Politik uang merajai pemilu 2019. Para netizen menulis di media sosial bahwa Pemilu 2019 paling brutal. Banyak politik uang, intimidasi, birokrasi dan aparat terlibat dalam pemenangan petahana.
Ali, anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah bercerita kepada saya melalui telepon bahwa dana PKH (Program Keluarga Harapan) Kementerian Sosial RI tahun 2019 sebesar Rp32,65 Triliun yang diluncurkan menjelang Pemilu kepada keluarga sangat miskin yang jumlahnya ada yang mencapai Rp4 juta perkeluarga telah menjadi alat kampanye karena mereka yang mendapat bantuan dana diwajibkan memilih 01 dalam Pemilu.
Kecurangan terjadi dimana-mana. Ali, anggota DPRD Kab. Purbalingga Jateng beritahu sy siang ini jelang Pemilu, PKH dari Kemsos RI diluncurkan ke setiap rumah Rp 4 juta. Syaratnya coblols 01. Coblos Sisa Kertas Suara, Tujuh KPPS Terancam Dipecat – VIVA https://t.co/vYVrnMjvOW
— Musni Umar (@musniumar) April 19, 2019
Sejatinya Program Keluarga Harapan baik karena merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin yang dianggarkan dalam APBN, tetapi disalahgunakan menjadi politik uang lantaran disalurkan menjelang Pemilu.
Dana negara yang begitu besar dipastikan tidak akan memberi dayaguna dan hasilguna untuk mengurangi jumlah penduduk yang sangat miskin lantaran dimanfaatkan untuk politik uang guna mempertahankan kekuasaan.
Jika dana APBN itu disalurkan sesuai peruntukannya tidak dikaitkan kepentingan politik (Pemilu), disertai pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan uang permodalan semata-mata untuk pengembangan kegiatan usaha mikro keluarga miskin, tidak dikaitkan dengan politik praktis menjelang Pemilu, pasti memberi manfaat untuk pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.
Kita bersyukur, dana desa sebesar Rp70 triliun tahun 2019 telah disalurkan ke 75.000 desa dan setiap desa memperoleh dana sebesar Rp100 juta.
Selain itu, dana kelurahan yang baru diwacanakan telah disalurkan dana sebesar Rp3 Triliun yang diambil dari dana desa dan diberikan kepada 8.200 kelurahan, sehingg setiap kelurahan mendapat dana sebesar Rp365 juta.
Akan tetapi, dana desa dan dana kelurahan tidak luput dijadikan alat kampanye untuk memenangkan petahana. Bahkan para kepala desa dari berbagai daerah didatangkan ke Jakarta dengan modus Bimbingan Teknis Dana Desa, tetapi dijadikan sarana penggalangan untuk menyukseskan petana.
Waspada kepala desa jadi mesin politik. Semoga tdk halalkan segala cara demi keselamatan bangsa dan negara kita. https://t.co/whHOx8wKYF
— Musni Umar (@musniumar) March 24, 2019
Politik Uang dan Kecurangan Marak
Dana APBN sama ada untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun dana desa dan dana kelurahan, aparat birokrasi diduga keras menjadi alat untuk mobilisasi dukungan kepada petahana.
Selain itu, politik uang dilakukan pula oleh para calon anggota parlemen yang sering disebut caleg. Pelakunya yang tertangkap tangan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ialah Bowo Didik Pangerso, caleg di Jateng 1 untuk DPR RI.
Oke this is huge. Bowo Sidik Pangerso, who has been named a graft suspect by the KPK (he is a lawmaker but Golkar dismissed him) admit that Nusron Wahid asked him to prepare 400.000 envelopes containing money to bribe voters.https://t.co/9vr4gPajNv
— Our Mothers' Land (@febrofirdaus) April 10, 2019
Di DKI Jakarta marak politik uang
Utji Sanusia, ketua RW O1 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat, mengakui bahwa marak sekali politik uang. Walaupun begitu, di Kecamatan Johar Baru yang terkenal sebagai kawasan yang sangat padat masing dimenangkan Prabowo Sandi.
