Connect with us

twitter musni umar

DKI Jakarta

Umat Islam Saatnya Amalkan Politik Identitas

Dalam seminar yang bertema “Dakwah dan Politik” yang diselenggarakan Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (22/12) mengemuka gagasan tentang pentingnya umat Islam mengamalkan politik identitas. Tampil menjadi narasumber: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Imam Zakwan, Direktur Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Musni Umar mengemukakan bahwa melihat kondisi sosial ekonomi dan hukum yang semakin tidak adil, dan tidak ada perjuangan politik di eksekutif dan legislatif untuk  mengatasi masalah tersebut, maka suka tidak suka dan mau tidak mau,  umat Islam Indonesia harus mengamalkan politik identitas dalam Pemilu 2019.

Dalam seminar yang bertema “Dakwah dan Politik” yang diselenggarakan Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (22/12) mengemuka gagasan tentang pentingnya umat Islam mengamalkan politik identitas.

Tampil menjadi narasumber: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Imam Zakwan, Direktur Pusat Dakwah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Musni Umar mengemukakan bahwa melihat kondisi sosial ekonomi dan hukum yang semakin tidak adil, dan tidak ada perjuangan politik di eksekutif dan legislatif untuk  mengatasi masalah tersebut, maka suka tidak suka dan mau tidak mau,  umat Islam Indonesia harus mengamalkan politik identitas dalam Pemilu 2019.

Sejatinya politik identitas sudah diamalkan di Indonesia.  Sebagai contoh,  di Papua, NTT,  dan Sulawesi Utara, umat Kristiani atau umat Katolik yang mayoritas memilih Gubernur, Bupati dan Walikota serta   para wakil  rakyat dari kalangan mereka. Di DKI Jakarta, umat Islam yang mayoritas Muslim memilih Gubernur dari kalangan umat Islam.  Di Bali, umat Hindu memilih Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakil rakyat dari kalangan umat Hindu.

Di negara lain sebagai contoh, Pilipina, umat Katolik yang mayoritas di negara itu memilih Presiden, Gubernur, dan Walikota serta anggota parlemen dari kalangan umat Katolik. Demikian pula di Amerika Serikat, umat Kristiani yang mayoritas di negara itu memilih Presiden, dan Gubernur Negara Bahagian, serta anggota parlemen dari kalangan umat  Kristiani.

Di Indonesia, dalam Pemilu 2019  pemimpin dan para anggota parlemen yang dipilih haruslah yang terbaik, yang memiliki kecerdasan spiritual, yaitu imannya kuat, akhlaknya mulia dan toleran.  Selain itu, yang dipilih memiliki kecerdasan intelektual, sehingga bangsa Indonesia yang sedang terpuruk, bisa segera bangkit dan maju.

Alasan Politik Identitas

Para politisi sekuler, liberal dan anti Islam yang menguasai politik Indonesia sejak merdeka sampai saat ini mengharamkan untuk mengamalkan politik identitas.

Akan tetapi fakta sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia di berbagai daerah di era Orde Reformasi telah mengamalkan politik identitas. Sebagai contoh dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dikawasan yang dihuni etnis Cina (Tionghoa) hampir 100 persen memilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).

Apakah itu bukan politik identitas? Jawabannya, sudah pasti itu politik identitas. Mereka memilih berdasarkan identitas sebagai satu etnis.

Jadi politik identitas, ialah masyarakat memilih pemimpin atau wakil rakyat berdasarkan seagama, seetnis atau segolongannya.

Pertanyaannya, apakah mengamalkan politik identitas salah, berlawanan Pancasila dan UUD 1945?  Saya memastikan, mengamalkan politik identitas tidak bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Alasannya, secara ideologis, negara Republik Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Artinya setiap umat agama di Indonesia berhak dan bebas mengamalkan ajaran agamanya.  Maka mengamalkan politik identitas, bagi umat Islam yang mengimani (mempercayai) Alqur’an sebagai hudan (petunjuk) dari Allah, hukumnya wajib.

Oleh karena secara teologis, Allah mewajibkan kepada umat Islam yang beriman kepadaNya supaya memilih pemimpin dan para wakil rakyat yang akan mewakili mereka di parlemen yang seiman sesuai Alqur’an surat Aali Imraan ayat 28, 118, surat Al Maidah ayat 51, surat An Nisaa ayat 144, surat At Taubah ayat 23 dan lain-lain.

Secara sosioligis, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sangat toleran dan bisa memahami dan menerima adanya perbedaan.  Kalau ada kelompok yang mengamalkan politik identitas, tidak masalah karena prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, sudah dihayati dan diamalkan.

Untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan bangsa dan negara, umat Islam sebagai mayoritas dari bangsa ini, tidak boleh diam dan masabodoh. Saatnya dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif,  memilih Presiden-Wakil Presiden dan  para wakil rakyat dari kalangan umat Islam yang terbaik.

Baca Juga

Pendidikan

Apa yang saya lakukan, akhirnya memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Universitas Ibnu Chaldun. Karena melalui bantuan beasiswa tersebut saya lobby ke mana-mana,...

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun pada saat silaturrahim dan rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kemajuan Universitas Ibnu...

Pendidikan

Bersama Fahira Idris, Anggota DPD RI, Hiapolo Filantropi Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun FISIP UIC melaksanakan bakti sosial...

Pendidikan

egiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun berkolaborasi dengan PT Kalbe Farma dan PT Alfa Midi dibuka...

Pendidikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun menggelar mimbar demokrasi di UIC. Diundang Ketua yayasan, rektor, para wakil rektor, para dekan, dosen dan para pimpinan...

Pendidikan

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara virtual ini dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Humas Universitas Ibnu Chaldun dengan tema Dengan Isra Mi'raj Kita...

Pendidikan

Rektor Universitas Ibnu Chaldun saat memberi sambutan untuk melepas mahasiswa (i) Fakultas Ekonomi yang mau melakukan abdi masyarakat yang disebut Kuliah Kerja Nyata (KKN)...

Opini

Pada 5 Februari 2022, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) genap berumur 75 tahun. Selama 75 tahun HMI telah mengabdi kepada bangsa dan negara dengan mengkader...