 2019 termasuk pilkada serentak 2018.

Menurut saya, cara mengakhiri atau mencegah kecurangan dalam pemilu 2019 dan pilkada serentak 2018,   panitia pelaksana dan pengawas pemilu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan harus direkrut mereka yang jujur dan rekam jejaknya yang baik.  Selain itu, mereka wajib diawasi ekstra ketat serta diberi honor yang memadai dan dibayar tepat waktu.

Baca Juga

Pemilu

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Jokowi. Ia mengatakan tak akan mempermasalahkan kebijakan...

Pemilu

Nasihat saya kepada para aktivis yang bergabung di partai politik dan ingin bertanding dalam pemilu 2024, jangan ragu, khawatir apalagi takut untuk bertanding karena...

Pemilu

Pasca Partai Demokrat mengumumkan dukungan resmi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, partai Demokrat dan para tokohnya sebaiknya semakin aktif meningkatkan elektabilitas...

Opini

Partai Nasdem adalah partai pelopor dalam menjadikan Jokowi dua periode menjadi Presiden RI. Sejak periode pertama dan kedua, Partai Nasdem berada di garda terdepan dan...

Lainnya

Anies Baswedan, menyampaikan keluhan yang merasakan pemerintah terkadang matikan kritik. Anies Baswedan berbicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu menyinggung...

Opini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 November 2022, telah menetapkan partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 berikut nomor urut peserta pemilu.

Opini

Perilaku warga yang sering menyebarkan fitnah, caci maki, adu domba dan sebagainya harus dikutuk karena melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum dan sangat bertentangan...

Pemilu

Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem telah mengemukakan kriteria Calon Wakil Presiden RI yang diharapkan untuk mendampinginya.