Di berbagai daerah marak kecurangan. Sebagai contoh 13 kotak suara di desa Koto Padang. Sebelum penganiayaan salah satu anggota Panwascam, massa telah membakar kotak dan surat suara di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung kota Sungai Penuh, Jambi.
Ya Allah kenapa kecurangan masif dilakukan. Ini bukan orang biasa yang melakukan. Saya amat prihatin. Semua harus tenang jangan emosi. Bawaslu dan KPU mohon diatasi dgn Pemilu ulang. Sebelum Kotak dan Surat Suara Dibakar, Listrik Sempat Dipadamkan https://t.co/m1lWJgx2Lc
— Musni Umar (@musniumar) April 19, 2019
Contoh lain, di Balik Papan, Kalimantan Timur, Kotak Suara di culik ke hotel Mega Lestari, kemudian dikejar dan dikepung warga dihotel. Peristiwa ini di videokan dan menjadi perhatian besar warga net (Tribun Kaltim, 19/4/2019).
Di Sampang Madura, Jawa Timur, sepasang pria yang tidak dikenal membawa kabur kotak suara, warga mengejarnya dan akhirnya ditangkap polisi (Viva, 19/4/2019).
Diberbagai daerah marak politik uang dan kecurangan yang tidak diproses secara hukum, dan percobaan kecurangan dalam input data di KPU.
Saya mohon kepada penyelenggara pemilu; @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI khususnya jangan menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video. Semua harus ditanggapi serius meski tidak dilaporkan. Untuk kepentingan itu Sy akan coba bantu.
— #GS2021KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) April 19, 2019
BPN: Kenapa Hanya Suara Prabowo yang Salah Input oleh KPU https://t.co/zwOzo3bQQK #Pemilu2019
— VIVAcoid (@VIVAcoid) April 19, 2019
Mengapa Prabowo-Sandi Masih Unggul
Gamari Sutrisno, Caleg DPR RI di Jateng lll menjelaskan bahwa yang membuat Prabowo-Sandi masih memperoleh dukungan suara yang signifikan karena yang bergerak dan mengawal Pemilu adalah rakyat yang ingin perubahan.
Di Jawa Tengah misalnya birokrasi dan aparat diduga tidak netral. Mereka diduga keras menjadi alat untuk memenangkan petahana.
Walaupun begitu, Prabowo-Sandi masih memperoleh suara yang signifikan di Jawa Tengah. Penyebabnya karena rakyat bangkit menjaga TPS dan menjaga penghitungan suara.
Penghitungan suara dari TPS berbagai daerah yg masuk ke tabulasi APTSI (Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia) & Alumni ITB 73
Per 17 April 2018 (Pkl 21.30 WIB)
Prabowo-Sandi: 56,5%
JKW-Amin: 41,7%Kpd kawan2, tetap semangat kita kawal trus formulir C1 yg kawan2 peroleh ? pic.twitter.com/b6jclfaJRZ
— tanam yang baik (@dnyn_ee) April 18, 2019
Kalau bukan dukungan rakyat yang ingin perubahan, Prabowo-Sandi pasti tidak bakal memperoleh dukungan yang signifikan suara sebab petahana didukung penguasa daerah, birokrasi dan aparat.
Semoga mereka yang pro perubahan, terus mengawal hasil Pemilu agar input data C1 tidak dicurangi di KPU, sehingga Prabowo-Sandi keluar sebagai pemenang Pemilu 2019 versi KPU sebagaimana telah dideklarasikan Prabowo-Sandi.
Allahu a’lam bisshawab
Ayo mahasiswa dan masyarakat madani kawal TPS dan lingkungan agar Pemilu berlangsung jujur dan adil, tIdak ada kecurangan Pemilu dan Politik uang https://t.co/9ziXI4frnJ
— Musni Umar (@musniumar) April 15, 2019
Luar biasa bantuan dan pengorbanan rakyat dlm mendukung dan memilih Prabowo-Sandi, serta mengawal TPS dan kotak suara, ditengah maraknya upaya kecurangan pasca Pemilu, sehingga kita bisa menyelamatkan Prabowo-Sandi dari kekalahan. https://t.co/eUS1MX6zgC
— Musni Umar (@musniumar) April 20, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
