Pemprov. DKI Sebaiknya Bantu Sertifikasi Tanah Warga

 Kategori Lainnya, Opini, Sosial

Pada Jum’at,  21 November 2018, dalam rangka membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Bali, di Hôtel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, pukul 06.15 wib pagi saya sudah di lokasi.

Seperti biasa, saya menggunakan waktu untuk berolah raga dengan jalan kaki, masuk ke tempat pemukiman warga yang padat. Kali ini,  saya jalan kaki di RW 04 Kelurahan Kebon kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Kelurahan ini telah dikelilingi banyak Apartemen seperti Àpartemen Juanda Regency.  Selain itu, Hotel Luminor,   Hotel Alila,  Hotel Redtop, dan lain-lain, serta show room Mobil Tunas Toyota, dan banyak gedung perkantoran.

Walaupun begitu, masih sangat banyak warga yang tinggal di gang/lorong. Mereka pada umumnya membuka usaha makanan, bekerja sebagai pengojek, ada juga yang bekerja sebagai montir, pelayan toko dan lain-lain.

Dalam perbincangan dengan warga seperti Syarifudin, dan Ajad Sudrajat, keduanya berprofesi ojek pangkalan (opang), Rosi,  ibu rumah tanga, Dani, pensiunan pegawai swasta, dan suami-isteri yang berjualan di depan Mushalla Al Karomah, mereka bercerita kehidupan keseharian yang dialami.

Salah satu pernyataan warga yang perlu direspon Pemprov. DKI Jakarta ialah banyaknya tanah warga yang diokupasi pengusaha China. Dani menunjuk tanah warga yang sudah diokupasi.  Menurut dia, kondisi ini sudah lama berlangsung dan pemerintah sebaiknya membantu dan melindungi warga. Mereka ingin rumah yang ditempati dibuatkan sertifikat tapi tidak mampu membiayai.

Melindungi Warga

Saya menaruh perhatian pentingnya warga masyarakat kelas bawah dilindungi tanah dan tempat tinggal mereka dari okupasi pengusaha.

Saya yakin banyak warga yang sudah  tinggal turun-temurun ditempat mereka tinggal sekarang, tidak punya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat.

Banyak tanah di DKI Jakarta, milik warga yang merupakan harta warisan, tiba-tiba orang lain menganggap sebagai miliknya.

Ketika sengketa tanah dibawah ke ranah hukum dan sampai di pengadilan, rakyat jelata sebagai pemilik tanah, selalu kalah karena tidak memiliki alat bukti berupa sertifikat.

Sehubungan itu, saya mengusulkan kepada Pemprov. DKI untuk membantu rakyat jelata melakukan sertifikasi tanah mèreka secara gratis terutama tanah yang tidak dalam sengketa.

Dengan demikian, tanah warga yang tidak bersertifikat dapat dicegah pindah tangan kepada mereka yang bukan haknya. Selain itu, warga harus dicerahkan dan disadarkan terus-menerus supaya tanah yang ditempati tidak dijual jika keadaan tidak sangat terpaksa (darurat).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search