Connect with us

twitter musni umar

DKI Jakarta

Umat Islam Saatnya Amalkan Politik Identitas

Dalam seminar yang bertema “Dakwah dan Politik” yang diselenggarakan Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (22/12) mengemuka gagasan tentang pentingnya umat Islam mengamalkan politik identitas. Tampil menjadi narasumber: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Imam Zakwan, Direktur Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Musni Umar mengemukakan bahwa melihat kondisi sosial ekonomi dan hukum yang semakin tidak adil, dan tidak ada perjuangan politik di eksekutif dan legislatif untuk  mengatasi masalah tersebut, maka suka tidak suka dan mau tidak mau,  umat Islam Indonesia harus mengamalkan politik identitas dalam Pemilu 2019.

Dalam seminar yang bertema “Dakwah dan Politik” yang diselenggarakan Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (22/12) mengemuka gagasan tentang pentingnya umat Islam mengamalkan politik identitas.

Tampil menjadi narasumber: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Imam Zakwan, Direktur Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Musni Umar mengemukakan bahwa melihat kondisi sosial ekonomi dan hukum yang semakin tidak adil, dan tidak ada perjuangan politik di eksekutif dan legislatif untuk  mengatasi masalah tersebut, maka suka tidak suka dan mau tidak mau,  umat Islam Indonesia harus mengamalkan politik identitas dalam Pemilu 2019.

Sejatinya politik identitas sudah diamalkan di Indonesia.  Sebagai contoh,  di Papua, NTT,  dan Sulawesi Utara, umat Kristiani atau umat Katolik yang mayoritas memilih Gubernur, Bupati dan Walikota serta   para wakil  rakyat dari kalangan mereka. Di DKI Jakarta, umat Islam yang mayoritas Muslim memilih Gubernur dari kalangan umat Islam.  Di Bali, umat Hindu memilih Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakil rakyat dari kalangan umat Hindu.

Di negara lain sebagai contoh, Pilipina, umat Katolik yang mayoritas di negara itu memilih Presiden, Gubernur, dan Walikota serta anggota parlemen dari kalangan umat Katolik. Demikian pula di Amerika Serikat, umat Kristiani yang mayoritas di negara itu memilih Presiden, dan Gubernur Negara Bahagian, serta anggota parlemen dari kalangan umat  Kristiani.

Di Indonesia, dalam Pemilu 2019  pemimpin dan para anggota parlemen yang dipilih haruslah yang terbaik, yang memiliki kecerdasan spiritual, yaitu imannya kuat, akhlaknya mulia dan toleran.  Selain itu, yang dipilih memiliki kecerdasan intelektual, sehingga bangsa Indonesia yang sedang terpuruk, bisa segera bangkit dan maju.

Alasan Politik Identitas

Para politisi sekuler, liberal dan anti Islam yang menguasai politik Indonesia sejak merdeka sampai saat ini mengharamkan untuk mengamalkan politik identitas.

Akan tetapi fakta sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia di berbagai daerah di era Orde Reformasi telah mengamalkan politik identitas. Sebagai contoh dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dikawasan yang dihuni etnis Cina (Tionghoa) hampir 100 persen memilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).

Apakah itu bukan politik identitas? Jawabannya, sudah pasti itu politik identitas. Mereka memilih berdasarkan identitas sebagai satu etnis.

Jadi politik identitas, ialah masyarakat memilih pemimpin atau wakil rakyat berdasarkan seagama, seetnis atau segolongannya.

Pertanyaannya, apakah mengamalkan politik identitas salah, berlawanan Pancasila dan UUD 1945?  Saya memastikan, mengamalkan politik identitas tidak bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Alasannya, secara ideologis, negara Republik Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Artinya setiap umat agama di Indonesia berhak dan bebas mengamalkan ajaran agamanya.  Maka mengamalkan politik identitas, bagi umat Islam yang mengimani (mempercayai) Alqur’an sebagai hudan (petunjuk) dari Allah, hukumnya wajib.

Oleh karena secara teologis, Allah mewajibkan kepada umat Islam yang beriman kepadaNya supaya memilih pemimpin dan para wakil rakyat yang akan mewakili mereka di parlemen yang seiman sesuai Alqur’an surat Aali Imraan ayat 28, 118, surat Al Maidah ayat 51, surat An Nisaa ayat 144, surat At Taubah ayat 23 dan lain-lain.

Secara sosioligis, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sangat toleran dan bisa memahami dan menerima adanya perbedaan.  Kalau ada kelompok yang mengamalkan politik identitas, tidak masalah karena prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, sudah dihayati dan diamalkan.

Untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan bangsa dan negara, umat Islam sebagai mayoritas dari bangsa ini, tidak boleh diam dan masabodoh. Saatnya dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif,  memilih Presiden-Wakil Presiden dan  para wakil rakyat dari kalangan umat Islam yang terbaik.

Baca Juga

Pendidikan

Seminar UIC Jakarta secara nasional yang bertema Strategi Pengembangan Teknologi Pertanian Berbasis Digital Sebagai Upaya Mendukung Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Nasional (27/11/2021).

Opini

Umat Islam yang mayoritas, terus tidak berdaya dan semakin diperparah keadaan mereka karena tidak bersatu umat Islam dipecah belah, sehingga tidak pernah memegang kekuasaan...

Pendidikan

Menurut saya, berpolitik merupakan bagian dari jihad (perjuangan) yang harus aktif dilakukan umat Islam untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan...

Opini

Tidak sedikit yang akhirnya menjilat karena tidak tahan mengalami demoralisasi. Ada juga yang kemudian memilih diam.

Opini

Reuni Akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.

Opini

Ajakan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI dari PKS yang juga Ketua DPP PKS adalah sah untuk bekerjasama dengan sosok yang memiliki integritas.

DKI Jakarta

Tawuran merupakan perkelahian massal yang merupakan fenomena sosial yang sudah lama berhenti dan kambuh lagi. Pertanyaannya, mengapa tawuran tidak pernah bisa dihentikan secara total?

Opini

Kesalahan terbesar sebagian umat Islam karena menolak sistem politik yang ada dan bahkan menawarkan sistem politik yang dianggap berlawanan dengan sistem demokrasi yang ada,...