Anies Salam Dua Jari Diperkarakan, Dimana Letak Keadilan?

 Kategori Opini, Politik

Dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor (17/12/2018) Anies dalam menutup pidatonya mengangkat dua tangan “salam dua jari” seperti simbol ketika bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menyampaikan teguran kepada Anies Baswedan,  Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

Sementara itu,  Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) selaku pendukung Jokowi telah melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu sebab menurut juru bicaranya Agung Wibowo bahwa sebagai pejabat publik melakukan pelanggaran undang-undang Pemilu No.  7 Tahun 2017 pasal 281 ayat 1, tentang pejabat publik yang harus cuti jika melakukan kampanye.

Harus Adil

Sebagai sosiolog,  saya mengapresiasi adanya pengawasan terhadap pejabat publik karena menurut Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt and Absolute power corrupts absutely.”

Kekuasaan harus dikontrol (dikawal) sebab mereka yang berkuasa jika tidak dikontrol cenderung menyalahkan kekuasaan untuk berlaku korup.

Akan tetapi,  partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penguasa harus adil.  Jangan yang dikontrol hanya lawan politik,  tetapi juga kawan atau patron yang sedang berkuasa, harus dikontrol.

Pertanyaan masyarakat ketika Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberi teguran kepada Anies Baswedan, mengapa para Gubernur, Bupati dan Walikota banyak sekali yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk dua periode dan telah dipublikasikan secara luas di media, tetapi Menteri Dalam Negeri tidak pernah memberi teguran kepada mereka.

Begitu juga, mereka yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu, sejatinya melaporkan juga  para Gubernur,  Bupati dan Walikota yang melakukan pelanggaran kampanye.  Bahkan Presiden Jokowi sejatinya cuti untuk kampanye, tapi faktanya tidak dilakukan.

Demi keadilan dan kebenaran harus ditegakka kepada siapapun. dan hukum harus diberlakukan kepada semua.

Menurut saya, Anies Baswedan tidak melanggar undang-undang tentang Pemilu, karena tidak mengajak peserta konferensi nasional Partai Gerindra untuk memilih Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula tidak mengajak kepada peserta konferensi nasional untuk memilih partai Gerindra dalam Pemilu 2019.

Janganlah karena kepentingan kekuasaan membuat kamu berlaku tidak adil.  Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa.”

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search