Kecurangan Pemilu Merusak Demokrasi dan Kepercayaan Rakyat

 In Pemilu

Kecurangan Pemilu 2019 merupakan hal serius yang mengancam demokrasi republik Indonesia. Pemilu 2019 yang memakan korban jiwa yang terus bertambah setiap harinya membuat publik prihatin. Kecurangan pemilu seharusnya ditindak secepatnya, reaksi para elit politik yang terlihat tidak bergeming atas kecurangan pemilu yang memakan korban jiwa merusak demokrasi dan kepercayaan Rakyat Indonesia.


Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan sarana mewujudkan kedaulatan (kekuasaan) rakyat. Maka sering dikemukakan bahwa demokrasi tidak lain dan tidak bukan ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Dalam kenyataan demokrasi lebih cenderung kepada sistem dari elit oleh elit untuk elit. Rakyat hanya jadi alat untuk kepentingan penguasa dan pemodal.

Untuk mengubah kecenderungan demokrasi hanya dimanfaatkan oleh para elit, maka rakyat Indonesia pada pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 bangkit dengan antusiasme yang tinggi serta partisipasi yang luar biasa, sehingga Pemilu didorong untuk dilaksanakan secara Luber dan Jurdil.

Pemilu di Indonesia diatur dalam pasal 22E ayat (1) sampai (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Luber dan jurdil merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil).

Asas Luber sudah diberlakukan sejak zaman Orde Baru. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

“Umum,” berarti pemilih yang telah memenuhi syarat usia (berumur 17 tahun ke atas) dapat menggunakan hak suaranya tanpa ada pengecualian. Pemilih memiliki hak aktif dan hak pasif.

“Bebas,” berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suara sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan dari manapun juga.

“Rahasia,” pemilih pada saat memilih dan menggunakan hak suara tidak diketahui oleh orang lain atas apa yang telah dipilihnya.

“Jujur,” pada saat pelaksanaan Pemilu, pemilih maupun panitia pemilu serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan.

“Adil,” seluruh pemilih dan pihak yang terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun tingkat sosial.


Kecurangan Terstruktur, Sistematik, Massif dan Brutal

Asas Luber dan jurdil merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia, karena Pemilu yang luber dan jurdil bisa menghadirkan pemimpin dan anggota parlemen (legislatif) yang diharapkan jujur, mumpuni dan memihak kepada rakyat.

Akan tetapi, realitas yang kita saksikan dalam Pemilu 2019, jauh panggang dari api. Tiap hari, kita membaca di media dan media sosial berbagai kecurangan yang digambarkan terstruktur, sistematik, massif dan brutal (TSMB).


Diduga kecurangan Pemilu sudah dibangun dari awal misalnya membolehkan pemilih orang gila, kotak suara dibuat dari kardus yang mudah rusak dan dirusak, daftar pemilih siluman, politik uang dengan meluncurkan dana PKH (Program Keluarga Harapan) menjelang Pemilu yang dijadikan sarana propaganda untuk meraih dukungan keluarga miskin, dan dana desa.

Selain itu, pada saat pelaksanaan pencoblosan, Bawaslu menemukan sangat banyak panitia Pemilu (KPPS) tidak netral, mencoblos kartu suara untuk memenangkan calon tertentu, hasil Pemilu C1 tidak diumumkan di papan pengumuman selama 1 minggu supaya rakyat melihat dan mencatat/menfoto, kotak suara hasil Pemilu dibawa lari orang yang tidak dikenal, kotak suara dibakar, kotak suara dibuka secara paksa dan diganti isinya.

Disamping itu, dalam penghitungan suara di desa/kelurahan, kecamatan dan mungkin Kabupaten/Kota diberitakan bersifat tertutup tidak boleh disaksikan masyarakat, tidak boleh dihadiri saksi dari pihak oposisi.

Dugaan kecurangan lain yang masif dilakukan ialah dalam input data dari KPUD Kabupaten/kota ke pusat data KPU sangat ramai diberitakan media sosial. Berbagai kesalahan dalam input data C1 pada umumnya merugikan pasangan calon nomor 02. Semua menduga dengan sengaja dilakukan untuk memenangkan calon tertentu, termasuk mendahulukan input data C1 dari daerah pemilihan yang dimenangkan petahana.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecurangan Pemilu telah merusak demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Selain itu, harapan rakyat supaya Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil tidak terwujud karena dahsyatnya dugaan kecurangan yang semua tahu untuk melanggengkan kekuasaan dengan melawan kedaulatan rakyat.

Solusi yang ditawarkan penulis ialah membentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Kecurangan Pemilu untuk merehabilitasi demokrasi yang dirusak oleh kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematik, massif dan brutal.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Pandangan Sosiolog: Prabowo-Sandi Pemenang Pilpres 2019Prabowo-Sandi Bersama Ulama dan Buruh Melawan Kecurangan Pemilu