Musni Umar: Ulama dan Tokoh Agama Tidak Boleh Netral dalam Pemilu

 Kategori Pendidikan, Pemilu

Ulama, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Massa, Imam Masjid dan Dai tidak boleh netral dalam Pemilu.

Musni Umar mengemukakan hal tersebut (11/4/2019) ketika menjawab pernyataan seorang peserta silaturrahim Ulama dan Tokoh Agama se-Jakarta Timur yang mengatakan Ulama dan Tokoh Agama sebaliknya bersikap netral dalam Pemilu. 

Menurut Musni Umar, konstitusi negara kita mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dipilih dan memilih. Dalam rangka menggunakan hak konstitusi, setiap WNI harus aktif menyukseskan Pemilu yang merupakan agenda nasional dalam berbangsa dan bernegara.

TNI, Polisi dan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Sipil Negara harus netral karena undang-undang mengatur seperti itu sebab mereka digaji oleh negara. Mereka harus berdiri di atas semua golongan, agama, suku dan sebagainya.

Ulama dan tokoh agama secara teologis diperintahkan oleh ajaran agamanya untuk memandu, membimbing dan mengajak umat manusia dan umatnya untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. 

Maka, ulama dan tokoh agama tidak boleh netral dalam memilih calon Presiden-calon Wakil Presiden serta para calon anggota parlemen (legislatif). Harus aktif memandu masyarakat supaya memilih calon pemimpin yang terbaik untuk membawa  seluruh bangsa Indonesia segera bangkit dan maju seperti bangsa-bangsa lain di dunia.

Secara sosiologis, ulama dan tokoh agama adalah rujukan masyarakat yang diikuti nasihatnya sebab ulama dan tokoh agama adalah pewaris para Nabi. Oleh karena itu, ulama dan tokoh masyarakat tidak boleh netral dalam Pemilu.

Ulama dan tokoh agama jika netral-tidak berani memandu masyarakat untuk melakukan perubahan, maka bangsa dan negara kita bisa semakin rusak dan akhirnya akan bubar seperti Kerajaaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Uni Sovyet, Yugoslavia, Daulah Ustmaniyah dan lain sebagainya.

Musni Umar memulai ceramahnya dengan mengemukakan berbagai permasalahan bangsa dan negara yang dihadapi seperti ketidak-adilan dalam bidang ekonomi dan hukum yang melahirkan kesenjangan sosial yang luar biasa, kebenaran dan kejujuran tidak diamalkan yang menyebabkan korupsi merajalela.  Selain itu, kemiskinan dan kebodohan masih dialami sebagian besar bangsa Indonesia.

Semua itu terjadi menurut Musni Umar karena para pemimpin Indonesia yang sudah silih berganti  dalam memimpin bangsa dan negara tidak mewujudkan Pembukaan UUD 1945  dan Pancasila secara murni dan konsekuen seperti mengutamakan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dampaknya, walaupun Indonesia sudah merdeka 73 tahun lamanya sebagian besar bangsa Indonesia tidak mempunyai pendidikan dan kepakaran yang bisa membawa Indonesia maju seperti bangsa-bangsa lain.

Kegiatan silaturrahim Ulama dan Tokoh Agama diikuti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, Aisyiah, BKMT, PGI, Walubi, Matakin, Imam Masjid dan kader Ulama,  diprakarsai dan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Jakarta Timur di The Rizen Hotel Cisarua Bogor Jawa Barat.

Foto-foto Kegiatan dan Peserta Silaturrahim Pemerintah Kota Jakarta Timur dengan Pemuka Agama di The Rizen Hotel Cisarua Bogor Jawa Barat (11/4/2019)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Antusiasme Rakyat Hadiri Kampanye Prabowo-Sandi Luar Biasa Walaupun Banyak Hambatan dan RintanganPengawasan Partlsipatif Mahasiswa dan Masyarakat Kunci Melawan Kecurangan Pemilu