Musni Umar Socmed

Search

Twitter telkom indonesia

Politik

Tanpa Politik Identitas Tidak Ada Indonesia

Sejak Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) 2017, ramai sekali perbincangan tentang politik identitas. Pihak lawan yang kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mengecam keras diamalkannya politik identitas, yang mereka sebut politik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) untuk memenangkan Anies-Sandi. Menjelang pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden/ Wakil Presiden dan anggota parlemen (DPR,  DPD dan DPRD) seperti dikemukakan di atas, perbincangan politik identitas kembali menghangat.

Pada 17 November 2018, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakuktas Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menyelenggarakan Seminar “Hubungan Agama dan Negara”. Narasumber: Dr. Fahira Idris, Anggota DPD RI, KH. Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum FPI, Dr. Ahmad Yani, mantan Anggota DPR RI.

Dr. Ahmad Yani sebagai pembicara kedua menyoroti politik identitas yang kembali ramai dibicarakan menjelang Pemilu serentak 2019.

Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6 telah mempersoalkan penggunaan politik identitas, yang menurutnya mulai marak sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Tumbuh Kesadaran Politik

Snouck Hurgronje, pakar politik Islam sengaja diutus oleh Belanda sebagai penjajah untuk melemahkan dan menghancurkan politik Islam di Indonesia.

Akan tetapi kesadaran politik umat Islam sulit dihentikan. Bisa dipecah belah oleh politik “devide et impera”, tetapi semangat juang untuk merdeka tidak lekang karena panas dan tidak  lapuk karena hujan. Pendorong utama untuk terus berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia menurut Ahmad Yani adalah politik identitas.

Di era Orde Baru, politik Islam dihancurkan. Nurcholish Majid kemudian merespon dengan memunculkan jargon “Islam Yes Partai Islam No.”

Di era  Orde Reformasi, kegairahan berpolitik kembali bersemarak. Namun hasil Pemilu, politik Islam tetap tidak menggembirakan.

Kasus Ahok yang mempersoalkan Surat Al Maidah ayat 51, telah mempersatukan umat Islam. Tidak hanya mempersatukan, tetapi menurut KH. Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum  FPI, juga menyadarkan umat Islam pentingnya politik.

Buktinya politik sembako yang sangat masif dan marak dilakukan menjelang penyoblosan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan harapan warga DKI Jakarta memilih Ahok-Djarot yang dicalonkan PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, PKPI, dan PSI, tidak memengaruhi atau menghalangi warga untuk memilih Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Politik Identitas

Sejak Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) 2017, ramai sekali perbincangan tentang politik identitas. Pihak lawan yang kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mengecam keras diamalkannya politik identitas, yang mereka sebut politik SARA (Suku,  Agama,  Ras,  Antar Golongan) untuk memenangkan Anies-Sandi.

Menjelang pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan anggota parlemen (DPR, DPD dan DPRD) seperti dikemukakan di atas,  perbincangan politik identitas kembali menghangat.

Dr. Ahmad Yani, mantan Anggota DPR RI merespon yang mempersoalkan politik identitas dengan mengatakan bahwa tanpa politik identitas tidak ada Indonesia.

Sebagai sosiolog, saya mengamini pernyataan itu karena dalam fisik untuk merebut kemerdekaan, spirit keislaman sangat mewarnai perjuangan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan.

Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan RI, pekikan Allahu Akbar selalu dilakukan para pejuang. Semangat juang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI bersumber dari keyakinan agama yang diekspresikan.

Menurut saya, tidak ada kata atau kalimat yang tepat disebutkan hal itu kecuali politik identitas.

Baca Juga

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI...

Opini

Sejak PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi yang mencalonkan Gibran, putera sulung Presiden Jokowi menjadi bakal calon Walikota Surakarta, para pakar dan pegiat media sosial sangat...

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun, terhitung mulai 1 sampai 19 April 2020 perkuliahan dilanjutkan melalui jarak jauh.

Covid-19

Tidak benar dan salah tuduhan yang dilontarkan bahwa mereka yang ngotot lockdown punya niat busuk

Covid-19

Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, saya sangat khawatir korban wabah covid-19 yang terus bertambah jumlahnya seperti peristiwa pemilu serentak tahun 2019, karena dibiarkan seiring dengan...

Opini

Terdapat peluang besar partai Masyumi untuk meraih dukungan masyarakat.

Politik

Partai politik harus direformasi. Pentingnya partai politik direformasi karena partai politik merupakan sumber rekrutmen pemimpin negara. Kalau partai politik baik, maka baiklah bangsa dan...