“Pemilu Presiden tidak hanya damai tapi harus jujur dan adil”. Kata Habib Rizieq Shihab kepada Letjen TNI Purn. Syafrie Syamsuddin saat bertemu di Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi.
Syafrie Syamsuddin mengemukakan hal itu pada saat menjadi narasumber dalam diskusi terbatas yang bertema “Dwi Fungsi TNI-POLRi dan Perkiraan Keadaan dalam Pemilu 2019” yang dilaksanakan Fordis ICS Kahmi di Kahmi Center Jakarta (26/3/2019).
Peserta diskusi merasa prihatin adanya indikasi yang kuat bahwa aparat tidak netral dan tidak adil dalam memperlakukan kedua kubu yang bertanding dalam Pemilu 2019, yang bisa melahirkan kecurangan masif dalam Pemilu Presiden 17 April 2019.
— Musni Umar (@musniumar) December 29, 2018
TNI dalam posisi yang tidak mudah saat ini. kalau Terjadi Krisis Apa TNI masih bisa Jadi penyelamat Negara? https://t.co/00QRM18K5c
— Musni Umar (@musniumar) March 27, 2019
Situasi Mengkhawatikan
Situasi sosial menjelang, saat dan pasca Pemilu serentak 17 April 2019, amat mengkhawatirkan.
Setidaknya ada tiga alasan, pertama, terdapat bukti-bukti dilapangan bahwa aparat dan pengawas Pemilu tidak netral, tidak adil dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab termasuk dalam menangani kasus-kasus Pemilu.
Kedua, akumulasi dari banyak persoalan yang terjadi di masyarakat seperti ketidakadilan ekonomi, pengangguran, membanjirnya TKA China ke Indonesia, kasus Habib Rizieq Shihab, Ahmad Dhani, Buni Yani, Alfian Tanjung, Habib Smith dan lain sebagainya.
Ketiga, tingginya keinginan mayoritas rakyat untuk melakukan perubahan. Jika perubahan melalui Pemilu di stop dengan kecurangan, maka rakyat akan marah dan pasti melakukan perlawanan.
Perlawanan People Power
Satu-satunya cara rakyat melakukan perlawanan terhadap kecurangan Pemilu ialah melakukan perlawanan semesta melalui kekuatan rakyat (people power).
Ada tiga indikator kuat akan terjadi perlawanan melalui people power dalam Pemilu 2019. Pertama, massa yang terkonsolidasi melalui aksi 212 tahun 2016, Reuni 212 tahun 2018 dan Munajat Aksi 212 tahun 2019 siap melakukan perlawanan kalau Pemilu curang.
kenangan saat hadiri reuni 212. Foto diambil dari tempat penyeberangan Bank Indonesia. Ini di Jl. MH. Thamrin Jkt pic.twitter.com/r4N7JJiIqi
— Musni Umar (@musniumar) January 1, 2019
Kedua, ada pemimpin yang dihormati, diteladani dan diikuti oleh massa yang siap memimpin perlawanan rakyat terhadap kecurangan Pemilu yaitu Habib Rizieq Shihab.
Ketiga, ada kondisi dan situasi yang memaksa dan mau tidak mau harus dilakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Cegah People Power
Peserta diskusi Fordis ICS Kahmi sepakat bahwa people power harus dicegah.
Adapun cara mencegah people power. Pertama, Pemilu harus berlangsung jujur, adil, tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang dan kecurangan.
Ciptakan Pemilu yang juJur, adil, tdk curang sebagai cara mencegah keadaan yang buruk pasca Pemilu https://t.co/sTvsZuieSt
— Musni Umar (@musniumar) March 24, 2019
Kedua, aparat keamanan dan pertahanan (Polisi dan TNI) serta penyelenggaran Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) harus netral, adil, jujur dan tidak memihak.
Ketiga, ASN/PNS dan Kepala Desa sesuai undang-undang harus netral, tidak boleh memihak apalagi menjadi alat penguasa.
Keempat, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim pemenangannya tidak boleh menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan atau merebut kemenangan.
Kelima, masyarakat madani, perguruan tinggi dan mahasiswa, ormas, TNI-POLRI, media dan seluruh kekuatan masyarakat seperti RW, RT wajib berpartisipasi mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, tidak ada politik uang, kecurangan dan penyalah-gunaan kekuasaan.
Hanya dengan mewujudkan lima hal tersebut, Pemilu bisa diterima hasilnya dan tidak ada perlawanan people power.
TNI dan POLRI pengawal NKRI. Klau tdk netral Pemilu 2019, siapa yg percaya? Hasil polling di Twitter, mayoritas netizen tdk percaya aparat netral. Jika ini dibiarkan, lemah sekali bgs dan negara kita. Letak kekuatan kita, kemanunggalan TNI-POLRi-Rakyat. Manunggal kalau dipercaya.
— Musni Umar (@musniumar) March 25, 2019
Semua warga negara yang cinta Indonesia harus berpartisipasi menjaga TPS dan hasil Pemilu agar tidak dicurangi. Kalau curang rakyat pasti marah dan bakal terjadi people power. https://t.co/73AXYNqO3n
— Musni Umar (@musniumar) March 30, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
