Connect with us

twitter musniumar

Pemilu

Bantuan Sosial dan Politik Uang di Masa Pemilu

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Bantuan sosial semacam itu adalah baik, dan pasti disukai masyarakat teristimewa yang menerima Bansos, tetapi dilaksanakan pada masa kampanye Pemilu, sehingga dianggap tidak tepat waktunya karena dilaksanakan pada masa Pemilu.

Dari aspek politik, bantuan sosial di masa Pemilu akan dianggap sebagai politik uang.  Praktik semacam ini banyak dilaksanakan para Kepala Daerah menjelang Pemilu, kemudian menimbulkan masalah hukum karena melanggar hukum.

Berdasarkan pengalaman, kita harus waspada dan belajar dari sejarah karena dalam pelaksanaan bantuan sosial  banyak disalahgunakan,  maka walaupun  tujuannya baik, tetapi harus ekstra hati-hati dalam pemberian bantuan sosial, apalagi dalam suasana Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Parlemen (Legislatif).

Bansos dan Politik Uang

Bantuan sosial (Bansos) kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mulai bulan Januari 2019.

“Presiden Jokowi telah mengemukakan bahwa: “Sekarang di 2019 program PKH dulunya kan semuanya sama Rp 1.800.090, sekarang ada yang dapat yang paling maksimal bisa dapat Rp 9.600.000 karena ibu hamil anak ada, lansia ada, bisa dapat Rp 9 juta,” kata Jokowi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (Detikfinance, 10/1/2019).

Program bantuan PKH ini, seperti dikemukakan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan sosial. Akan tetapi, pemberian bansos pasti dikaitkan dengan politik uang.

Saya khawatir, bansos dan politik uang akan menjadi isu yang mewarnai Pemilu 2019, sehingga pasca Pemilu 2019 menjadi persoalan politik yang berkepanjangan karena dianggap Pemilu 2019 dilaksanakan dengan curang seperti ada politik uang. Semoga hal ini menjadi peringatan untuk sukses Pemilu 2019.

Baca Juga

Pemilu

Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem telah mengemukakan kriteria Calon Wakil Presiden RI yang diharapkan untuk mendampinginya.

Pemilu

Ada dinamika dan dampak positif dari pencalonan Anies Baswedan. Media online memberitakan ribuan orang mendaftar menjadi anggota Partai Nasdem.

Politik

Presiden PKS Ahmad Syaikhu: bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu,...

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

Pemilu

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai politik yang lebih awal mengumumkan calon Presiden RI Pemilu 2024. Pertanyaannya, mengapa Partai NasDem memilih mengumumkan lebih dahulu calon...

Pemilu

Pada Rakernas Nasdem nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat diteriaki Presiden saat beberapa DPW membacakan rekomendasi mereka.

DKI Jakarta

Para relawan Anies Baswedan yang dibentuk berdasarkan inisiatif masing-masing, mereka telah menyuarakan jargon jangan pilih partai politik yang tidak dukung Anies.

Politik

Hari ini 28 Syawal 1443 H bertepatan dengan 29 Mei 2022, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan perayaan Milad PKS ke-20. Perayaan ini dilaksanakan di...