Perlu Dibentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019 Dari Kalangan Independen

 Kategori Pemilu

Pimilihan Umum (Pemilu) serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan anggota Legislatif atau anggota Parlemen sudah dilaksanakan 17 April 2019.

Akan tetapi sampai saat ini, gonjang-ganjing Pemilu masih terjadi. Persoalannya, diduga keras telah terjadi kecurangan dalam Pilpres.

Komisioner Bawaslu RI Afifudin telah merilis ribuan kecurangan Pemilu mulai KPPS tidak netral atau tidak independen, KPPS mencoblos form C1, dan sebagainya.


Selain itu, media sosial memberitakan berbagai peristiwa kecurangan Pemilu seperti ada yang membawa lari kotak suara, membakar kotak suara, menggergaji gembok kotak suara dan mengganti isinya, melakukan politik uang, dugaan melakukan intimidasi supaya rakyat memilih calon tertentu, mengurangi dan menambah angka dalam input data C1 di komputer KPU, mengatur input yang menguntungkan Capres-Cawapres tertentu dan lain sebagainya.

Disamping itu, Badan Pemenanganan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melaporkan berbagai kecurangan Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menyebut kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif.

Tak ketinggalan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sudah mengemukakan ke media bahwa sekitar 25.000 kasus kecurangan yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi, walaupun sulit diterima akal sehat, karena yang berpotensi melakukan kecurangan adalah yang berkuasa.


Bentuk Tim Pencari Fakta

Untuk mengakhiri kisruh dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019, tidak mudah mencari solusinya.

Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung dibentuknya Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019.

Setidaknya ada lima alasan yang mendasari perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019.

Pertama, untuk mencari fakta yang independen tentang dugaan kecurangan Pilpres, apakah benar terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif.


Kedua, untuk mendapatkan kepastian benar tidaknya terjadi kecurangan terstruktur, sistimatus dan masif dalam Pilpres 2019.

Ketiga, untuk menemukakan solusi dari kekisruhan yang terjadi akibat dugaan kecurangan dalam Pilpres.

Keempat, untuk menjadi mediator dalam penyelesaian kecurangan Pilpres sehingga people power tidak terjadi.

Kelima, untuk mengakhiri kisruh kecurangan Pilpres yang bisa membawa bangsa Indonesia terpecah belah.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Ditengah Kecurangan Pemilu Momentumnya Tidak TepatPandangan Sosiolog: Prabowo-Sandi Pemenang Pilpres 2019