Pada saat artikel ini ditulis, website kpu.go.id tidak bisa di akses. Di twitter dan social media lain masyarakat menyerukan kekecewaan mereka atas KPU yang dinilai tidak kompeten melaksanakan proses pemilu 2019. Dengan tulisan ini diharapkan KPU dapat berbenah diri, karena besok adalah hari dilaksanakannya Pemilu 2019. Selain itu mahasiswa dan masyarakat sebaiknya terjun langsung ke TPS terdekat besok pagi. Mari kita sebagai mahasiswa dan masyarakat madani harus bantu untuk cegah people power agar Pemilu 2019 damai dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya pilihan kecuali bekerja lebih baik lagi dengan memegang prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, imparsialitas, profesional, menjaga integritas dan marwah (kehormatan).
Ketua dan seluruh komisioner KPU sebaiknya meniru model kerja Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK). Mereka sejatinya sama dengan seluruh komisioner KPU dipilih oleh penguasa politik (eksekutif dan legislatif), tetapi KPK bisa menjaga kepercayaan publik, sehingga dapat bekerja lebih baik menurut UU dan publik memberi apresiasi.
Kita Menghadapi Bahaya
KPU telah dipersepsikan publik begitu buruk, bahkan ada yang menulis di media sosial sebagai KPU 2019 terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.
Dari setiap Pemilu/Pilpres yg saya ikuti sejak reformasi, baik sebagai Pemantau, Saksi, Relawan, Pemilih. 2019 ini manajemen @KPU_ID terburuk. Persiapan lebih dari 2 tahun, anggaran 25 TRILIUN, BANYAK masalah: dari Kotak Kardus, SS Tercoblos duluan, sampai pelaksanaan di LN. https://t.co/UbpYMUdRLz
— #KataNalar (@ZAEffendy) April 15, 2019
Pertanyaannya, mengapa KPU dipersepsikan publik Indonesia sangat buruk?
Pertama, komunikasi politik KPU sangat tidak baik. Sebagai contoh, kasus pelanggaran Pemilu di Malaysia dengan mencoblos puluhan ribu kartu suara dianggap Ketua KPU sebagai hal biasa. Begitu pula, pernyataan salah seorang komisioner penyelenggara Pemilu bahwa kasus pencoblosan kartu suara di Malaysia sebagai sampah. Pernyataan tersebut di atas telah mengundang protes yang masif di media sosial, yang membuat KPU sebagai penyelenggara Pemilu runtuh tidak dipercaya. Saran saya, segera hari ini juga KPU melantik juru bicara KPU. Ketua KPU dan seluruh komisioner KPU sebaiknya puasa tidak bicara dipublik, cukup Jubir yang bicara.
Kekurangan KPU RI tdk ada jubir. Ketua KPU tdk bisa jadi jubir yg handal. Ktk buat pernyataan di media, sll direspon negatif publik seperti kecurangan Pemilu di Malaysia disebut hal biasa. Komisioner lain menyebut sampah. Publik respon negatif. Dampaknya kredibilitas KPU runtuh.
— Musni Umar (@musniumar) April 15, 2019
Kedua, kotak suara yang dibuat dari kardus. Masyarakat dan partai oposisi telah mengingatkan. Bahkan kasus ini telah diangkat menjadi bahan diskusi di ILC TV ONE, tetapi KPU tetap bersih kukuh pada pendiriannya mempertahankan kotak suara dari kardus, karena didukung penuh partai politik pendukung pemerintah. Sekarang menjadi kenyataan, banyak kotak suara yang rusak karena terendam air.
Di LN, saking malu lihat kardus diganti. pic.twitter.com/YaH1TqG7Fh
— #Pecahankaca (@ridwanalinew) April 15, 2019
Ketiga, daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih siluman (DPS). Kita bersyukur KPU menyadari hal itu dan berusaha keras memperbaikinya, walaupun masih banyak masalah.
Keempat, Pemilu di luar negeri banyak yang amburadul dan antri panjang, disebabkan TPS yang tidak memadai, kotak suara yang berkualitas dibawah standar, dan surat suara yang kurang sehingga banyak warga negara di luar negeri yang belum memilih.
Membantu KPU
Walaupun KPU masih menghadapi banyak masalah dan kekurangan, tetapi untuk menyukseskan Pemilu, kita wajib sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsa dan negara Indonesia membantu KPU.
Pertama, mengeritik dan memberi saran kepada KPU, dan sebaiknya kritik diterima dengan baik dan semakin bersemangat memperbaiki diri untuk menyukseskan Pemilu.
Kedua, merespon dengan baik setiap saran dan aspirasi publik misal, perlunya Pemilu ulang di beberapa negara seperti di Arab Saudi, Malaysia, Australia dan lain-lain.
Ketiga, mahasiswa dan masyarakat madani wajib membantu KPU dan Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bebas dari kecurangan dan bebas pula dari politik uang.
Keempat, memastikan TNI, Polisi, ASN bersikap netral dan independen dalam Pemilu, rakyat bebas mewujudkan hak politiknya tanpa intimidasi dan kecurangan.
Kelima, menahan diri dan berharap Pemilu berlangsung jujur, adil dan tidak ada kecurangan.
Ayo mahasiswa dan masyarakat madani kawal TPS dan lingkungan agar Pemilu berlangsung jujur dan adil, tIdak ada kecurangan Pemilu dan Politik uang https://t.co/9ziXI4frnJ
— Musni Umar (@musniumar) April 15, 2019
Kita berharap dengan mewujudkan lima hal tersebut, KPU kembali mendapatkan kepercayaan publik, karena kita tidak bisa membayangkan hasil Pemilu yang baik dan diterima hasilnya oleh publik tanpa KPU yang kredibel dan mendapat kepercayaan dari publik. Mari kita sebagai mahasiswa dan masyarakat madani harus bantu untuk cegah people power agar Pemilu 2019 damai dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Jika KPU dan Bawaslu tidak bekerja secara independen dan profesional dan tidak menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil dan curang, maka rakyat akan menolak hasil Pemilu dan melakukan people power. Kita harus cegah people power dengan mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas tanpa kecurangan.
Semua warga negara yang cinta Indonesia harus berpartisipasi menjaga TPS dan hasil Pemilu agar tidak dicurangi. Kalau curang rakyat pasti marah dan bakal terjadi people power. https://t.co/73AXYNqO3n
— Musni Umar (@musniumar) March 30, 2019
Seluruh bgs Indonesia terutama mahasiswa dan masy. madani, saatnya kita berpartisipasi menyelamatkan Indonesia dgn membantu KPU yg sdg dihajar krn buruk komunikasi politiknya. Pemilu dgn KPU yg tdk dipercaya publik, kita bisa bayangkan hasil Pemilu. https://t.co/OYo0bxf5HK
— Musni Umar (@musniumar) April 16, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
