Ketidakadilan Hukum Makin Mengkhawatirkan

 In Pendidikan

Salah satu masalah yang banyak dipersoalkan masyarakat ialah penegakan hukum yang tidak adil. Hukum “tajam ke bawah tumpul ke atas.”

Kondisi penegakan hukum sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Hal itu terungkap dalam tanya jawab saat saya memberi kuliah “Sistem Peradilan di Indonesia,” dihadapan peserta kursus advokat yang dilaksanakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (1/12/2018).

Setidaknya ada lima penyebab hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.  Pertama, faktor kekuasaan. Demi kepentingan kekuasaan suatu kasus dipercepat proses hukumnya, sementara kasus lain tidak diproses.
Ini banyak terjadi, kasus yang dilaporkan pendukung penguasa cepat diproses, sementara kasus yang dilaporkan oposisi lambat di proses bahkan tidak jarang petieskan.

Kedua, opini publik dibangun melalui  media dan media sosial. Kalau sudah terbentuk opini publik, maka suatu kasus bisa dihentikan, karena penegak hukum khawatir dihujat publik.

Ketiga, faktor suap.  Penegak hukum tidak memproses suatu kasus hukum atau kasusnya diproses tapi diputus bebas karena suap.

Keempat, faktor politik. Aparat penegak hukum dijadikan alat untuk penegakan hukum.

Kelima, penegak hukum hanya melihat aspek hukumnya dalam penegakan hukum, tidak memperhatikan aspek keadilan masyarakat.

Apa Solusinya?

Tidak mudah menegakkan hukum di era sekarang karena banyak sekali variabel yang mempengaruhi dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan hukum tegak untuk semua, maka harus dilakukan enam hal.

Pertama, para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus benar, jujur dan adil dalam menegakkan hukum.

Kedua, para penegak hukum harus selalu memperbaharui niat, tekad dan semangat untuk mewujudkan kejujuran dan kebenaran dalam menegakkan hukum.

Ketiga, para penegak hukum harus siap hidup sederhana. Jika tidak, maka hukum akan diperjualbelikan.

Keempat, para penegak hukum harus mengharamkan diri dan keluarga dari menerima suap. Jika ini tidak dilakukan, maka hukum akan selalu berpihak kepada yang kuat, yaitu mereka yang berkuasa dan memiliki banyak uang.

Kelima, masyarakat harus berpartisipasi dalam mewujudkan peradilan yang bersih dengan tidak menyogok penegak hukum jika sedang berperkara.

Keenam, pengawasan terhadap penegak hukum semakin  ditingkatkan oleh Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Yudisial dan masyarakat madani.

Kalau enam hal tersebut dilakukan, maka ada harapan penegakan hukum di Indonesia bisa memberi secercah harapan bagi masyarakat yang sedang harus terhadap keadilan. Kalau ini tidak dilakukan, maka bangs ini tinggal menunggu waktunya untuk hancur. Semoga ini tidak terjadi.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search