Menolong Partai Politik Islam Pemilu 2019

 Kategori Opini, Pemilu, Politik

Pada 7 April 2018, selaku koordinator Fordis ICS Kahmi, saya mengundang para senior untuk diskusi terbatas dengan membahas dua topik, 1) Komunis Gaya Baru; 2) PBB dan Masa Depannya.

Dalam diskusi terbatas itu, hadir Dr. Ahmad Yani, politisi PBB dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta 2 (Jakarta Timur). Selain itu, hadir Dr. Darmansyah, Dr. Hakim Sorimuda, Taufik Bahaudin, Harun Kamil, Hasbi Armiya, Musfihin Dahlan dan lain-lain.

Saya mendengar pandangan para senior yang memaparkan  bangkitnya komunis gaya baru yang melakukan infiltrasi di partai politik, eksekutif, parlemen, dan berbagai institusi resmi dan sosial.  Mereka melakukan politik adu domba, pecah belah dan sebagainya.

Disamping itu, timbul rasa  prihatin yang mendalam tentang nasib partai politik Islam seperti PBB, PKS, PAN, PPP dan PKB dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019.

Sebagai sosiolog,  saya menaruh perhatian khusus kepada partai politik  Islam pada pemilu 2019;  setidaknya ada lima alasan yang mendasari.

Pertama, parpol Islam merupakan representasi dari umat Islam.  Walaupun dalam praktik,  adakalanya politik yang dijalankan tidak merepresentasikan aspirasi umat Islam.  Misalnya Ketua Umum PBB, Prof. Yusril yang menjadi pengacara Jokowi-Maruf Amin, walaupun atas nama pribadi, tetapi banyak sekali yang menyesali dan sulit menerima, karena dinilai tidak konsisten (istiqamah), tetapi sebaiknya umat jangan meninggalkan apalagi menghukum PBB dalam Pemilu 17 April 2019.

Begitu pula, PPP dan PKB sangat menyebalkan karena dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, mencalonkan dan mendukung calon yang dianggap umat sebagai penista agama.

Selain itu, PPP kembali tidak mengikuti  aspirasi umat dengan mencalonkan pihak lain dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018, sehingga mayoritas umat Islam sangat kecewa kepada Romahurmuzy, Ketua Umum PPP.  Semua menyesali tindakannya, tetapi dalam menghadapi Pemilu 2019, sebaiknya umat tidak menghukum PPP.  Begitu pula PKB.

Kedua, untuk perimbangan kekuatan.  Umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi, jangan  pula dibiarkan terus terpuruk dalam bidang politik karena membahayakan kepentingan umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia.

Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi tidak satupun pasal atau ayat dalam konstitusi kita  yang menyebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama resmi di Indonesia yang umatnya harus dilindungi dan diutamakan.

Umat Islam harus berkompetisi dibidang  politik, ekonomi, sosial dan sebagainya untuk mendapatkan tempat yang terhormat. Jika mereka lemah dibidang ekonomi dan lemah pula di bidang politik dan bidang-bidang lain, maka umat Islam Indonesia hanya menjadi alat dan obyek seperti yang terjadi selama ini.

Ketiga, untuk mendorong kemajuan bersama.  Umat Islam harus bersama-sama dengan umat agama lain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang pada umumnya masih rendah.

Hal tersebut amat penting karena penduduk Indonesia sekitar 76 persen hanya berpendidikan sekolah menengah pertama dan tidak tamat sekolah dasar. Mayoritas diantaranya adalah umat Islam.  Konsekuensi dari itu, mereka miskin dan terkebelakang.

Dampak dari pendidikan rendah,  maka mereka tidak bisa bekerja di sektor formal dan juga tidak bisa membangun bisnis sendiri. Lebih menyedihkan lagi, mereka kurang pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dianut sehingga menjadi obyek.

Untuk mendorong kemajuan umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, mustahil bisa dilakukan jika tidak mempunyai kekuatan politik di parlemen yang besar dan solid serta tidak memegang kekuasaan.

Keempat, ekonomi Indonesia sudah dikuasai pihak lain.  Umat Islam mesti menyadari bahwa kondisi semacam ini tidak boleh berdiam diri,  masabodoh dan tidak berjuang.  Harus sadar, dan bangkit serta  bersatu memperjuangkan perbaikan nasib umat.  Allah sekali-kali tidak akan mengubah nasib mereka sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri.

Dalam bidang ekonomi, mereka harus berjuang membuat regulasi di parlemen yang memihak kepada kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang termarjinalisasi dan lemah.

Untuk mengubah yang tidak adil selama ini, umat Islam wajib memilih calon-calon anggota parlemen di semua tingkatan dari partai-partai politik yang tidak anti Islam, supaya mereka bisa  memperjuangkan dan mewujudkan berbagai UU yang memihak kepada  mereka yang selama 73 tahun Indonesia merdeka dan 52 tahun membangun belum memperoleh keadilan sosial.

Kelima, semua parpol Islam elektabilitasnya dalam menghadapi  pemilu 2019 masih rendah.  Kalau mereka tidak ditolong, maka nasib umat Islam akan semakin terpuruk karena mereka sudah termarjinalisasi di semua bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Oleh karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, maka yang akan rugi dan menanggung dampak negatifnya, bukan hanya umat Islam tetapi  seluruh bangsa Indonesia,  jika umat Islam tetap dibiarkan lemah, diperlemah dan tidak didorong untuk bangkit dan maju.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search