Connect with us

twitter jokowi

Opini

Kampanye Damai

Pada 23 September 2018 telah dideklarasikan kampanye damai tanpa politisasi SARA, Hoax dan politik uang. Kita sambut deklarasi tersebut dengan harapan bisa dijalankan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan seluruh pendukungnya begitu pula Prabowo-Sandiaga Uno dan para pendukungnya.

Pada 23 September 2018 telah dideklarasikan kampanye damai tanpa politisasi SARA, Hoax dan politik uang.

Kita sambut deklarasi tersebut dengan harapan bisa dijalankan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan seluruh pendukungnya begitu pula Prabowo-Sandiaga Uno dan para pendukungnya.

Kampanye damai merupakan kepentingan seluruh bangsa
Indonesia, termasuk dua pasang Capres dan Cawapres yang bersaing. Begitu pula, partai-partai politik dan para Caleg (Calon Legislatif)  di semua tingkatan yang menjadi peserta Pemilu legislatif (parlemen)  serta calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan teristimewa aparat polisi dan TNI (Tentara  Indonesia) yang diberi amanah oleh UU untuk menjaga keamanan dan pertahanan.

Tidak Menghalalkan Segala Cara

Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (Parlemen) serentak 17 April 2019 merupakan pertarungan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan atau merebut kekuasaan.

Dalam mempertahankan kekuasaan, harus dijauhi politik menghalalkan segala cara. Begitu juga untuk memenangkan pertarungan politik tidak bisa menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.

Dalam kemenangan harus sesuai undang-undang Pemilu.  Tidak boleh demi meraih kemenangan,  menggunakan hoax (berita bohong) apalagi politik uang.

Masalah hoax ini menjadi tantangan berat dalam  Pemilu karena publik memilih meluapkan amarahnya melalui media sosial yang tidak jarang menggunakan hoax.

Sementara yang sedang berkuasa dengan dukungan dana yang melimpah berpotensi melakukan politik uang demi meraih kemenangan.

Masalah politik uang sangat  penting dihindari karena Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki jajaran sampai ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara)  siap mengawasi. Begitu pula masyarakat madani seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi,  aktivis politik dan social,  perguruan tinggi dan sebagainya.

Untuk  mewujudkan kampanye Pemilu yang  jujur dan adil (jurdil), tanpa hoax dan tanpa politik uang, maka penting mempartisipasikan masyarakat sebagai pengawas kampanye.   Selain itu, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu mutlak melakukan pengawasan, sehingga kampanye Pemilu berlangsung damai dan Aman.

Baca Juga

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

Politik

Prancis memiliki militer yang mendapatkan peringkat ke-7 sebagai militer terkuat di dunia. Hal ini menjadikan Prancis sebagai Militer terkuat di Eropa setelah Rusia.

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Opini

Ada yang merasa terganggu lalu melakukan hack Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Said Didu Official, dan Hersubeno Point.

DKI Jakarta

Setiap kritik berupa evaluasi kinerja yang ditujukan kepada mereka yang memegang kekuasaan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus diapresiasi agar mereka yang berkuasa...