Politik Uang dan Kecurangan Pemilu Marak: Mengapa Prabowo-Sandi Masih Unggul

 Kategori Pemilu

Politik uang merajai pemilu 2019. Para netizen menulis di media sosial bahwa Pemilu 2019 paling brutal. Banyak politik uang, intimidasi, birokrasi dan aparat terlibat dalam pemenangan petahana.

Ali, anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah bercerita kepada saya melalui telepon bahwa dana PKH (Program Keluarga Harapan) Kementerian Sosial RI tahun 2019 sebesar Rp32,65 Triliun yang diluncurkan menjelang Pemilu kepada keluarga sangat miskin yang jumlahnya ada yang mencapai Rp4 juta perkeluarga  telah menjadi alat kampanye karena mereka yang mendapat bantuan dana diwajibkan memilih 01 dalam Pemilu.

Sejatinya Program Keluarga Harapan baik karena merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin yang dianggarkan dalam APBN, tetapi disalahgunakan menjadi politik uang lantaran disalurkan menjelang Pemilu.

Dana negara yang begitu besar dipastikan tidak akan memberi dayaguna dan hasilguna untuk mengurangi jumlah penduduk yang sangat miskin lantaran dimanfaatkan untuk politik uang guna mempertahankan kekuasaan.

Jika dana APBN itu disalurkan sesuai peruntukannya tidak dikaitkan kepentingan politik (Pemilu), disertai pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan uang permodalan semata-mata untuk pengembangan kegiatan usaha mikro keluarga miskin, tidak dikaitkan dengan politik praktis menjelang Pemilu, pasti memberi manfaat untuk pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.

Kita bersyukur, dana desa sebesar Rp70 triliun tahun 2019 telah disalurkan ke 75.000 desa dan setiap desa memperoleh dana sebesar Rp100 juta.

Selain itu, dana kelurahan yang baru diwacanakan telah disalurkan dana sebesar Rp3 Triliun yang diambil dari dana desa dan diberikan kepada 8.200 kelurahan, sehingg  setiap kelurahan mendapat dana sebesar Rp365 juta.

Akan tetapi, dana desa dan dana kelurahan tidak luput dijadikan alat kampanye untuk memenangkan petahana. Bahkan para kepala desa dari berbagai daerah didatangkan ke Jakarta dengan modus Bimbingan Teknis Dana Desa, tetapi dijadikan sarana penggalangan untuk menyukseskan petana.


Politik Uang dan Kecurangan Marak

Dana APBN sama ada untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun dana desa dan dana kelurahan, aparat birokrasi diduga keras menjadi alat untuk mobilisasi dukungan kepada petahana.

Selain itu, politik uang dilakukan pula oleh para calon anggota parlemen yang sering disebut caleg. Pelakunya yang tertangkap tangan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ialah  Bowo Didik Pangerso, caleg di Jateng 1 untuk DPR RI.


Di DKI Jakarta marak politik uang

Utji Sanusia, ketua RW O1 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat, mengakui bahwa marak sekali politik uang. Walaupun begitu, di Kecamatan Johar Baru yang terkenal sebagai kawasan yang sangat padat masing dimenangkan Prabowo Sandi.

Di berbagai daerah marak kecurangan. Sebagai contoh 13 kotak suara di desa Koto Padang. Sebelum penganiayaan salah satu anggota Panwascam, massa telah membakar kotak dan surat suara di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung kota Sungai Penuh, Jambi.

Contoh lain, di Balik Papan, Kalimantan Timur, Kotak Suara di culik ke hotel Mega Lestari, kemudian dikejar dan dikepung warga dihotel. Peristiwa ini di videokan dan menjadi perhatian besar warga net (Tribun Kaltim, 19/4/2019).

Di Sampang Madura, Jawa Timur, sepasang pria yang tidak dikenal membawa kabur kotak suara, warga mengejarnya dan akhirnya ditangkap polisi (Viva, 19/4/2019).

Diberbagai daerah marak politik uang dan kecurangan yang tidak diproses secara hukum, dan percobaan kecurangan dalam input data di KPU.


Mengapa Prabowo-Sandi Masih Unggul

Gamari Sutrisno, Caleg DPR RI di Jateng lll menjelaskan bahwa yang membuat Prabowo-Sandi masih memperoleh dukungan suara yang signifikan karena yang bergerak dan mengawal Pemilu adalah rakyat yang ingin perubahan.

Di Jawa Tengah misalnya birokrasi dan aparat diduga tidak netral. Mereka diduga keras menjadi alat untuk memenangkan petahana.

Walaupun begitu, Prabowo-Sandi masih memperoleh suara yang signifikan di Jawa Tengah. Penyebabnya karena rakyat bangkit menjaga TPS dan menjaga penghitungan suara.

Kalau bukan dukungan rakyat yang ingin perubahan, Prabowo-Sandi pasti tidak bakal memperoleh dukungan yang signifikan suara sebab petahana didukung penguasa daerah, birokrasi dan aparat.

Semoga mereka yang pro perubahan, terus mengawal hasil Pemilu agar input data C1 tidak dicurangi di KPU, sehingga Prabowo-Sandi keluar sebagai pemenang Pemilu 2019 versi KPU sebagaimana telah dideklarasikan Prabowo-Sandi.

Allahu a’lam bisshawab

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Prabowo-Sandi Menang Pilpres: People Power Tidak TerjadiProtes Sosial Akan Meledak Kalau KPU Menyatakan Prabowo-Sandi Bukan Pemenang Pilpres 2019