Connect with us

twitter partai gerindra

DKI Jakarta

Anies Salam Dua Jari Diperkarakan, Dimana Letak Keadilan?

Dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor (17/12/2018) Anies dalam menutup pidatonya mengangkat dua tangan “salam dua jari” seperti simbol ketika bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menyampaikan teguran kepada Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

Dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor (17/12/2018) Anies dalam menutup pidatonya mengangkat dua tangan “salam dua jari” seperti simbol ketika bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menyampaikan teguran kepada Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

Sementara itu,  Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) selaku pendukung Jokowi telah melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu sebab menurut juru bicaranya Agung Wibowo bahwa sebagai pejabat publik melakukan pelanggaran undang-undang Pemilu No.  7 Tahun 2017 pasal 281 ayat 1, tentang pejabat publik yang harus cuti jika melakukan kampanye.

Harus Adil

Sebagai sosiolog,  saya mengapresiasi adanya pengawasan terhadap pejabat publik karena menurut Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt and Absolute power corrupts absutely.”

Kekuasaan harus dikontrol (dikawal) sebab mereka yang berkuasa jika tidak dikontrol cenderung menyalahkan kekuasaan untuk berlaku korup.

Akan tetapi,  partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penguasa harus adil.  Jangan yang dikontrol hanya lawan politik,  tetapi juga kawan atau patron yang sedang berkuasa, harus dikontrol.

Pertanyaan masyarakat ketika Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberi teguran kepada Anies Baswedan, mengapa para Gubernur, Bupati dan Walikota banyak sekali yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk dua periode dan telah dipublikasikan secara luas di media, tetapi Menteri Dalam Negeri tidak pernah memberi teguran kepada mereka.

Begitu juga, mereka yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu, sejatinya melaporkan juga  para Gubernur,  Bupati dan Walikota yang melakukan pelanggaran kampanye.  Bahkan Presiden Jokowi sejatinya cuti untuk kampanye, tapi faktanya tidak dilakukan.

Demi keadilan dan kebenaran harus ditegakka kepada siapapun. dan hukum harus diberlakukan kepada semua.

Menurut saya, Anies Baswedan tidak melanggar undang-undang tentang Pemilu, karena tidak mengajak peserta konferensi nasional Partai Gerindra untuk memilih Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula tidak mengajak kepada peserta konferensi nasional untuk memilih partai Gerindra dalam Pemilu 2019.

Janganlah karena kepentingan kekuasaan membuat kamu berlaku tidak adil.  Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa.”

Baca Juga

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."