Korupsi Seperti Kanker Stadium 4, Mengapa Banyak Kepala Daerah Terlibat?

 Kategori Opini, Politik, Sosial

Prabowo Subianto, Calon Presiden Republik Indonesia dalam “The World in 2019 Gala Dinner”  yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura (27/11/2018), sebagai pembicara utama menyatakan: Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari para pejabat, kalangan anggota dewan, menteri hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat.”

Menurut Prabowo, paling mendesak yang dibutuhkan saat ini adalah membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Ujar Prabowo seperti dikutip dalam siaran pers (28/11/2018).

Sebagai sosiolog yang menulis dua buku tentang korupsi, yaitu 1) Korupsi Musuh Bersama, dan 2) Korupsi di Era Demokrasi,  saya setuju pernyataan itu, karena faktanya korupsi sudah merajalela-  terjadi di semua strata sosial, termasuk di kalangan masyarakat bawah melalui politik sembako dan politik uang dalam pemilihan umum.

Kepala Daerah Banyak Terlibat

Pada 21 November 2018, selaku Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, saya membuka Workshop Wakil Kepala se Indonesia di Hotel The Sultan Jakarta, yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Pada saat memberi sambutan dalam rangka pembukaan Workshop Wakil Kepala, saya menyorot tiga institusi negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak menangkap Kepala Daerah dengan modus OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Pertanyaannya mengapa banyak Kepala Daerah melakukan korupsi? Saya menemukan jawabannya dalam perbincangan dengan para Wakil Kepala dan para Sekretaris Dewan.

Pertama, sistem politik yang dijalankan. Dalam era demokrasi dengan pemilihan langsung sangat mahal biayanya untuk meraih kedudukan Kepala Daerah.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mengeluarkan puluhan milyar rupiah dan bahkan ratusan milyar rupiah untuk memenangkan pertarungan.
Setelah menang dalam Pilkada, partai politik, para relawan dan pendukung harus dirawat, dijaga dan dibina. Untuk membina hubungan baik tidak gratis-harus menyediakan dana yang tidak sedikit.

Kedua, gaji Kepala Daerah Rp 6 juta perbulan, dan Wakil Kepala Daerah Rp 5 juta perbulan, ditambah tunjangan jabatan, biaya hidup dan biaya perjalanan.

Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut tidak masuk akal. Pada hal sebagai pejabat publik dan politisi membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kekuasaan yang diemban.

Sebagai contoh, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah politisi yang diusung partai politik.  Sebagai kader partai, setiap bulan seperti halnya anggota Parlemen (DPRD dan anggota DPR RI) dipotong gaji/honor mereka untuk biaya partai.  Belum lagi, mantan tim sukses, tokoh masyarakat dan agama dan lain-lain jika bertemu Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di rumah, sulit tidak memberi makan atau transport. Kalau mereka tidak dibina dan diperhatikan, maka menjelang berakhir kekuasaan, jangan harap mereka mau memberi dukungan politik kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Solusi Cegah Korupsi

Untuk mencegah dan mengakhiri korupsi di daerah yang semakin merajalela, saya usulkan solusinya.

Pertama, sistem politik diubah. Partai politik atau koalisi partai politik yang menang dalam Pemilu di Kabupaten/Walikota, otomatis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai atau koalisi partai politik yang bersangkutan. Jadi Pemilu hanya sekali dilaksanakan tidak seperti sekarang.

Kedua, gaji kepala daerah ditetapkan Rp 100 juta berbulan. Di dalam gaji Kepala Daerah sudah termasuk tunjangan jabatan, biaya perjalanan dan biaya rumah tangga. Begitu pula gaji Wakil Kepala Daerah ditetapkan misalnya Rp 80 juta perbulan.

Dengan sistem sekarang, Kepala Daerah harus mencari tambahan penerimaan dari komisi berbagai proyek.  Itu sebabnya banyak sekali Kepala Daerah terkena OTT KPK.

Menurut saya Kepala Daerah tidak jahat, tetapi sistem penggajian di era Orde Reformasi yang merupakan warisan dari sistem penggajian di era Orde Baru masih dipertahankan. Kalau di era Orde Baru, gaji Kepala Daerah kecil, tetapi biaya politik murah, karena kekuasaan di daerah ditetapkan secara sentralistik.

Selain itu, Kepala Daerah menerima komisi proyek tidak di OTT KPK karena KPK belum didirikan. Disamping itu, Kepala Daerah tidak merasa berhutang budi kepada relawan, partai politik yang mengusung, tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah memilihnya.

Semua hutang budi dibalas tidak mungkin hanya dengan kata-kata, tetapi dengan memberi kebaikan yang sulit terhindar dari uang. Tidak saja saat kampanye, tetapi juga setelah menang dalam pemilihan Kepala Daerah.

Semoga hasil Pemilu Serentak 2019, rakyat berhasil memilih Presiden/Wakil Presiden baru dan anggota parlemen yang terbaik di semua tingkatan dari partai politik yang tidak korup, dan berani melakukan perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search