Connect with us

twitter aniesbaswedan

DKI Jakarta

Kasus Anies Baswedan: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu. Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu.

Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas laporan pendukung petahana mempersoalkan salam dua jari yang dilakukan Anies karena dianggap  sebagai bentuk kampanye yang dilarang oleh pejabat publik kecuali di luar jam kerja dan cuti.

Rasa Keadilan Terusik

Sebagai sosiolog dan akademisi, saya apresiasi terhadap Bawaslu yang melaksanakan tugasnya.

Akan tetapi, saya sangat prihatin dan mengecam keras penegakan hukum yang tidak adil karena mengusik rasa keadilan masyarakat.

Banyak sekali kasus pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan para oknum pemerintah yang menjadi pendukung Paslon nomor 01 dibiarkan-seolah tidak ada masalah.

Seperti banyak dikemukakan netizen tentang pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani yang mengangkat salam satu jari pada saat penutupan sidang tahunan IMF/Bank Dunia di Bali.

Selain itu, para Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, banyak sekali yang terang-terangan membuat pernyataan mendukung paslon nomor 01, Bawaslu di semua tingkatan tidak melakukan tindakan hukum seperti yang dilakukan terhadap Anies Baswedan.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Bawaslu apalagi menyebut  ancaman 3 tahun penjara terhadap Anies Baswedan, sungguh menusuk rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum Pemilu yang tidak adil, tajam ke pihak oposisi dan tumpul ke pihak penguasa, semakin memperburuk citra penyelenggara Pemilu karena dicitrakan memihak dan tidak adil.

Semoga segera disadari, dan diperbaiki dalam penegakan hukum Pemilu demi suksesnya Pemilu 2019.
Rakyat memerlukakan KPU dan Bawaslu yang  adil, jujur, lurus dan benar. Bukan alat penguasa dan alat partai penguasa.

Baca Juga

Covid-19

Mengawali Tahun 2023, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial dan Demokrasi telah memilih tema diskusi panel Membedah Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta 2020 yang Berlangsung di...

Lainnya

Anies Baswedan, menyampaikan keluhan yang merasakan pemerintah terkadang matikan kritik. Anies Baswedan berbicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu menyinggung...

Opini

Perilaku warga yang sering menyebarkan fitnah, caci maki, adu domba dan sebagainya harus dikutuk karena melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum dan sangat bertentangan...

DKI Jakarta

Dari obrolan sepanjang jalan menuju Balaikota sampai di depan dan di halaman Balaikota, saya sangat kagum atas semangat rakyat untuk dukung Anies.

DKI Jakarta

Halte Transjakarta Bundaran HI merupakan satu dari ratusan warisan Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta yang akan berakhir 16 Oktober 2022.

Pemilu

Diliput Media Asing! Bang Surya dan seluruh jajaran Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI.

DKI Jakarta

Transjakarta melayani warga Jakarta siang dan malam selama 24 jam tanpa henti. Pada siang hari, Transjakarta melayani warga Jakarta ke seluruh jurusan, termasuk yang...

Opini

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.