Sistem Peradilan di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ.  Ibnu Chaldun Jakarta

 In Pendidikan

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sumber hukum di Indonesia ialah hukum Barat,  hukum Islam, dan hukum adat.

Hukum yang banyak diamalkan di Indonesia ialah hukum Barat dari sistem hukum Eropa Kontinental yang lebih mendasarkan pada undang-undang.  Maka ada adagium “Tidak ada hukum selain Undang-Undang”.  Hukum selalu diidentikkan dengan Undang-Undang.
Sistem hukum Eropa Kontinental sering juga disebut “Civil Law.”

Sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat.

Hukum publik mencakup berbagai peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan masyarakat dan negara.  Termasuk dalam hukum publik:
1.  Hukum Tata Negara
2.  Hukum Administrasi Negara
3.  Hukum Pidana

Selain itu,  hukum privat yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Termasuk dalam hukum privat:

1.  Hukum perdata
2.  Hukum dagang

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena berdasarkan peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistimatik di dalam kodifikasi atau komplifikasi tertentu”.

Sistem Peradilan

Arti sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.
3. Metode.

Jadi sistem peradilan Indonesia ialah perangkat peradilan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Bisa juga dikatakan sistem peradilan Indonesia ialah susunan peradilan Indonesia yang teratur dari pandangan,  teori, asas dan sebagainya.

Sedang arti peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa,  mengadili dan memutus perkara.  Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Sistem Peradilan Indonesia  menganut sistem peradilan Belanda,  yang menganut sistem peradilan Eropa Kontinental walaupun sudah ada modifikasi.

Begitu juga hukum  Indonesia masih mengadopsi hukum Belanda yang mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Untuk mewujudkan negara hukum,  maka Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan berfungsi memberi keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memutus perkara pidana dan perdata dalam rangka penegakan hukum.

Lembaga peradilan sejatinya dibentuk untuk menjamin,  melindungi dan memastikan kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia ditegakkan.  Selain itu,  untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum.

Dalam menjalankan tugas,  lembaga peradilan menganut asas jujur,  bebas dan tidak memihak sesuai UU No.  8 Tahun 1981.

SUSUNAN SISTEM PERADILAN INDONESIA

 

Peradilan Khusus

1. Peradilan Anak
2. Peradilan Niaga
3. Peradilan HAM
4. Peradilan Tindak Pidana Korupsi
5. Peradilan Industrial
6. Peradilan Pajak

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)  dalam sistem peradilan di Indonesia adalah peradilan tertinggi di Indonesia (supreme court). Juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman.

Dalam Trias Politika, ada lembaga Eksekutif,  Legislatif dan Yudikatif.

Mahkamah Agung merupakan lembaga Yudikatif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum,  peradilan agama,  peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi.

Tugas MA
1.  Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK).
2. Menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah NKRI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Wewenang MA
1) memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili,
2) mengadili PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fungsi MA
MA mempunyai fungsi pengawasan tertinggi terhadap:
1) jalannya peradilan di semua lingkungam peradilan
2) pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan
3) meminta keterangan ttg teknis peradilan
4) memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.

Fungsi Mengatur

MA mempunyai fungsi mengatur:
1) kelancaran penyelenggaraan peradilan
2) dapat membuat peraturan acara sendiri bila dianggap

Fungsi Nasehat

MA memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum:
1. Lembaga-lembaga tinggi negara
2. Presiden sebagai kepala negara
3. Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada semua lingkungan peradilan

Fungsi Administratif

Menurut UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1980 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa fungsi organisatoris, administratif dan finansial sudah diserahkan kepada MA, tetapi realitanya sampai saat ini masih dibawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian tulisan ini disajikan yang merupakan bahan kuliah saya di Pendidikan Khusus Profesi Advokat bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Baca Juga:

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search