Wujudkanlah Pemilu Damai, Capres-Cawapres & Ketua Umum Parpol

 In Pemilu, DKI Jakarta

Kita prihatin dan mengutuk keras penyerangan kantor Front Pembela Islam (FPI) di Sleman Yogyakarta oleh sejumlah kader partai politik karena tindakan semacam itu merusak suasana damai di masyarakat.

Seluruh bangsa Indonesia merindukan Pemilu damai, karena damai membuat kita tenang dan nyaman dalam hidup. Kita baru merasakan pentingnya suasana damai kalau terjadi huru-hara  dan kekacauan di masyarakat.

Masyarakat kita saat ini sedang galau, karena berdasarkan informasi dari mulut ke mulut yang sudah banyak diberitakan di media sosial bahwa aparat dan birokrasi tidak netral dalam Pemilu 2019. Ada Menteri dan banyak Guberbur, Bupati serta Walikota, aparat keamanan tidak netral dalam Pemilu serentak 17 April 2019, tetapi mereka dibiarkan, tidak ada tindakan untuk menegur apalagi menghukum.

Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan masyarakat kalau menduga Pemilu akan berlangsung tidak damai terutama pasca Pemilu karena dari sekarang sudah tampak ada praktik dilapangan yang menunjukkan Pemilu mulai dilaksanakan curang.


Indikator Pemilu Curang

Setidaknya ada 5 indikator yang membuat masyarakat menduga keras bahwa Pemilu akan dilaksanakan curang demi mempertahankan kekuasaan:

Pertama, DPT Pemilih ganda.
Kedua, pemilih siluman.
Ketiga, pemilih orang gila.
Keempat, kotak suara dari kardus.
Kelima, ASN, POLRI dan TNI tidak netral.

Dugaan akan terjadi kecurangan Pemilu 2019, harus segera ditepis dan cepat dicegah. Tidak hanya mengatakan tidak benar, tetapi diberikan jawaban yang rasional, argumentatif berlandaskan hukum dan fakta-fakta serta dilakukan upaya pencegahan.

Untuk itu penyelenggara Pemilu harus melakukan enam hal:

Pertama, cekatan dan responsif untuk mencegah dan menghentikan berbagai tuduhan bahwa Pemilu akan dilaksanakan curang.

Kedua, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) bekerjasama memecahkan masalah yang dipersoalkan masyarakat dan peserta Pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, pemilih orang gila, pemilih Warga Negara Asing (WNA) dan sebagainya.

Ketiga, penyelenggara Pemilu melakukan self control di internal masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di pusat sampai di tingkat paling bawah, sehingga dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan pejabat publik, aparat keamanan dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa diproses.

Keempat, Bawaslu RI secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap KPU Pusat, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memastikan bahwa Pemilu akan dilaksanakan Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil).

Kelima, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) responsif menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) disemua tingkatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus  pengaduan dan laporan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Bawaslu dan KPU.

Keenam, Bawaslu RI dan KPU RI tidak boleh ewuh pakewu (segan dan tidak berani) menegur pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden dan ketua umum partai politik yang diduga menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam Pemilu serentak.


Wujudkanlah Pemilu Damai, Capres-Cawapres & Ketua Umum Parpol

Pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Politik sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap keselamatan bangsa dan negara berkewajiban menjaga suasana damai dan tenang dalam kompetisi demokrasi menjelang, saat dan pasca Pemilu.

Kewajiban yang sangat penting dan utama dilakukan dalam Pemilu 2019:

Pertama, memilih calon Presiden-calon Wakil Presiden, memilih calon anggota legislatif (anggota parlemen) disemua tingkatan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Pemilu 2019. DKI Jakarta sebagai daerah khusus, tidak ada DPRD kabupaten dan kota, hanya DPRD Provinsi.

Kedua, melakukan pengawasan dalam proses penyoblosan di TPS dan ikut mencatat hasil perhitungan suara di TPS melalui saksi Capres-Cawapres dan saksi partai politik untuk mencegah terjadinya manipulasi hasil pemungutan suara di TPS, PPS, PPK, Kabupaten, Kota dan Provinsi serta di KPU melalui penyedotan suara oleh Tim Cyber untuk menciptakan kecurangan Pemilu.

Ketiga, mencegah terjadinya kecurangan Pemilu. Kecurangan Pemilu 2019 pada setiap tahapan Pemilu harus diantisipasi jangan sampai terjadi.

Keempat, aktif mencegah penggiringan publik dengan membentuk opini melalui penyebar-luasan berita bohong (hoax) di masyarakat, seolah-olah pasangan calon tertentu atau partai politik tertentu sudah pasti menang Pemilu.

Kelima, menjaga suasana damai dan tenang di dalam  masyarakat agar Pemilu dapat dilaksanakan Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Wujudkanlah pemilu damai.

Keenam, menggalang partisipasi masyarakat untuk menghadiri kampanye Pemilu guna mendengarkan visi misi dan program calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta para calon anggota Legislatif (Parlemen).

Ketujuh, melakukan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti dikemukakan di atas, jangan sampai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan dan penghitungan suara di TPS.


Kolaborasi Tokoh Masyarakat

Untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu serentak, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta para Ketua Umum Partai Politik sebaiknya kolaborasi dengan tokoh  masyarakat madani.

Pertama, melakulan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan media sosial untuk mengajak seluruh bangsa Indonesia jadi pemilih yang baik dan cerdas.

Kedua, melalui tokoh masyarakat mengajak masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Ketiga, melalui tokoh masyarakat mengajak masyarakat luas tidak membuat berita yang mengandung hoax (berita bohong) atau yang meresahkan masyarakat.

Keempat, melalui tokoh masyarakat harus menjadi partisipan aktif untuk mencegah terjadinya kecurangan Pemilu.

Kelima, melalui tokoh masyarakat  berkewajiban menjaga suasana kondusif, adil, damai dan tidak ada kecurangan dalam Pemilu, sehingga pesta Pemilu dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat bisa melaksanakan Pemilu secara langsung umum bebas rahasia, adil serta jujur. Wujudkanlah pemilu damai.

Calon Presiden-calon Wakil Presiden dan para Ketua Umum Partai Politik berkewajiban mewujudkan Pemilu yang adil, jujur dan tidak curang agar hasil Pemilu diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, Capres dan Cawapres, maupun para calon anggota legislatif (parlemen) dari berbagai partai politik.

Kalau Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil dan tidak ada kecurangan, maka siapapun yang memenangkan Pemilu serentak, hasilnya akan diterima dengan baik oleh rakyat.

Tidak hanya hasil Pemilu diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin nasional dan para anggota parlemen (legislatif) di semua tingkatan yang bisa membawa bangsa dan negara Republik Indonesia bangkit dan maju seperti bangsa dan negara lain di dunia.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

The Great Campaign of Prabowo and Sandi for a Better ChangeDKI Jakarta - Pusat Kemenangan Prabowo Sandi Pemilu 2019