Connect with us

twitter musniumar

Pemilu

Bantuan Sosial dan Politik Uang di Masa Pemilu

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Bantuan sosial semacam itu adalah baik, dan pasti disukai masyarakat teristimewa yang menerima Bansos, tetapi dilaksanakan pada masa kampanye Pemilu, sehingga dianggap tidak tepat waktunya karena dilaksanakan pada masa Pemilu.

Dari aspek politik, bantuan sosial di masa Pemilu akan dianggap sebagai politik uang.  Praktik semacam ini banyak dilaksanakan para Kepala Daerah menjelang Pemilu, kemudian menimbulkan masalah hukum karena melanggar hukum.

Berdasarkan pengalaman, kita harus waspada dan belajar dari sejarah karena dalam pelaksanaan bantuan sosial  banyak disalahgunakan,  maka walaupun  tujuannya baik, tetapi harus ekstra hati-hati dalam pemberian bantuan sosial, apalagi dalam suasana Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Parlemen (Legislatif).

Bansos dan Politik Uang

Bantuan sosial (Bansos) kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mulai bulan Januari 2019.

“Presiden Jokowi telah mengemukakan bahwa: “Sekarang di 2019 program PKH dulunya kan semuanya sama Rp 1.800.090, sekarang ada yang dapat yang paling maksimal bisa dapat Rp 9.600.000 karena ibu hamil anak ada, lansia ada, bisa dapat Rp 9 juta,” kata Jokowi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (Detikfinance, 10/1/2019).

Program bantuan PKH ini, seperti dikemukakan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan sosial. Akan tetapi, pemberian bansos pasti dikaitkan dengan politik uang.

Saya khawatir, bansos dan politik uang akan menjadi isu yang mewarnai Pemilu 2019, sehingga pasca Pemilu 2019 menjadi persoalan politik yang berkepanjangan karena dianggap Pemilu 2019 dilaksanakan dengan curang seperti ada politik uang. Semoga hal ini menjadi peringatan untuk sukses Pemilu 2019.

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...

Covid-19

Penuhi kebutuhan pangan mereka selama PPKM Darurat diberlakukan. Jika tidak, maka PPKM sulit sukses kalau kebutuhan dasar rakyat yaitu "pangan" dalam bentuk sembako tidak...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.