Connect with us

unsplash william manuel son

Lainnya

Dari Mana Dananya Menggaji Penganggur?

Pada 6 Maret 2019 pukul 17.30 wib, radio Dakta wawancara saya tentang gagasan Jokowi menggaji penganggur dengan konsep kartu pra kerja.

Pada 6 Maret 2019 pukul 17.30 wib, radio Dakta wawancara saya tentang gagasan Jokowi menggaji penganggur dengan konsep kartu pra kerja.

Konsep ini amat menarik,  pertama, mengacu pada negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, tenaga kerjanya yang menganggur diberi gaji (honor).

Kedua, tamatan SMK, SMA dan Aliyah yang sudah tamat dari pendidikan menengah karena satu dan lain hal tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, pada masa menunggu sebelum mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Ketrampilan (BLK) diberi gaji atau honor.

Ketiga, untuk menolong mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga ada income (penerimaan) uang setiap bulan sebelum mendapat pekerjaan.

Hanya Fatamorgana

Dari segi konsep sangat menjanjikan bagi mereka yang menganggur untuk diberi gaji, tetapi sulit diwujudkan.

Setidaknya ada tiga alasan sulit merealisasikan janji kampanye Jokowi untuk memberi gaji kepada penganggur.

Pertama, dari aspek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak punya dana untuk menggaji para penganggur.  Sebagai gambaran, pendapatan Negara tahun 2019 sebesar Rp. 2.165,1 Triliun. Belanja Negara sebesar Rp 2.461,1 Triliun.  Defisit anggaran sebesar Rp 296,0 Triliun.

Defisit anggaran negara sebesar Rp 296,0 Triliun ditutup dengan utang baru.  Kalau kita menggaji para penganggur, berapa dana yang dialokasikan dan dari mana sumber dananya? Apakah harus menambah utang untuk menggaji penganggur?

Kedua, dari aspek sosiologis jumlah pencari kerja setiap tahun terus meningkat. Rata-rata pencari kerja baru sekitar 2 juta-2,5 juta/tahun. Menurut Indonesia Investment tahun 2018 jumlah penganggur sebesar 6.9 juta.

Akan tetapi, realita penganggur sangat besar, tetapi malu memberikan informasi bahwa menganggur. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi digital, banyak usaha sewalayan yang gulung tikar karena banyak masyarakat yang beralih belanja Online. Dampaknya semakin banyak pengangguran karena terkena  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selain itu,   dengan membludaknya setiap tahun pencari kerja baru, sementara pertumbuhan hanya 5,3%,  tidak bisa membuka lapangan kerja baru yang lebih luas.

Sebagai gambaran di RW (Rukun Warga) 01 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat menurut Utji Sanusi, Ketua RW 01 sangat banyak yang menganggur. Menurut dia, ada satu keluarga semua menganggur.

Ketiga, dari aspek ekonomi tidak memberi dampak bagi kemajuan ekonomi menggaji penganggur. Bahkan akan semakin menambah beban negara dengan menambah utang baru.  Pada hal utang luar negeri Indonesia  sudah sangat besar jumlahnya yaitu Rp 5.275 Triliun (Detik Finance, 15 Februari 2019). Presiden Jokowi dan Wapres  JK telah menguntung Rp 1.814,66 Triliun.

Sebagai informasi, untuk membayar Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui BPJS Kesehatan sudah tidak mampu.  Contohnya keluarga Sutisna, warga RW 01 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat yang sakit, tidak semua ditanggung dan hanya bisa inat 3 hari di Rumah Sakit. Walaupun masih sakit disuruh pulang.

Program yang sudah ada dan  telah memiliki landasan hukum (UU), makin lama semakin sulit dijalankan karena masalah anggaran, apalagi membuat janji baru Kartu Pra Kerja untuk menggaji penganggur. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa Kartu Pra Kerja hanya isapan jempol dan fatamorgana.

Itu sebabnya Pak JK, Wapres RI mengomentari janji terbaru Jokowi dalam kampanye untuk “menggaji penganggur” supaya dikaji ulang, karena dari mana anggarannya.

Baca Juga

Dunia Usaha

Perbincangan publik di seluruh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini sangat ramai karena krisis minyak goreng yang mengakibatkan emak-emak antri, 2 orang meninggal dunia.

Dunia Usaha

Sejatinya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sudah mengalami kenaikan sejak akhir Desember 2021. Sekarang ini (2022) semakin meningkat harganya dan menjadi tontonan yang kurang...

Covid-19

Indonesia Hadapi Krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Covid-19

Pemerintah merencanakan untuk mengenakan PPN terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar 12%. Hal tersebut diketahui dari Draft RUU Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun...

Opini

Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.

Covid-19

Sejatinya tidak ada orang yang sudah berkeluarga, keluarganya yang sudah dibangun dan dibina apalagi sudah mempunyai anak menjadi pecah dan runtuh.

Lainnya

Maklumat Nomor 3 KAMI yang "Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin."

Covid-19

Bangsa Indonesia menghadapi situasi yang amat memprihatinkan saat ini. Pengangguran begitu besar dampak dari Covid-19.