Connect with us

twitter partai gerindra

DKI Jakarta

Anies Salam Dua Jari Diperkarakan, Dimana Letak Keadilan?

Dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor (17/12/2018) Anies dalam menutup pidatonya mengangkat dua tangan “salam dua jari” seperti simbol ketika bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menyampaikan teguran kepada Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

Dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor (17/12/2018) Anies dalam menutup pidatonya mengangkat dua tangan “salam dua jari” seperti simbol ketika bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menyampaikan teguran kepada Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

Sementara itu,  Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) selaku pendukung Jokowi telah melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu sebab menurut juru bicaranya Agung Wibowo bahwa sebagai pejabat publik melakukan pelanggaran undang-undang Pemilu No.  7 Tahun 2017 pasal 281 ayat 1, tentang pejabat publik yang harus cuti jika melakukan kampanye.

Harus Adil

Sebagai sosiolog,  saya mengapresiasi adanya pengawasan terhadap pejabat publik karena menurut Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt and Absolute power corrupts absutely.”

Kekuasaan harus dikontrol (dikawal) sebab mereka yang berkuasa jika tidak dikontrol cenderung menyalahkan kekuasaan untuk berlaku korup.

Akan tetapi,  partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penguasa harus adil.  Jangan yang dikontrol hanya lawan politik,  tetapi juga kawan atau patron yang sedang berkuasa, harus dikontrol.

Pertanyaan masyarakat ketika Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberi teguran kepada Anies Baswedan, mengapa para Gubernur, Bupati dan Walikota banyak sekali yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk dua periode dan telah dipublikasikan secara luas di media, tetapi Menteri Dalam Negeri tidak pernah memberi teguran kepada mereka.

Begitu juga, mereka yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu, sejatinya melaporkan juga  para Gubernur,  Bupati dan Walikota yang melakukan pelanggaran kampanye.  Bahkan Presiden Jokowi sejatinya cuti untuk kampanye, tapi faktanya tidak dilakukan.

Demi keadilan dan kebenaran harus ditegakka kepada siapapun. dan hukum harus diberlakukan kepada semua.

Menurut saya, Anies Baswedan tidak melanggar undang-undang tentang Pemilu, karena tidak mengajak peserta konferensi nasional Partai Gerindra untuk memilih Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula tidak mengajak kepada peserta konferensi nasional untuk memilih partai Gerindra dalam Pemilu 2019.

Janganlah karena kepentingan kekuasaan membuat kamu berlaku tidak adil.  Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa.”

Baca Juga

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

Politik

Sekarang ini banyak sekali lembaga riset yang bermunculan. Motifnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang. Salah satu bidang yang banyak di survei...

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Opini

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.