Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa dirinya maju dalam kontestasi Pilpres 2019 bukan karena haus kekuasaan, melainkan untuk menghilangkan kemiskinan dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) yang dipimpin KH. Abdul Radyid Abdullah Syafii di GOR Sumantri Brijonegoro Kuningan, Jakarta (4/11/2018).
Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Kondisi ekonomi Indonesia harus diperbaiki karena sebagian besar kekayaan alam Indonesia tidak dikuasai bangsa Indonesia, tetapi dikuasai segelintir orang saja (Warta Ekonomi.co.id, 04/11/2018).
Pernyataan yang terbaru Prabowo, dalam Konferensi Partai Gerinda, di Sentul Bogor bahwa Indonesia bisa punah jika kalah dalam Pemilu 17 April 2019 (Tempo.Co, 18/12/2019).
Pernyataan Prabowo itu sangat luhur, dan benar. Setidaknya ada enam alasan yang bisa memperkuat pernyataan itu.
Pertama, kekayaan Indonesia menumpuk kepada segelintir orang.
Kondisi semacam ini, tidak bisa diatasi kecuali oleh penguasa yang memiliki visi dan misi keindonesiaan yang kukuh dan kuat, berani serta memiliki nasionalisme yang tinggi. Karena sejatinya kekuasaanlah yang menyebabkan terjadi seperti sekarang ini, dan kekuasaan pula yang bisa menciptakan pemerataan dan keadilan.
Kedua, kekayaan Indonesia sebagian besar di bawa keluar. Ini terjadi karena kekuasaan yang lemah dan pro kepada investor dan tidak berdaya kepada tekanan asing. Yang bisa mengatasi masalah tersebut hanya penguasa yang punya visi, misi, nasionalisme, keberanian, kecerdasan, kepercayaan diri dan banyak akal (memiliki kecerdasan intelektual) yang tinggi.
Ketiga, kekayaan alam Indonesia telah berubah menjadi kutukan terhadap bangsa Indonesia. Kekayaan alamnya “dijarah” oleh bangsa lain dan segelintir bangsa sendiri dengan dalih investasi. Indonesia kaya raya, tetapi mayoritas rakyatnya masih bodoh, miskin dan terkebelakang.
Keempat, Indonesia sudah sampai pada tahap “hidup dari utang.” Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mengalami defisit yang besar. Defisit ditutup dengan utang baru yang lebih besar jumlahnya. Hingga 31 Agustus 2018 menurut Kementerian Keuangan RI., utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 4.363,19 triliun. Selain utang pemerintah yang terus bertambah besar jumlahnya, ditambah pula utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar 5.271 Triliun rupiah.
Kelima, korupsi semakin merajalela. Dapat dikatakan tidak ada institusi negara yang tidak korupsi. Ratusan kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tidak ada institusi negara yang bisa menghentikan korupsi. Selain itu, masyarakat ikut korupsi karena menerima suap dari para calon pejabat negara di pusat dan daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.
Keenam, Papua dan Papua Barat terus bergolak ingin merdeka. Diduga pemimpin Agama dan Gereja mendukung dan memolopori kemerdekaan dua provinsi paling timur di Indonesia. Anehnya gerakan sepatatisme hanya disebut kelompok kriminal bersenjata. Tidak ada perintah dari Presiden RI untuk memerangi gerakan Papua Merdeka tersebut.
Prabowo telah mewakafkan diri untuk rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk merealisasikan niat baik yang tulus itu, dia memerlukan mandat dari rakyat dalam Pemilu 17 April 2019.
Sebagai sosiolog, saya sependapat bahwa bangsa dan negara ini dalam bahaya. Diperlukan pemimpin baru Indonesia untuk menyelamatkan bahtera Indonesia dari kepunahan seperti Uni Sovyet, Yugoslavia, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Daulah Otthoman di Turki, dan Daulah Abbasiyah di Iraq.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
