Pimilihan Umum (Pemilu) serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan anggota Legislatif atau anggota Parlemen sudah dilaksanakan 17 April 2019.
Akan tetapi sampai saat ini, gonjang-ganjing Pemilu masih terjadi. Persoalannya, diduga keras telah terjadi kecurangan dalam Pilpres.
Komisioner Bawaslu RI Afifudin telah merilis ribuan kecurangan Pemilu mulai KPPS tidak netral atau tidak independen, KPPS mencoblos form C1, dan sebagainya.
Demo menolak People Power oleh sekelompok orang yg ngaku2 BEM Nasional diusir Emak-Emak AGENT OF CHANGE. Emak Revolusioner. pic.twitter.com/vIypSfQd1v
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) April 27, 2019
Selain itu, media sosial memberitakan berbagai peristiwa kecurangan Pemilu seperti ada yang membawa lari kotak suara, membakar kotak suara, menggergaji gembok kotak suara dan mengganti isinya, melakukan politik uang, dugaan melakukan intimidasi supaya rakyat memilih calon tertentu, mengurangi dan menambah angka dalam input data C1 di komputer KPU, mengatur input yang menguntungkan Capres-Cawapres tertentu dan lain sebagainya.
Disamping itu, Badan Pemenanganan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melaporkan berbagai kecurangan Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menyebut kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif.
Tak ketinggalan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sudah mengemukakan ke media bahwa sekitar 25.000 kasus kecurangan yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi, walaupun sulit diterima akal sehat, karena yang berpotensi melakukan kecurangan adalah yang berkuasa.
Siang ini saya meninjau langsung pengawalan C1 di PPK Wonokromo, tepatnya di GOR Pancasila, Surabaya. Saya hadir di sini bukan hanya ingin menyemangati relawan Prabowo-Sandi tapi juga semua pihak yang telah bekerja keras memastikan tidak ada satu suara pun yang terlewat. pic.twitter.com/Q2s6iUnZIb
— Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) April 27, 2019
Bentuk Tim Pencari Fakta
Untuk mengakhiri kisruh dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019, tidak mudah mencari solusinya.
Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung dibentuknya Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019.
Setidaknya ada lima alasan yang mendasari perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019.
Pertama, untuk mencari fakta yang independen tentang dugaan kecurangan Pilpres, apakah benar terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif.
Hidayat Nur Wahid Dukung Usul Fadli Zon Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu https://t.co/xDd3T0DEIH
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 26, 2019
Kalian katakan punya bukti kecurangan 25.000 tapi menolak buat tim pencari fakta kecurangan pemilu.
Kalian katakan sistem IT @KPU_ID sudah bagus dan terbaik tapi kalian tdk setuju audit forensik IT KPU.
Kalian berakal sehat ?— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 27, 2019
Kedua, untuk mendapatkan kepastian benar tidaknya terjadi kecurangan terstruktur, sistimatus dan masif dalam Pilpres 2019.
Ketiga, untuk menemukakan solusi dari kekisruhan yang terjadi akibat dugaan kecurangan dalam Pilpres.
Keempat, untuk menjadi mediator dalam penyelesaian kecurangan Pilpres sehingga people power tidak terjadi.
Kelima, untuk mengakhiri kisruh kecurangan Pilpres yang bisa membawa bangsa Indonesia terpecah belah.
Masihkah percaya bahwa semua baik2 saja?… pic.twitter.com/t68aLikqzK
— #GS2021KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) April 27, 2019
Luar biasa bantuan dan pengorbanan rakyat dlm mendukung dan memilih Prabowo-Sandi, serta mengawal TPS dan kotak suara, ditengah maraknya upaya kecurangan pasca Pemilu, sehingga kita bisa menyelamatkan Prabowo-Sandi dari kekalahan. https://t.co/eUS1MX6zgC
— Musni Umar (@musniumar) April 20, 2019
Pasca Pemilu, Indonesia memasuki sItuasi yg amat berbahaya akibat dugaan kecurangan Pilpres yg disebut Terstruktur, sistimatis dan masif. masing2 Paslon Capres klaim menang Pilpres. Apa solusinya? https://t.co/cdxwW5bDCn
— Musni Umar (@musniumar) April 28, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
