Pada 24 April 2019 siang, saya diwawancarai RRI Pro 3 Jakarta tentang “Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi dari Perspektif Sosioligis,” setelah sebelumnya RRI mewawancarai Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dan Ace Hasan Syadzily, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jakowi-Ma’ruf.
Saya memulai dengan mengemukakan bahwa sejatinya Prabowo dan Jokowi bahkan dengan Ibu Megawati, Presiden RI ke-5, tidak ada masalah. Hubungan para tokoh bangsa tersebut baik dan dapat dikatakan tidak ada masalah yang serius.
Saat ini yang amat perlu diatasi ialah masalah kecurangan Pemilu yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur.
Oleh karena itu, saya bisa pahami kalau Prabowo dan BPN Prabowo-Sandi tidak setuju bertemu dengan Jokowi atau utusannya saat ini.
Ajakan rekonsiliasi nasional, oleh orng2 seolah netral, agaknya berlebihan. Rekonsiliasi dilakukan klo ada konflik. Ini tdk ada konflik antara Pak @prabowo dan Pak @jokowi atau antara BPN dg TKN. Yang ada adl kompetisi yg masih berlangsung. Jadi, stop menebar seolah ada konflik.
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) April 25, 2019
https://twitter.com/SuaraGie/status/1121037639438651393
Rekonsiliasi Jokowi Ditengah Kecurangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa rekonsiliasi ialah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan.
Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa usulan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi kurang relevan saat ini dan momentumnya tidak tepat.
Justeru kalau Prabowo dan Jokowi bertemu saat ini dapat menimbulkan persepsi yang sangat merugikan Prabowo-Sandi dan BPN.
Pertama, rakyat akan memberi penilaian negatif kepada Prabowo karena kecurangan Pemilu diselesaikan melalui perundingan bukan melalui jalur hukum.
Setelah nanti @prabowo dilantik sebagai Presiden RI akan segera melakukan rekonsiliasi nasional ?? https://t.co/j3c5UKR8rP
— PBS (@PriyoBudiS) April 23, 2019
Tulisan Tony Rasyid benar seperti yang saya pahami dan rasakan. Berbagai tulisan secara halus saya sdh gambarkan kekuatan rakyat yg bergelora yg ingin perubahan yg diekspresikan dibilik suara tapi dicurangi. Semoga sadar dan tdk memaksakan. https://t.co/XfdynG6qQW
— Musni Umar (@musniumar) April 25, 2019
Kedua, kepercayaan publik akan runtuh kepada Prabowo pada khususnya karena mau merundingkan kecurangan Pemilu bukan berjuang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
Ketiga, akan timbul persepsi dimasyarakat, Prabowo bertemu dengan Jokowi seolah telah mengakui kemenangan Jokowi-Ma’ruf.
Keempat, akan melemahkan semangat juang para pendukung, simpatisan dan relawan Prabowo-Sandi dalam mengawal penghitungan suara disemua tingkatan yang sangat rawan dicurangi.
Kelima, Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara bisa mengkapitasi pertemuan dengan Prabowo untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya.
Ada yg sedang framing seakan 02 tdk mau rekonsiliasi, pdhl syarat rekonsiliasi adalah :
1) hrs persetujuan pendukunh – rakyat pendukung 02 tdk izinkan rekonsiliasi utk menutupi kecurangan dan intimidasi
2) pak @prabowo dan pak @sandiuno tdk ingin hianati perjuangan rakyat— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 24, 2019
Upaya Jokowi kirim utusan ke Prabowo: Rekonsiliasi atau kompromi politik? https://t.co/D0yX15WLUV pic.twitter.com/6CO52KK5sI
— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) April 25, 2019
Apa yang Harus Dilakukan?
Menurut saya, yang harus dilakukan bukan bertemu dengan Prabowo untuk meredakan ketegangan sosial politik yang memanas yang bisa mengganggu stabilitas nasional, tetapi Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara memastikan Pemilu dilaksanakan Luber dan Jurdil, karena akar masalah ada disitu.
Saat ini Pemilu sudah telanjur berlangsung tidak Luber dan tidak Jurdil, dan sudah terjadi banyak kecurangan Pemilu serta sudah 145 petugas Pemilu yang meninggal dunia, sehingga semakin banyak masyarakat yang galau dan marah.
Walaupun begitu, tidak ada kata terlambat untuk memecahkan akar masalah kekisruhan bangsa yaitu kecurangan Pemilu. Masih terbuka lebar untuk memastikan proses perhitungan suara di Kabupaten/Kota dan input C1 di KPU supaya berlangsung benar, jujur, adil, dan tidak ada lagi kecurangan.
Demokrasi di Indonesia sedang hadapi ancaman serius akibat banyaknya kecurangan dlm Pemilu. Mulai dr proses Pemilu, pelaksanaaan dan pasca Pemilu sarat dgn kecurangan. Seruan kita selamatkan demokasi dari kecurangan. https://t.co/BTl4FMXKIP
— Musni Umar (@musniumar) April 23, 2019
Rekonsiliasi merupakan keniscayaan. Akan ttpi Prabowo dan Jokowi sejatinya tdk ada mslh. Masalah utama kecurangan Pemilu. Selesaikan dan hentikan kecurangan. Jika kecurangan dihentikan, kejujuran dan kebenaran ditegakkan, rakyat tenang dan damai https://t.co/cREItlu4n1
— Musni Umar (@musniumar) April 26, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
