Connect with us

unsplash niu-niu

Opini

Solusi Politik Berantas Korupsi

Sebagai sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pertama,  saya sampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya memberi efek jera kepada koruptor dengan memborgol mereka ketika keluar dari rumah tahanan.
Hal itu dikemukakan pada saat Radio Elshinta Jakarta mewawancarai saya  tentang borgol KPK pada koruptor (02/1/2018).

Sebagai sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pertama,  saya sampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya memberi efek jera kepada koruptor dengan memborgol mereka ketika keluar dari rumah tahanan.
Hal itu dikemukakan pada saat Radio Elshinta Jakarta mewawancarai saya  tentang borgol KPK pada koruptor (02/1/2018).

Kedua, pemborgolan itu, walaupun saya apresiasi tindakan KPK,  saya kemukakan tidak akan efektif dan memberi efek jera kepada si koruptor karena sikap permisif masyarakat yang sangat menghormati para dermawan walaupun yang menyumbang koruptor  dari hasil  korupsi.

Maka tugas mulia yang harus dilakukan KPK, Ulama, Pendeta, Cendekiawan, Guru, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Madani (Civil Society) dan Orang adalah memberi edukasi (pendidikan) supaya masyarakat membenci siapa saja yang melakukan korupsi dengan memberi hukuman sosial kepada koruptor misalnya mengasingkan mereka dari pergaulan sosial, tidak menghormati  dan lain sebagainya.

Selain itu, orang tua di rumah agar mendidik anak dan keluarga supaya bersikap jujur, dan benar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan membenci setiap perbuatan yang tidak benar seperti korupsi.

Ketiga, menghukum koruptor dengan hukuman maksimal seperti hukuman seumur hidup dan hukuman mati.  Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh KPK karena tidak ada pasal atau ayat dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang memerintahkan untuk menghukum koruptor seperti yang dikemukakan.

Keempat, memiskinkan koruptor dengan menyita seluruh harta yang dimiliki, sehingga yang bersangkutan dan keluarganya menderita dan malu dalam kehidupan di masyarakat.

Kelima, menegakkan hukum tanpa pandang bulu.  Hukum tegak lurus, hukum dikenakan kepada siapapun yang melanggar hukum. Penegakan hukum tidak seperti selama ini, tumpul ke atas tajam ke bawah.

Untuk mewujudkan hukuman maksimal dan memiskinkan koruptor, maka suka tidak suka,  harus diubah undang-undang pemberantasan korupsi dengan mencantumkan pasal atau ayat tentang hukuman maksimal kepada koruptor serta seluruh harta si koruptor disita oleh negara. Akan tetapi, sulit dilakukan karena pihak eksekutif dan legislatif yang membuat undang-undang tidak akan mau mengubah undang-undang yang bakal menjerat  mereka.

Dalam rangka mengatasi masalah korupsi yang sudah sangat merajalela dan membudaya,  maka solusinya ada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan).

Oleh karena itu disarankan supaya rakyat menggunakan kekuasaan pada Pemilu serentak yaitu Pemilu Presiden dan Parlemen (Legislatif) pada 17 April 2019 untuk mengubah kekuasaan politik dengan memilih Presiden baru serta anggota parlemen (legislatif) baru dari partai politik yang memiliki komitmen kuat dan berani untuk memberantas korupsi.

Baca Juga

Politik

Saya dan Ubedilah Badrun menjadi narasumber, saya menyimak pandangannya yang bermakna dan kritis, tetapi argumentasinya rasional yang jauh dari upaya mendiskreditkan siapapun. Kehebatannya menurut...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Opini

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...