Buat UU dan Perda Miras

 In Opini, Pemilu, Pendidikan, Sosial

Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Republik Indonesia yang juga ketua umum Bang Japar dan aktivis Anti Miras mengungkapkan pentingnya dibuat  undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras.

Hal tersebut diungkapkan Fahira Idris dalam seminar “Hubungan Agama dan Negara,” yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakuktas Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun (17/11/2018).

Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Miras sangat mendesak karena sudah sangat banyak yang korban akibat miras oplosan.

Sementara menunggu pembuatan Undang-Undang tentang Miras,  sebaiknya setiap daerah kabupaten,  kota dan provinsi berinisiatif membuat Peraturan Daerah tentang Miras.

Ada contoh baik yang perlu ditiru yaitu Pemerintah Daerah Papua membuat Peraturan Tentang Minuman Keras (Miras).

Miras ini sangat membahayakan bagi kesehatan.  setidaknya ada tujuh masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat menenggak minuman keras (miras).

Pertama,  kerusakan otak.
Kedua, penyakit jantung.
Ketiga,  kanker.
Keempat,  masalah paru.
kelima,  gangguan hati.
Keenam, masalah perut dan pencernaan.
Ketujuh,  keracunan alkohol.

Undang-Undang serta Peraturan Daerah tentang Miras dan UU lainnya yang pro rakyat,  bisa segera dibuat pasca Pemilu serentak 2019,  jika rakyat sebagai pemilik kekuasaan (kedaulatan) memilih para wakil rakyat yang terbaik dan taat beragama dari partai politik yang nasionalistik, tidak anti terhadap Islam sebagai agama yang mayoritas dianut bangsa Indonesia,  tidak menjadi pendukung komunis gaya baru (KGB), dan pendukung penista agama.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search