Connect with us

unsplash eaters collective

Opini

Buat UU dan Perda Miras

Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Republik Indonesia yang juga ketua umum Bang Japar dan aktivis Anti Miras mengungkapkan pentingnya dibuat  undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras. Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Miras sangat mendesak karena sudah sangat banyak yang korban akibat miras oplosan. Sementara menunggu pembuatan Undang-Undang tentang Miras,  sebaiknya setiap daerah kabupaten,  kota dan provinsi berinisiatif membuat Peraturan Daerah tentang Miras.

Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Republik Indonesia yang juga ketua umum Bang Japar dan aktivis Anti Miras mengungkapkan pentingnya dibuat  undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras.

Hal tersebut diungkapkan Fahira Idris dalam seminar “Hubungan Agama dan Negara,” yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakuktas Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun (17/11/2018).

Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Miras sangat mendesak karena sudah sangat banyak yang korban akibat miras oplosan.

Sementara menunggu pembuatan Undang-Undang tentang Miras,  sebaiknya setiap daerah kabupaten,  kota dan provinsi berinisiatif membuat Peraturan Daerah tentang Miras.

Ada contoh baik yang perlu ditiru yaitu Pemerintah Daerah Papua membuat Peraturan Tentang Minuman Keras (Miras).

Miras ini sangat membahayakan bagi kesehatan.  setidaknya ada tujuh masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat menenggak minuman keras (miras).

Pertama,  kerusakan otak.
Kedua, penyakit jantung.
Ketiga,  kanker.
Keempat,  masalah paru.
kelima,  gangguan hati.
Keenam, masalah perut dan pencernaan.
Ketujuh,  keracunan alkohol.

Undang-Undang serta Peraturan Daerah tentang Miras dan UU lainnya yang pro rakyat,  bisa segera dibuat pasca Pemilu serentak 2019,  jika rakyat sebagai pemilik kekuasaan (kedaulatan) memilih para wakil rakyat yang terbaik dan taat beragama dari partai politik yang nasionalistik, tidak anti terhadap Islam sebagai agama yang mayoritas dianut bangsa Indonesia,  tidak menjadi pendukung komunis gaya baru (KGB), dan pendukung penista agama.

Baca Juga

Pendidikan

Apa yang saya lakukan, akhirnya memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Universitas Ibnu Chaldun. Karena melalui bantuan beasiswa tersebut saya lobby ke mana-mana,...

Pendidikan

Bersama Fahira Idris, Anggota DPD RI, Hiapolo Filantropi Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun FISIP UIC melaksanakan bakti sosial...

Pendidikan

egiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun berkolaborasi dengan PT Kalbe Farma dan PT Alfa Midi dibuka...

Pendidikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun menggelar mimbar demokrasi di UIC. Diundang Ketua yayasan, rektor, para wakil rektor, para dekan, dosen dan para pimpinan...

Pendidikan

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara virtual ini dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Humas Universitas Ibnu Chaldun dengan tema Dengan Isra Mi'raj Kita...

Pendidikan

Rektor Universitas Ibnu Chaldun saat memberi sambutan untuk melepas mahasiswa (i) Fakultas Ekonomi yang mau melakukan abdi masyarakat yang disebut Kuliah Kerja Nyata (KKN)...

Pendidikan

Pada 22 Januari 2022, Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melepas mahasiswa (i) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun yang akan melakukan Kuliah Kerja...

Pendidikan

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus, dikemukakan dalam Seminar UIC Jakarta (30/12/2021).