Musni Umar Socmed

Search

unsplash niu-niu

Opini

Solusi Politik Berantas Korupsi

Sebagai sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pertama,  saya sampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya memberi efek jera kepada koruptor dengan memborgol mereka ketika keluar dari rumah tahanan.
Hal itu dikemukakan pada saat Radio Elshinta Jakarta mewawancarai saya  tentang borgol KPK pada koruptor (02/1/2018).

Sebagai sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pertama,  saya sampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya memberi efek jera kepada koruptor dengan memborgol mereka ketika keluar dari rumah tahanan.
Hal itu dikemukakan pada saat Radio Elshinta Jakarta mewawancarai saya  tentang borgol KPK pada koruptor (02/1/2018).

Kedua, pemborgolan itu, walaupun saya apresiasi tindakan KPK,  saya kemukakan tidak akan efektif dan memberi efek jera kepada si koruptor karena sikap permisif masyarakat yang sangat menghormati para dermawan walaupun yang menyumbang koruptor  dari hasil  korupsi.

Maka tugas mulia yang harus dilakukan KPK, Ulama, Pendeta, Cendekiawan, Guru, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Madani (Civil Society) dan Orang adalah memberi edukasi (pendidikan) supaya masyarakat membenci siapa saja yang melakukan korupsi dengan memberi hukuman sosial kepada koruptor misalnya mengasingkan mereka dari pergaulan sosial, tidak menghormati  dan lain sebagainya.

Selain itu, orang tua di rumah agar mendidik anak dan keluarga supaya bersikap jujur, dan benar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan membenci setiap perbuatan yang tidak benar seperti korupsi.

Ketiga, menghukum koruptor dengan hukuman maksimal seperti hukuman seumur hidup dan hukuman mati.  Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh KPK karena tidak ada pasal atau ayat dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang memerintahkan untuk menghukum koruptor seperti yang dikemukakan.

Keempat, memiskinkan koruptor dengan menyita seluruh harta yang dimiliki, sehingga yang bersangkutan dan keluarganya menderita dan malu dalam kehidupan di masyarakat.

Kelima, menegakkan hukum tanpa pandang bulu.  Hukum tegak lurus, hukum dikenakan kepada siapapun yang melanggar hukum. Penegakan hukum tidak seperti selama ini, tumpul ke atas tajam ke bawah.

Untuk mewujudkan hukuman maksimal dan memiskinkan koruptor, maka suka tidak suka,  harus diubah undang-undang pemberantasan korupsi dengan mencantumkan pasal atau ayat tentang hukuman maksimal kepada koruptor serta seluruh harta si koruptor disita oleh negara. Akan tetapi, sulit dilakukan karena pihak eksekutif dan legislatif yang membuat undang-undang tidak akan mau mengubah undang-undang yang bakal menjerat  mereka.

Dalam rangka mengatasi masalah korupsi yang sudah sangat merajalela dan membudaya,  maka solusinya ada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan).

Oleh karena itu disarankan supaya rakyat menggunakan kekuasaan pada Pemilu serentak yaitu Pemilu Presiden dan Parlemen (Legislatif) pada 17 April 2019 untuk mengubah kekuasaan politik dengan memilih Presiden baru serta anggota parlemen (legislatif) baru dari partai politik yang memiliki komitmen kuat dan berani untuk memberantas korupsi.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Opini

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lainnya

Sistem demokrasi tidak sempurna. Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, telah menunjukkan boroknya.

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.