Connect with us

twitter fadjroel rachman

Pemilu

Kepala Desa, Mesin Politik Penguasa

Kepala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jumlah desa/kelurahan di Indonesia menurut Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah bahwa jumlah desa/kelurahan sebanyak 83184.

Jadi Mesin Politik

Kepala desa yang jumlahnya amat besar dan sesuai tugas dan tanggungjawabnya sangat strategis kedudukannya untuk dijadikan sebagai mesin politik dalam Pemilu 2019.

Saya mendapat informasi bahwa para calon anggota parlemen (legislatif) di semua tingkatan terutama para petahana (incumbent) yang bisa disebut penguasa politik di DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota telah menjalin kerjasama dengan para kepala desa untuk mendulang suara di daerah pemilihan mereka.

Saya juga mendapat informasi, para kepala desa dijadikan mesin politik  oleh penguasa di pemerintahan dalam pemilihan umum 2019 untuk meraih dukungan suara di desa. Para kepala desa secara berkala mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta. Sasaran utamanya adalah menggalang para kepala  desa supaya menjadi mesin politik untuk memenangkan petahana (incumbent).

Dana desa telah dijadikan sebagai sandera politik dengan isu kalau petahana tidak terpilih kembali dalam Pemilu 2019, dana desa akan dihapus. Informasi itu adalah hoax (berita bohong) dan tidak perlu dipercaya.

Konsep dana desa digagas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendapat persetujuan dari DPR RI. Dana desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui bahwa dana desa pada tahun pertama, 2015 dianggarkan sebesar Rp 20 triliun. Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46 triliun, tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 73 triliun.

Maka siapapun yang memenangkan Pemilu Presiden 2019 akan tetap ada dana desa. Dana desa tidak mungkin dihapus atau dihilangkan karena merupakan amanat undang-undang.

Akhirnya, saya berpesan dan berharap supaya para kepala desa di seluruh Indonesia tetap netral, jujur, adil dan mengayomi rakyat dipimpin. Selamatkan demokrasi, utamakan persatuan dan kesatuan.

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Lainnya

Sistem demokrasi tidak sempurna. Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, telah menunjukkan boroknya.

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Pada saat artikel ini ditulis , belum ada pengumuman resmi dari Panitia Pemilihan Umum Amerika Serikat bahwa Joe Biden dan Kamala Harris telah memenangi...