Indonesia Dalam Keadaan Genting Semua Harus Sabar dan KPU Harus Bertanggung Jawab

 Kategori Pemilu

Tadi malam saya menonton video unjuk kekuatan (show of force) aparat keamanan dengan mengerahkan pasukan, tank dalam jumlah besar dan segala macam peralatan persenjataan dan mobil anti huru-hara.

Saya juga menonton video Habib Rizieq Shihab yang disampaikan dari tempat pengasingannya di Makkah Al Mukarramah Arab Saudi yang menginstruksikan kepada umat Islam untuk melakukan jihad total melawan kecurangan Pemilu.

Sebagai sosiolog saya harus mengemukakan hal tersebut sebagai partisipasi nyata untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara dan negara kesatuan Republik Indonesia.


Indonesia Genting?

Adanya pengerahan pasukan keamanan dalam jumlah besar tidak usah dimaknai negatif. Tugas aparat keamanan adalah menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan.

Banyak pihak memaknai pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar adalah untuk unjuk kekuatan guna menakut-nakuti rakyat.

Saya positive thinking bahwa hadirnya aparat keamanan dalam jumlah yang sangat besar di ibukota adalah untuk memastikan bahwa Indonesia aman-tidak genting walaupun persepsi publik sebaliknya. Kalau keadaan tidak genting mengapa harus mengerahkan pasukan berikut alat perang dalam jumlah besar.


Tidak Akan Anarkis

HRS sudah menginstruksikan jihad total untuk melawan kecurangan Pemilu. Instruksi itu tidak usah dianggap seolah sudah mau perang.

Rakyat dalam demokrasi adalah pemilik kedaulatan (kekuasaan). Setiap lima tahun, satu kali rakyat diberi hak untuk menggunakan kekuasaannya guna memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, memilih anggota parlemen (legislatif) di semua tingkatan serta memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Oleh karena itu, wajar kalau hasil Pemilu yang tercantum dalam C1 diselamatkan karena disitulah terdapat implementasi dari kedaulatan rakyat. Kalau jihad untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan suara rakyat hasil Pemilu dari kecurangan yang tidak lain merupakan wujud pengamalan demokrasi, tidak masalah dan bahkan harus didukung.

Yang penting dalam menyampaikan aspirasi dilaksanakan dengan damai, aman dan tidak anarkis. Saya yakin kalau ada people power tidak akan anarkis karena sudah terbukti dalam aksi 212 dan reuni 212 semuanya aman dan damai.


Seruan Kepada KPU

Rakyat telah menyuarakan aspirasi mereka supaya KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu agar berkata dan bertindak benar, jujur dan adil.

KPU diminta menyelenggarakan Pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU wajib netral dan independen dan tidak membiarkan terjadi kecurangan dalam setiap tahapan Pemilu, dalam penghitungan suara, di semua tingkatan, termasuk dalam entry data C1 di KPU.

Kalau Pemilu curang seperti sekarang, apa pantas dan masuk akal rakyat disuruh diam apalagi diancam mau ditembak ditempat?

Menurut saya, rakyat tidak salah dan tidak sepantasnya diam dan juga tidak salah jika berkumpul dalam people power secara damai dan aman untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, harus sabar, tenang, menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Rakyat boleh melakukan demo dalam jumlah besar untuk menyuarakan aspirasi guna menuntut KPU supaya mengakhiri kecurangan dan berdiri tegak mewujudkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Demo dalam jumlah besar ini harus dihormati karena merupakan hak demokrasi rakyat Indonesia.

Kunci keselamatan bangsa dan negara saat ini ada ditangan KPU. Karena itu saatnya KPU memperbaiki diri, bekerja profesional, independen, benar, jujur, adil dan bertanggungjawab agar bangsa dan negara selamat dari perpecahan.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Menyelamatkan Demokrasi Dari Para Pengkhianat DemokrasiPrabowo dan Jokowi Klaim Menang Pilpres 2019, KPU Diduga Curang, Bagaimana Nasib Bangsa dan Negara?