Dalam rangka partisipasi menyukseskan Pemilu 2019 terutama mencegah kecurangan Pemilu, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.
Jalinan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk penanda-tanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun dengan Muhammad Jufry, Ketua Bawaslu DKI Jakarta (12/4/2019).
Musni Umar dalam sambutannya pada acara penanda-tanganan MOU mengemukakan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Universitas Ibnu Chaldun sebagai institusi pendidikan tinggi bersifat independen tidak memihak kepada paslon Presiden dan calon anggota parlemen yang bertanding dalam Pemilu serentak 2019, tetapi berkomitmen menyelamatkan demokrasi.
Musni Umar, Rektor UIC saat menyampaikan sambutan saat penandatanganan MOU antara Univ
Ibnu Chaldun Jkt dengan Bawaslu utk pengawasan partisipatif di DKI Jkt pic.twitter.com/JQdZxuUO08— Musni Umar (@musniumar) April 12, 2019
Oleh karena itu, maka dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara, UIC akan berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif supaya Pemilu Indonesia berlangsung jujur, adil, tidak ada kecurangan dan tidak ada politik uang.
Wujud dari komitmen itu, maka sebagai tindak lanjut dari MOU dengan Bawaslu, akan menerjunkan mahasiswa UIC untuk melakukan pengawasan partisipatif di tiap TPS di DKI Jakarta serta akan melakukan hitung cepat (quick count) hasil Pemilu 2019.
Pengawasan partisipatif yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat semakin penting setelah terbongkar kecurangan Pemilu Indonesia yang dilakukan di pemilihan luar negeri di Malaysia dimana beberapa orang mencoblos sebanyak 40.000-50.000 lembar suara paslon Presiden tertentu dan calon anggota parlemen tertentu dari satu partai politik, yang telah diberitakan secara luas oleh media internasional.
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang didirikan para tokoh Islam terkemuka pada 11 Juni 1956 memegang nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, tidak mau kalau terjadi kecurangan Pemilu karena sangat berbahaya, sebab bisa menjadi pintu masuk (entry point) rakyat marah kemudian menolak hasil Pemilu dan melakukan people power.
Ayo kita cegah people power pasca Pemilu dgn mewujudkan Pemilu yang jujur adil tdk ada kecurangan https://t.co/73AXYNqO3n
— Musni Umar (@musniumar) March 27, 2019
Muhammad Jufry, Ketua Bawaslu DKI Jakarta dalam sambutannya mengemukakan bahwa MOU antara Bawaslu DKI dan Universitas Ibnu Chaldun merupakan pembaharuan dari MOU sebelumnya dalam rangka pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014.
Menurut Ketua Bawaslu DKI, semakin banyak partisipasi mahasiswa dan masyarakat dalam Pemilu serentak, semakin baik karena akan menghadirkan pemilu yang semakin berkualitas, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Ketua Bawaslu DKI M. Jufry saat menyampaikan pidato dlm rangka penanda-tanganan MOU antara Univ. Ibnu Chaldun Jakarta yang dwakili Musni Umar, Rektor UIC dengan Bawaslu DKi Jkt Muhammad Jufry, Ketua Bawaslu DKi dilaksanakan
di hotel the Acacia Jakarta pic.twitter.com/Xd42tHJBCC— Musni Umar (@musniumar) April 12, 2019
Acara diakhiri dengan sosialisasi Pemilu 2019 dengan narasumber Dedy Abidinsyah Sastrawijaya, dekan FISIP UIC, Imah Susanti, mantan Ketua Bawaslu DKI, dan Siti Rahman, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta.
Saat penanda-tanganan MOU antara Univ. Ibnu Chaldun Jakarta yang dwakili Musni Umar, Rektor UIC dengan Bawaslu DKi Jkt Muhammad Jufry, Ketua Bawaslu DKi dilaksanakan
di hotel the Acacia Jakarta pic.twitter.com/OPXjKXXX4j— Musni Umar (@musniumar) April 12, 2019
Stlh terbongkar kecurangan Pemilu Indonesia 2019 di Malaysia, di mana bbrp orang mencoblos paslon Capres tertentu dan caleg RI dari partai tertentu, pengawasan partisipatif mahasiswa dan masyarakat semakin penting utk mencegah kecurangan Pemilu 2019. https://t.co/nnMVcEIRQJ
— Musni Umar (@musniumar) April 13, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
