Musni Umar Socmed

Search

twitter jokowi

Opini

Kampanye Damai

Pada 23 September 2018 telah dideklarasikan kampanye damai tanpa politisasi SARA, Hoax dan politik uang. Kita sambut deklarasi tersebut dengan harapan bisa dijalankan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan seluruh pendukungnya begitu pula Prabowo-Sandiaga Uno dan para pendukungnya.

Pada 23 September 2018 telah dideklarasikan kampanye damai tanpa politisasi SARA, Hoax dan politik uang.

Kita sambut deklarasi tersebut dengan harapan bisa dijalankan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan seluruh pendukungnya begitu pula Prabowo-Sandiaga Uno dan para pendukungnya.

Kampanye damai merupakan kepentingan seluruh bangsa
Indonesia, termasuk dua pasang Capres dan Cawapres yang bersaing. Begitu pula, partai-partai politik dan para Caleg (Calon Legislatif)  di semua tingkatan yang menjadi peserta Pemilu legislatif (parlemen)  serta calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan teristimewa aparat polisi dan TNI (Tentara  Indonesia) yang diberi amanah oleh UU untuk menjaga keamanan dan pertahanan.

Tidak Menghalalkan Segala Cara

Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (Parlemen) serentak 17 April 2019 merupakan pertarungan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan atau merebut kekuasaan.

Dalam mempertahankan kekuasaan, harus dijauhi politik menghalalkan segala cara. Begitu juga untuk memenangkan pertarungan politik tidak bisa menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.

Dalam kemenangan harus sesuai undang-undang Pemilu.  Tidak boleh demi meraih kemenangan,  menggunakan hoax (berita bohong) apalagi politik uang.

Masalah hoax ini menjadi tantangan berat dalam  Pemilu karena publik memilih meluapkan amarahnya melalui media sosial yang tidak jarang menggunakan hoax.

Sementara yang sedang berkuasa dengan dukungan dana yang melimpah berpotensi melakukan politik uang demi meraih kemenangan.

Masalah politik uang sangat  penting dihindari karena Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki jajaran sampai ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara)  siap mengawasi. Begitu pula masyarakat madani seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi,  aktivis politik dan social,  perguruan tinggi dan sebagainya.

Untuk  mewujudkan kampanye Pemilu yang  jujur dan adil (jurdil), tanpa hoax dan tanpa politik uang, maka penting mempartisipasikan masyarakat sebagai pengawas kampanye.   Selain itu, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu mutlak melakukan pengawasan, sehingga kampanye Pemilu berlangsung damai dan Aman.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi...

Covid-19

Hari ini 21 Mei 2020, Orde Reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto berumur 22 tahun.

Pemilu

Sejak awal, ketika berhembus dorongan rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca pemilihan umum serentak, mayoritas pendukung Prabowo Subianto tidak setuju. Sebagai pendukung Prabowo-Sandi dalam pemilu Presiden...

Politik

Tulisan ini diinspirasi oleh suatu masalah yang menjadi sorotan publik karena sebanyak 37 kampus ancam sanksi mahasiswa yang ikut demo. Berita tersebut menjadi topik...

DKI Jakarta

Kontrak politik yang ditanda-tangani Anies-Sandi dengan berbagai komunitas di DKI yang mewakili warga DKI, setidaknya ada 23 janji yang akan dilaksanakan Anies-Sandi, jika diberi...

Politik

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang...