Connect with us

twitter musniumar

Pemilu

Bantuan Sosial dan Politik Uang di Masa Pemilu

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Dalam wawancara saya dengan Brigita Manohara dari TV ONE (11/1/2019) mengenai Bantuan Sosial di masa Pemilu, saya kemukakan bahwa dari aspek sosiologis, sangat diapresiasi oleh mereka yang menerima bantuan karena “bagaikan mendapat durian runtuh.”

Bantuan sosial semacam itu adalah baik, dan pasti disukai masyarakat teristimewa yang menerima Bansos, tetapi dilaksanakan pada masa kampanye Pemilu, sehingga dianggap tidak tepat waktunya karena dilaksanakan pada masa Pemilu.

Dari aspek politik, bantuan sosial di masa Pemilu akan dianggap sebagai politik uang.  Praktik semacam ini banyak dilaksanakan para Kepala Daerah menjelang Pemilu, kemudian menimbulkan masalah hukum karena melanggar hukum.

Berdasarkan pengalaman, kita harus waspada dan belajar dari sejarah karena dalam pelaksanaan bantuan sosial  banyak disalahgunakan,  maka walaupun  tujuannya baik, tetapi harus ekstra hati-hati dalam pemberian bantuan sosial, apalagi dalam suasana Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Parlemen (Legislatif).

Bansos dan Politik Uang

Bantuan sosial (Bansos) kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mulai bulan Januari 2019.

“Presiden Jokowi telah mengemukakan bahwa: “Sekarang di 2019 program PKH dulunya kan semuanya sama Rp 1.800.090, sekarang ada yang dapat yang paling maksimal bisa dapat Rp 9.600.000 karena ibu hamil anak ada, lansia ada, bisa dapat Rp 9 juta,” kata Jokowi di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (Detikfinance, 10/1/2019).

Program bantuan PKH ini, seperti dikemukakan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan sosial. Akan tetapi, pemberian bansos pasti dikaitkan dengan politik uang.

Saya khawatir, bansos dan politik uang akan menjadi isu yang mewarnai Pemilu 2019, sehingga pasca Pemilu 2019 menjadi persoalan politik yang berkepanjangan karena dianggap Pemilu 2019 dilaksanakan dengan curang seperti ada politik uang. Semoga hal ini menjadi peringatan untuk sukses Pemilu 2019.

Baca Juga

Politik

Sekarang ini banyak sekali lembaga riset yang bermunculan. Motifnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang. Salah satu bidang yang banyak di survei...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Opini

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Politik

Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Suka tidak suka dan mau tidak mau, umat Islam hidup dalam negara demokrasi harus...

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...