Prabowo Sandi Tolak Hasil Perhitungan Suara Curang, Pada Tanggal 9 Ramadhan

 Kategori Pemilu, Ramadhan 1440H

Prabowo Sandi tolak hasil perhitungan suara curang. Prabowo Subianto, calon Presiden RI nomor urut 02, telah menyampaikan pidato dalam acara “Simposium Kecurangan Pemilu 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada 14 Mei 2019. Atau pada tanggal 9 Ramadhan 1440 H. Pada tanggal 9 Ramadhan ini merupakan tanggal proklamasi kemerdekaan. “Saya diberitahu bahwa tanggal 9 Ramadhan ini persis tanggal proklamasi kemerdekaan,” ujar Prabowo.

Pidato Prabowo disampaikan setelah mengikuti paparan tentang fakta-fakta kecurangan Pemilu 2019 oleh para pakar IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Prabowo secara menggebu-gebu mengemukakan dalam pidatonya “Kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kalau kita menyerah, berarti kita menyerah pada ketidakadilan, itu artinya, kita berkhianat kepada bangsa, negara, rakyat, itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa, kita berkhianat kepada para pejuang yang gugur demi negara ini.”

Selain itu, Prabowo menegaskan menolak hasil perhitungan suara curang yang dilaksanakan KPU.


Implikasi Sosiologis

Di era teknologi digital, para pakar IT bisa melacak berbagai kegiatan yang dilakukan pihak lain termasuk kecurangan Pemilu.

Pemaparan para pakar IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memberi informasi secara telanjang kepada rakyat Indonesia tentang fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu 2019 mulai dari pra, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu telah terjadi perbuatan yang melawan kedaulatan rakyat secara terstruktur, sistimatis dan masif.

Implikasi sosiologis dari konferensi kecurangan Pemilu 2019 yang disampaikan pakar IT BPN Prabowo-Sandi, setidaknya menimbulkan tiga implikasi.

Pertama, mayoritas rakyat Indonesia semakin yakin bahwa Pemilu 2019 terutama pemilihan Presiden RI penuh dengan kecurangan.

Kedua, mayoritas rakyat Indonesia saya menduga tidak akan menerima hasil pengumuman KPU pada 22 Mei 2019 jika pemenang Pemilu Presiden/Wakil Presiden bukan Prabowo-Sandi.

Ketiga, mayoritas rakyat saya menduga akan melakukan gerakan kedaulatan rakyat di seluruh Indonesia sebagaimana sudah mulai dilakukan sesudah shalat Jum’at, tanggal 10 Mei 2019.


Solusi Penyelesaian

Tidak mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa dan negara, karena terkait erat dengan kepentingan politik dan ekonomi, tidak hanya kepentingan para elit dan rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan, tetapi kepentingan dunia internasional.

Akan tetapi betapapun pelik dan sulit masalah yang dihadapi, bangsa Indonesia harus menemukan solusi untuk menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya mengusulkan tiga solusi sebagai pembuka dialog dan musyawarah. Pertama, KPU mengukuhkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan yang tercerminkan dari hasil penghitungan suara Pemilu yang jujur, benar dan adil.

Kedua, Pemilu ulang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ditengarai sarat dengan kecurangan Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), yang diawasi lembaga-lembaga internasional pra, saat pelaksanaan dan pasca pemilihan Presiden, dengan mencegah keterlibatan pejabat politik, ASN (PNS) dan aparat sesuai UU.

Ketiga, ulama, tokoh akademisi dan LSM sebagai civil society membentuk aliansi untuk berunding dengan tokoh TNI dan Polisi Purn. sebagai jembatan untuk mewujudkan musyawarah para elit yang berseteru kepentingan, berdasarkan aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan dan keadilan.

Semoga tulisan ini sebagai sumbangsih yang memberi manfaat bagi penyelesaian masalah bangsa dan negara pasca Pemilu, yang jika tidak ditemukan solusi bisa membawa bangsa dan negara ini kepada kekacauan yang merugikan kita semua, yang mungkin lebih parah dari tahun 1998.


Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Pemimpin Cerdas, Jujur dan Adil Sesuai Petunjuk IslamSelesaikan Akar Masalah "Dugaan Kecurangan" Pemilu Untuk Keselamatan Bersama