Menggugat Kemiskinan di Indonesia: Batas Garis Kemiskinan Tidak Masuk Akal

 In Dunia Usaha, Opini

Joko Widodo, Presiden RI yang juga Calon Presiden RI periode 2019-2024 dihadapan peserta konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, memaparkan capaian pemerintah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10% atau terendah dalam sejarah.

Alhamdulillah angka kemiskinan di bawah 10%, hanya satu digit, terendah dalam sejarah,” kata Jokowi saat pidato bertajuk “Optimisme Indonesia Maju” (24/2/2019).

Jokowi mengemukakan, dirinya akan terus menurunkan kemiskinan dengan berbagai cara.

Orang Miskin Masih Besar Jumlahnya

Menurut data BPS jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang, sehingga  prosentase kemiskinan di Indonesia menjadi 9,66 persen.

Kita bersyukur dan memberi apresiasi terjadinya penurunan angka kemiskinan, tetapi sejatinya belum pantas kita berbangga dan membusungkan dada atas keberhasilan tersebut.

Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari kita belum bisa berbangga dan berpuas diri. Pertama, jumlah orang miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 25,67 juta orang. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia sebanyak 31.62 juta (2017). Jadi jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat besar.

Kedua, batas garis kemiskinan sangat rendah.  BPS menetapkan batas garis kemiskinan sebesar Rp 401.220 perkapita perbulan. Jika dibagi 30 hari kerja, maka batas garis kemiskinan sebesar Rp 13.374 perkapita (perkepala) perhari.

Jumlah orang miskin tersebut bisa bertambah dua atau tiga kali lipat jika batas garis kemiskinan kita mengikuti standar Bank Dunia sebesar US$ 2 perkapita perhari (Rp 28.000 perkapita perhari/1 dolar Amerika Serikat sama dengan Rp14.000)

Ketiga, biaya hidup berhari atau perbulan, mustahil bisa hidup dengan penghasilan sebesar Rp 401.220 perkepala perbulan atau Rp 13.374 perkepala perhari yang menjadi batas garis kemiskinan.

Orang Indonesia yang tinggal  di Jakarta dan di berbagai kota atau desa di Indonesia, sulit kita membayangkan bisa hidup dengan penghasilan sebesar itu.

Untuk diketahui bahwa batas garis kemiskinan sebesar Rp 401.220 perkepala perbulan atau Rp 13.374 perkepala perhari merupalan batas setiap orang dikatakan miskin atau tidak miskin.

Kalau setiap kepala (orang) memperoleh penghasilan diatas Rp 401.220 perbulan atau Rp 13.374 perhari, maka sudah dikategorikan tidak miskin. Jika memperoleh penghasilan dibawah yang disebutkan di atas yang ditetapkan BPS, maka dikategorikan miskin. Jadi batas garis kemiskinan ditetapkan BPS tidak masuk akal, tetapi realitanya terus digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penurunan Kemiskinan

Dr. Rizal Ramli, ekonom senior Indonesia telah membantah klaim Jokowi tentang penurunan kemiskinan paling besar dalam sejarah di masa pemerintahannya.

Menurut Rizal Ramli penurunan kemiskinan paling besar dimasa pemerintahan Gus Dur.  Laju penduduk miskin turun hingga 10,1 juta jiwa dalam dua tahun, atau 5,05 juta  jiwa pertahun (2,5 persen pertahun).

Di era Megawati, laju penduduk miskin turun 1,74 persen menjadi 0,57 juta jiwa (0,58 persen) setiap tahunnya.

Pada era SBY 0,85 juta jiwa setiap tahun. SBY berhasil menurunkan 8,5 juta jiwa dalam 10 tahun pemerintahannya (0,56 persen pertahun).

Di era Jokowi, laju penduduk miskin turun 1,7 juta jiwa selama 4 tahun (1,14 persen) atau 0,43 juta jiwa pertahunnya (0,28 persen/tahun (Tribunwow.com, 7 Agustus 2018).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan masih sangat besar jumlahnya di Indonesia. Kalau batas garis kemiskinan dinaikkan 2 dolar Amerika Serikat perhari, maka jumlah  orang miskin di Indonesia akan meningkat berlipat kali jumlahnya. Pada hal dengan penghasilan 2 dolar Amerika Serikat (Rp 28.000/hari) jauh dari cukup untuk hidup layak sebagai bukan orang miskin.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

China ancaman nyata indonesia