Connect with us

Protes Sosial Akan Meledak Kalau KPU Menyatakan Prabowo-Sandi Bukan Pemenang Pilpres 2019
suasana di depan jl.kertanegara 4 rumah ⁦prabowo⁩ siang ini. jakarta (19/4/2019) - twitter fadlizon

Pemilu

Protes Sosial Akan Meledak Kalau KPU Menyatakan Prabowo-Sandi Bukan Pemenang Pilpres 2019

Massa yang mendukung Prabowo-Sandi sangat militan dan saya yakin mereka tidak takut mati dalam membela keadilan dan kebenaran. Sehingga protes sosial akan meledak kalau KPU menyatakan Prabowo-Sandi bukan pemenang Pilpres 2019. Semua akan berakhir damai dan dipastikan tidak ada people power jika Prabowo-Sandi ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 menurut para netizen merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya saya amini karena Pemilu di masa Orde Baru juga banyak kecurangan. Hanya pada masa itu, media sosial belum ada. Monopoli media sepenuhnya ditangan pemerintah.

Saat ini walaupun media dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi ada media alternatif bagi oposisi dan masyarakat yaitu media sosial.

Melalui media sosial segala kecurangan dan ketidak-adilan dalam Pemilu dibeberkan, sehingga semua mengetahui.

Sebagai contoh kecurangan masif dalam Pemilu, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Afifudin mengatakan bahwa “Pengawas Pemilihan Umum menemukakan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 4.859 TPS tidak netral (CNN Indonesia, 17/4/2019).

Bawaslu mencatat terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Setidaknya hal tersebut terjadi di sekitar 860 TPS.

Selain itu, menurut Afifudin ada KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Hal ini terjadi di 3.066 TPS.

Disamping itu, menurut Afifudin terdapat mobilisasi Pemilih untuk menggunakan hak pilih di 436 TPS. Ada saksi yang menggunakan atribut dengan unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.497 TPS.


Kolaborasi Tidak Netral

Sejatinya yang tidak netral tidak hanya penyelenggara Pemilu, tetapi saya menduga juga aparat dan birokrasi.

Kalau penyelenggara Pemilu dan birokrasi tidak netral, Bawaslu bersama Polisi bisa melakukan pemeriksaan dan menyeret mereka ke pengadilan. Publik menduga ada pembiaran, sehingga publik memaknai sebagai “persekongkolan.”

Kolaborasi tidak netral, yang menghadirkan kecurangan masif dan terstruktur, tidak terjadi di semua daerah, tetapi dipastikan di Jawa Tengah berdasarkan informasi Ali, anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, terjadi seperti itu dan rakyat tidak berdaya menghadapinya.


Hadirkan Militansi Masyarakat

Kondisi semacam itu, semakin mendorong masyarakat bersatu untuk mengakhiri kecurangan dan ketidak-adilan. Massa semakin solid, kuat dan besar mendukung Prabowo-Sandi, karena kecurangan yang bersifat masif dan terstruktur semuanya merugikan Prabowo-Sandi.

Massa yang mendukung Prabowo-Sandi sangat militan dan saya yakin mereka tidak takut mati dalam membela keadilan dan kebenaran.

Pertanyaannya, dari mana saya tahu mereka militan dan tidak takut mati? Saya hadir dan wawancara dengan banyak orang dalam aksi 212 tahun 2016 dan reuni aksi 212 tahun 2018.

Pertama, keyakinan teologis yang bersumber dari keyakinan Agama yang menginspirasi mereka mau berjuang seperti pernyataan seorang ibu bersama suami dan dua anaknya kepada saya ketika sama-sama menginap di Hotel Takes and Mansion Jl. Taman Kebon Sirih Jakarta dalam reuni 212 tahun 2018. Saat sarapan pagi, saya berkenalan dan menanyakan motivasi mereka hadir di reuni 212. Dia menjawab bahwa satu keluarga mau masuk syurga bersama dan untuk masuk syurga tidak cukup salat, tetapi harus ikut berjuang tegaknya kebenaran dan keadilan.

Kedua, mereka hadir di Monas dengan biaya sendiri atas komando ulama yang mereka sangat hormati yaitu Habib Rizieq Shihab yang saat ini hidup di pengasingan Makkah Al Mukarrmah Arab Saudi.

Ketiga, mereka meyakini dengan berjuang (berjihad) Indonesia lebih baik dan kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik.

Keempat, memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan adalah wajib. Dalam berjuang tidak hanya pengorbanan harta, tetapi jika perlu dengan nyawa, dan balasannya jika wafat dalam berjuang menurut mereka adalah syurga.

Kelima, mereka berjuang dengan hadir di Monas sesuai petunjuk ulama harus damai tidak boleh melakukan kekerasan apalagi anarkis yang merusak.

Oleh karena itu, dalam berbagai tulisan dan pernyataan, saya selalu menyerukan supaya Pemilu dilaksanakan dengan langsung umum bebas rahasia (Luber) jujur dan adil (jurdil) karena saya tahu kecurangan yang masif dan terstruktur seperti sekarang ini akan dilawan oleh kekuatan rakyat.

Saya yakin, TNI yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat begitu pula Polisi, tidak mungkin menembaki jutaan massa yang berkumpul damai untuk memprotes kecurangan dan ketidak-adilan Pemilu yang dipertontonkan.

Sebagai sosiolog saya merasa yakin, semua akan berakhir damai dan dipastikan tidak ada people power jika Prabowo-Sandi ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Opini

PDIP, Partai Gerinda, PAN dan PPP telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak setuju adanya revisi UU Pemilu.

Lainnya

Sistem demokrasi tidak sempurna. Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, telah menunjukkan boroknya.