Connect with us

twitter aniesbaswedan

DKI Jakarta

Kasus Anies Baswedan: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu. Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah dipanggil Bawaslu untuk disidang dalam dugaan melakukan tindak pidana Pemilu.

Pasalnya dalam konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor beberapa waktu lalu, Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan pidato. Diakhir pidatonya, Anies Baswedan mengangkat salam dua jari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas laporan pendukung petahana mempersoalkan salam dua jari yang dilakukan Anies karena dianggap  sebagai bentuk kampanye yang dilarang oleh pejabat publik kecuali di luar jam kerja dan cuti.

Rasa Keadilan Terusik

Sebagai sosiolog dan akademisi, saya apresiasi terhadap Bawaslu yang melaksanakan tugasnya.

Akan tetapi, saya sangat prihatin dan mengecam keras penegakan hukum yang tidak adil karena mengusik rasa keadilan masyarakat.

Banyak sekali kasus pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan para oknum pemerintah yang menjadi pendukung Paslon nomor 01 dibiarkan-seolah tidak ada masalah.

Seperti banyak dikemukakan netizen tentang pelanggaran hukum Pemilu yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani yang mengangkat salam satu jari pada saat penutupan sidang tahunan IMF/Bank Dunia di Bali.

Selain itu, para Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, banyak sekali yang terang-terangan membuat pernyataan mendukung paslon nomor 01, Bawaslu di semua tingkatan tidak melakukan tindakan hukum seperti yang dilakukan terhadap Anies Baswedan.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Bawaslu apalagi menyebut  ancaman 3 tahun penjara terhadap Anies Baswedan, sungguh menusuk rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum Pemilu yang tidak adil, tajam ke pihak oposisi dan tumpul ke pihak penguasa, semakin memperburuk citra penyelenggara Pemilu karena dicitrakan memihak dan tidak adil.

Semoga segera disadari, dan diperbaiki dalam penegakan hukum Pemilu demi suksesnya Pemilu 2019.
Rakyat memerlukakan KPU dan Bawaslu yang  adil, jujur, lurus dan benar. Bukan alat penguasa dan alat partai penguasa.

Baca Juga

DKI Jakarta

Untuk mempromosikan bahwa Jakarta dan Indonesia, pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan, sehingga Balap Mobil Listrik Formula E bisa dilaksanakan di Jakarta.

DKI Jakarta

Sarinah yang terletak di pusat jantung kota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 1962 di era Presiden Soekarno. BUMN...

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Ramadhan Market atau Festival Ramadhan di berbagai kelurahan DKI Jakarta.

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang cukup besar untuk memajukan UMKM usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

DKI Jakarta

Anies datang di Sirkuit Mandalika, para penonton di tribun heboh dan berdiri mau salaman dan selfie.