Connect with us

twitter aniesbaswedan

DKI Jakarta

Kasus Anies Baswedan: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu. Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu.

Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas laporan pendukung petahana mempersoalkan salam dua jari yang dilakukan Anies karena dianggap  sebagai bentuk kampanye yang dilarang oleh pejabat publik kecuali di luar jam kerja dan cuti.

Rasa Keadilan Terusik

Sebagai sosiolog dan akademisi, saya apresiasi terhadap Bawaslu yang melaksanakan tugasnya.

Akan tetapi, saya sangat prihatin dan mengecam keras penegakan hukum yang tidak adil karena mengusik rasa keadilan masyarakat.

Banyak sekali kasus pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan para oknum pemerintah yang menjadi pendukung Paslon nomor 01 dibiarkan-seolah tidak ada masalah.

Seperti banyak dikemukakan netizen tentang pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani yang mengangkat salam satu jari pada saat penutupan sidang tahunan IMF/Bank Dunia di Bali.

Selain itu, para Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, banyak sekali yang terang-terangan membuat pernyataan mendukung paslon nomor 01, Bawaslu di semua tingkatan tidak melakukan tindakan hukum seperti yang dilakukan terhadap Anies Baswedan.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Bawaslu apalagi menyebut  ancaman 3 tahun penjara terhadap Anies Baswedan, sungguh menusuk rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum Pemilu yang tidak adil, tajam ke pihak oposisi dan tumpul ke pihak penguasa, semakin memperburuk citra penyelenggara Pemilu karena dicitrakan memihak dan tidak adil.

Semoga segera disadari, dan diperbaiki dalam penegakan hukum Pemilu demi suksesnya Pemilu 2019.
Rakyat memerlukakan KPU dan Bawaslu yang  adil, jujur, lurus dan benar. Bukan alat penguasa dan alat partai penguasa.

Baca Juga

DKI Jakarta

Jakarta dibangun dengan kolaborasi semua pihak termasuk Transjakarta. Transjakarta melayani warga sebagai moda transportasi massal yang maju dan modern di ibukota negara Republik Indonesia.

DKI Jakarta

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

DKI Jakarta

Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah terkendali. Walaupun begitu, warga DKI Jakarta harus waspada dan ekstra...

DKI Jakarta

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...

DKI Jakarta

Kebon Sirih tempat berkantornya anggota DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga untuk dukungan interpelasi dari PDIP-PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Lainnya

Salah satu bagian dari Taujihat Kebangsaan (arahan, bimbingan, nasehat) Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 kepada pemerintah adalah "Diharapkan tidak alergi kritik dan...

DKI Jakarta

Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.