Wagub Jakarta Akan Dipilih Pasca Pemilu 2019

 Kategori Opini, Politik

Selaku Sosiolog,  saya telah menyarankan kepada Gerindra, supaya pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Salahudin Uno yang mengundurkan sebagai Wagub DKI dilaksanakan pasca Pemilu 17 April 2019.

Kalau dipilih saat ini,  yang rugi koalisi oposisi yang mengusung Prabowo-Sandi menjadi calon Presiden dan calon Wapres RI karena  pasti pecah,  publik belum tentu memberi reaksi positif siapapun yang dipilih menjadi Wagub DKI Jakarta.

Jika hasil pemilihan Wagub DKI diberi reaksi negatif oleh publik,  maka yang dirugikan adalah Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi.

Partai-partai oposisi yang mengusung Prabowo-Sandi menjadi Capres dan Cawapres, fokus saja kampanye pemenangan Pemilu serentak yang sejak 23 September 2018 sudah mulai  kampanye Pemilu serentak 2019.  Semua perhatian,  pikiran,  tenaga  dan dana yang dimiliki seharusnya diarahkan untuk memenangkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif (Parlemen).

Oleh karena itu,  semua kegiatan di luar hajat Pemilu serentak termasuk pemilihan Wagub DKI lebih baik dikesampingkan atau ditunda.

Memaksakan pemilihan Wakil Gubernur DKI sebelum Pemilu serentak 17 April 2019 lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Setidaknya ada lima alasan pemilihan Wakil Gubernur DKI sebaiknya ditunda sampai selesai Pemilu serentak 17 April 2019.

Pertama,  pasti memecah belah kebersamaan dan persatuan Gerinda dan PKS dalam Pemilu Presiden – Wakil  Presiden. Sekarang ini,  sudah nampak tanda-tandanya, yang bisa dibaca dari pemberitaan media sosial.

Kedua,  para anggota DPRD DKI Jakarta yang mayoritas dari partai-partai politik yang kalah dalam pemilihan Gubernur DKI akan memanfaatkan pemilihan Wakil  Gubernur DKI untuk manuver demi meraih dukungan suara dalam Pemilu Presiden – Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif di  DKI Jakarta 2019.

Ketiga, Gerindra dan  PKS akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak suka  kepada  mereka untuk mengadu domba, sehingga pecah dan citra kedua  partai  itu rusak  di mata publik.

Keempat,  apapun hasil  pemilihan Wakil  Gubernur DKI tidak akan memuaskan Gerinda dan PKS serta konstituen masing-masing, sehingga akan merugikan kedua partai yang bersekutu dalam Pemilu Presiden – Wakil Presiden tahun 2019.

Kelima, Gubernur Anies Baswedan bisa menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta dengan baik tanpa Wagub DKI, sehingga tidak ada hal yang memaksa harus segera dilakukan pemilihan Wakil Gubernur sebelum Pemilu Presiden – Wakil Presiden dan  Pemilu Legislatif (Parlemen) 17 April 2019.

Hasil komunikasi saya, dipastikan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta,  akan dilaksanakan pasca Pemilu serentak 17 April 2019.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search