Perang Total Pemilu Presiden: Tidak Boleh Halalkan Segala Cara

 In Opini, Pemilu, Politik

Jenderal TNI Purn. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI yang juga Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, beberapa waktu mengatakan akan melakukan perang total untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dia menyebutkan bahwa segala jenis sumber daya akan dikerahkan untuk memenangkan Jokowi dalam perang total tersebut.

Untuk merespon pernyataan itu, Radio Elshinta Bandung pada 24 Februari 2019 meminta pandangan saya sebagai sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta tentang perang total yang dikemukakan Jenderal TNI Purn Moeldoko.

Menurut saya, pernyataan itu ngawur karena dalam demokrasi yang berdaulat (berkuasa) adalah rakyat. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat  (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandu seluruh bangsa Indonesia bahwa setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tidak Boleh Halalkan Segala Cara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandu kita bahwa pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih, diantaranya yang dipilih adalah Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan demikian sangat tidak tepat dan salah menggunakan diksi “melakukan perang total untuk memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” karena pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan) harus bebas dari pemaksaan dan kecurangan. Tidak boleh menggunakan diksi “perang total,” sehingga segala macam cara digunakan seperti politik uang, politik sembako, kecurangan dan pemaksaan agar rakyat memilih kembali Jokowi-Ma’ruf Amin.

Rakyat harus bebas dan merdeka sesuai hati nuraninya mau memilih kembali Joko Widodo yang berpasangan Ma’ruf Amin  atau mau memilih pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilu Presiden 17 April 2019.

Saya tegaskan kembali bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan. Adalah melawan hukum dengan menggunakan diksi perang total, TKN mengerahkan segala jenis sumber daya dengan menghalalkan segala cara seperti politik uang, politik sembako, pemaksaan,  kecurangan dan sebagainya seperti disebutkan diatas untuk memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden.

Kalau itu dilakukan, maka kalaupun menang dalam Pemilu Presiden 2019, saya menduga akan dilawan oleh rakyat dalam gerakan “People Power,”  karena menang dengan penuh kecurangan.

Saya ingin kemenangan Jokowi-Ma’rut Amin atau Prabowo-Sandi dalam Pemilu Presiden, dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tidak melawan demokrasi, hukum dan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil, sehingga hasil Pemilu Presiden 17 April 2019 diterima oleh rakyat dengan lapang dada dan puas.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search