Politik Identitas Menguat di Malaysia dan Indonesia, Wajib Diamalkan Orang Islam

 Kategori Pendidikan

Pada hari Kamis, 28 Maret 2019 telah diselenggarakan Seminar Internasional yang bertema “Politik Identitas Indonesia-Malaysia,” yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIC dan Lembaga Pusat Kajian Islam dan Bahasa Universitas Ibnu Chaldun (UIC) yang menampilkan pembicara Prof. Dr. Mohd Izani Mhd Zain dari UPM Malaysia, Edy Haryanto, SH., MH., Dr. Gamari Sutrisno, MPS,  Prof. Dr. Jahja Hanafi dan Dr. Eggi Sujana (telat hadir) karena dari Papua.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari seminar internasional bertema “Politik Identitas Indonesia-Malaysia” antara lain:

Pertama,  politik Identitas di Malaysia menguat pasca Pemilu (Pilihan Raya Umum) 9 Mei 2018. Penyebab menguatnya politik identitas di Malaysia karena Tun Mahathir  Mohamad, Perdana Menteri Malaysia dari Pakatan Harapan yang memenangi Pemilu (PRU) ke-14 di Malaysia melantik Ketua Hakim Negara (Ketua Mahkamah Agung),  Peguam Negara (Jaksa Agung) dan Menteri Keuangan dari mereka yang bukan orang Melayu-Muslim.

Kejadian ini tidak pernah terjadi selama 61 tahun Malaysia merdeka dibawah pemerintahan Barisan Nasional. Keputusan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad tersebut telah mengundang protes keras dari Masyarakat Melayu yang melahirkan demonstrasi besar di Kuala Lumpur, sehingga semakin mengukuhkan politik identitas Melayu-Muslim di Malaysia melalui kerjasama UMNO (Barisan Nasional) dan Partai Islam se Malaysia (PAS) di parlemen Malaysia.

Kedua, ketidakadilan yang masif di Indonesia terutama dalam bidang ekonomi dan hukum yang dipicu oleh penistaan Alquran,  telah mempersatukan umat Islam  sehingga lahir demonstasi damai yang amat besar jumlahnya yang disebut aksi bela Islam 212, reuni bela Islam aksi 212 dan munajat aksi 212. Berbagai aksi damai tersebut  merupakan wujud dari politik identitas yang menguat di Indonesia.

Ketiga, politik identitas di Malaysia didasari 3 R yaitu Race (suku, etnis) Religion (agama) dan Royal (Kerajaan). Sedangkan politik identitas di Indonesia dilandasi oleh suku, etnis, keluarga dan agama.

Keempat, politik identitas telah diamalkan di seluruh dunia. Sebagai contoh,  di Amerika Serikat, Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 karena mengkampanyekan “American First.” Di Malaysia dalam Pemilu (Pilihan Raya Umum) orang India memilih calon anggota parlemen untuk mewakili mereka duduk di parlemen nasional dan daerah adalah orang India, orang China memilih calon anggota parlemen untuk mewakili mereka duduk di parlemen adalah orang China. Begitu pula orang Melayu-Muslim memilih calon anggota parlemen untuk duduk di parlemen mewakili mereka adalah orang Melayu-Muslim.

Kelima, di Indonesia politik identitas sudah diamalkan dalam Pemilu,  Pilkada dan Pemilihan Presiden. Sebagai contoh di Papua dalam Pemilu dan Pilkada, rakyat Papua memilih calon anggota DPRD untuk mewakili mereka duduk di DPRD (Parlemen Daerah) dan untuk menjadi Gubernur dan Bupati dari orang Papua yang beragama Nasrani. Di Sulawesi Selatan, rakyat memilih calon anggota DPRD untuk mewakili mereka duduk di DPRD (parlemen daerah) dan untuk menjadi Gubernur serta Bupati dari etnis Bugis yang merupakan penduduk mayoritas di Sulsel. Di Sulawesi Utara, rakyat yang merupakan mayoritas beragama Nasrani memilih calon anggota DPRD untuk duduk di DPRD mewakili mereka dan untuk menjadi Gubernur dan Bupati dari kalangan mereka yang beragama Nasrani. Dalam Pemilihan Presiden, rakyat Indonesia memilih calon Presiden dari etnis Jawa dan Muslim karena penduduk terbesar di Indonesia adalah etnis Jawa dan Muslim.

Keenam, politik identitas wajib diamalkan oleh orang Islam dalam memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan para calon wakil  rakyat (anggota parlemen/DPR, DPD dan DPRD) di semua tingkatan karena ada perintah Allah di dalam Alqur’an seperti dalam surah Al Maidah ayat 51, surah Ali Imran ayat 28, surah An Nisa ayat 144, surah At Taubah ayat 23, surah Al Mujadalah ayat 22, dan surah An Nisa ayat 138-139.

Demikian kesimpulan Seminar Internasional “Politik Identitas Indonesia-Malaysia” yang dilaksanakan di Aula Prof. Dr. Bahder Djohan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun Jakarta yang disingkat UIC merupakan universitas Islam tertua di Indonesia. Dengan Rektor Musni Umar, UIC memiliki Program Studi berkualitas dan terkini yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Farmasi dan Fakultas Agama Islam.

UIC Gerakan Orang Tua Asuh. Bagi yang ingin berpartisipasi dan beramal, silahkan menghubungi Kepala Hub. Masyarakat UIC, Syahirudin, HP. +6285241775588 dan Kepala Rektorat UIC Ici (Sitti Amina Amahoru) HP. +6282214804277.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

mahasiswa uic kampanye anti hoax untuk menyukseskan pemilu