Dari Mana Dananya Menggaji Penganggur?

 Kategori Lainnya, Opini

Pada 6 Maret 2019 pukul 17.30 wib, radio Dakta wawancara saya tentang gagasan Jokowi menggaji penganggur dengan konsep kartu pra kerja.

Konsep ini amat menarik,  pertama, mengacu pada negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, tenaga kerjanya yang menganggur diberi gaji (honor).

Kedua, tamatan SMK, SMA dan Aliyah yang sudah tamat dari pendidikan menengah karena satu dan lain hal tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, pada masa menunggu sebelum mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Ketrampilan (BLK) diberi gaji atau honor.

Ketiga, untuk menolong mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga ada income (penerimaan) uang setiap bulan sebelum mendapat pekerjaan.

Hanya Fatamorgana

Dari segi konsep sangat menjanjikan bagi mereka yang menganggur untuk diberi gaji, tetapi sulit diwujudkan.

Setidaknya ada tiga alasan sulit merealisasikan janji kampanye Jokowi untuk memberi gaji kepada penganggur.

Pertama, dari aspek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak punya dana untuk menggaji para penganggur.  Sebagai gambaran, pendapatan Negara tahun 2019 sebesar Rp. 2.165,1 Triliun. Belanja Negara sebesar Rp 2.461,1 Triliun.  Defisit anggaran sebesar Rp 296,0 Triliun.

Defisit anggaran negara sebesar Rp 296,0 Triliun ditutup dengan utang baru.  Kalau kita menggaji para penganggur, berapa dana yang dialokasikan dan dari mana sumber dananya? Apakah harus menambah utang untuk menggaji penganggur?

Kedua, dari aspek sosiologis jumlah pencari kerja setiap tahun terus meningkat. Rata-rata pencari kerja baru sekitar 2 juta-2,5 juta/tahun. Menurut Indonesia Investment tahun 2018 jumlah penganggur sebesar 6.9 juta.

Akan tetapi, realita penganggur sangat besar, tetapi malu memberikan informasi bahwa menganggur. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi digital, banyak usaha sewalayan yang gulung tikar karena banyak masyarakat yang beralih belanja Online. Dampaknya semakin banyak pengangguran karena terkena  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selain itu,   dengan membludaknya setiap tahun pencari kerja baru, sementara pertumbuhan hanya 5,3%,  tidak bisa membuka lapangan kerja baru yang lebih luas.

Sebagai gambaran di RW (Rukun Warga) 01 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat menurut Utji Sanusi, Ketua RW 01 sangat banyak yang menganggur. Menurut dia, ada satu keluarga semua menganggur.

Ketiga, dari aspek ekonomi tidak memberi dampak bagi kemajuan ekonomi menggaji penganggur. Bahkan akan semakin menambah beban negara dengan menambah utang baru.  Pada hal utang luar negeri Indonesia  sudah sangat besar jumlahnya yaitu Rp 5.275 Triliun (Detik Finance, 15 Februari 2019). Presiden Jokowi dan Wapres  JK telah menguntung Rp 1.814,66 Triliun.

Sebagai informasi, untuk membayar Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui BPJS Kesehatan sudah tidak mampu.  Contohnya keluarga Sutisna, warga RW 01 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat yang sakit, tidak semua ditanggung dan hanya bisa inat 3 hari di Rumah Sakit. Walaupun masih sakit disuruh pulang.

Program yang sudah ada dan  telah memiliki landasan hukum (UU), makin lama semakin sulit dijalankan karena masalah anggaran, apalagi membuat janji baru Kartu Pra Kerja untuk menggaji penganggur. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa Kartu Pra Kerja hanya isapan jempol dan fatamorgana.

Itu sebabnya Pak JK, Wapres RI mengomentari janji terbaru Jokowi dalam kampanye untuk “menggaji penganggur” supaya dikaji ulang, karena dari mana anggarannya.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search