Prabowo Sandi tolak hasil perhitungan suara curang. Prabowo Subianto, calon Presiden RI nomor urut 02, telah menyampaikan pidato dalam acara “Simposium Kecurangan Pemilu 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada 14 Mei 2019. Atau pada tanggal 9 Ramadhan 1440 H. Pada tanggal 9 Ramadhan ini merupakan tanggal proklamasi kemerdekaan. “Saya diberitahu bahwa tanggal 9 Ramadhan ini persis tanggal proklamasi kemerdekaan,” ujar Prabowo.

Pidato Prabowo disampaikan setelah mengikuti paparan tentang fakta-fakta kecurangan Pemilu 2019 oleh para pakar IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Prabowo secara menggebu-gebu mengemukakan dalam pidatonya “Kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kalau kita menyerah, berarti kita menyerah pada ketidakadilan, itu artinya, kita berkhianat kepada bangsa, negara, rakyat, itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa, kita berkhianat kepada para pejuang yang gugur demi negara ini.”

Selain itu, Prabowo menegaskan menolak hasil perhitungan suara curang yang dilaksanakan KPU.

Prabowo: Saya Menolak Penghitungan Pemilu yang Curang https://t.co/21qy26vJLC

— Partai Gerindra (@Gerindra) May 14, 2019

Saat mendampingi Pak @prabowo dalam mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 tadi sore, kami kehadiran tamu yang sangat menginspirasi kita semua. Ia adalah Ibu Minurlin, istri dari Eks Danjen Kopassus Agus Sutomo. pic.twitter.com/Ed9JUZfRwK

— Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) May 14, 2019

Kamu tahu gak ? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada bulan Ramadhan.

Yaitu 9 Ramadhan 1364 H yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Ramadhan adalah bulan perjuangan. #ramadanmubarak pic.twitter.com/JNLSD5tnt6

— DPP PKS (@PKSejahtera) May 14, 2019

Implikasi Sosiologis

Di era teknologi digital, para pakar IT bisa melacak berbagai kegiatan yang dilakukan pihak lain termasuk kecurangan Pemilu.

Pemaparan para pakar IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memberi informasi secara telanjang kepada rakyat Indonesia tentang fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu 2019 mulai dari pra, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu telah terjadi perbuatan yang melawan kedaulatan rakyat secara terstruktur, sistimatis dan masif.

Implikasi sosiologis dari konferensi kecurangan Pemilu 2019 yang disampaikan pakar IT BPN Prabowo-Sandi, setidaknya menimbulkan tiga implikasi.

Pertama, mayoritas rakyat Indonesia semakin yakin bahwa Pemilu 2019 terutama pemilihan Presiden RI penuh dengan kecurangan.

Kedua, mayoritas rakyat Indonesia saya menduga tidak akan menerima hasil pengumuman KPU pada 22 Mei 2019 jika pemenang Pemilu Presiden/Wakil Presiden bukan Prabowo-Sandi.

Ketiga, mayoritas rakyat saya menduga akan melakukan gerakan kedaulatan rakyat di seluruh Indonesia sebagaimana sudah mulai dilakukan sesudah shalat Jum’at, tanggal 10 Mei 2019.

FPI, GNPF, PA 212 to Hold Rally in Bawaslu after Friday Prayer https://t.co/A0hUdeS3SQ pic.twitter.com/xG4DTlTgrC

— Tempo English (@tempo_english) May 10, 2019

Kalau memang pemilu jujur dan adil, kenapa :
1) menolak Tim Pencari Fakta kecurangan pemilu ?
2) menolak audit forensik IT KPU
3) menolak Tim Pencari Fakta atas kamatian ratusan penyelenggara pemilu ?

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) May 15, 2019

Tokoh nasional Rizal Ramli @RamliRizal menantang Komisi Pemilihan Umum dan pihak yang mengklaim memiliki data kemenangan calon presiden 01 untuk berdebat secara terbuka disiarkan televisi

RR Bapak #GerakanKedaulatanRakyat https://t.co/eRy8APC6PI

— Priyo Budi Santoso (@PriyoBudiS) May 15, 2019

Solusi Penyelesaian

Tidak mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa dan negara, karena terkait erat dengan kepentingan politik dan ekonomi, tidak hanya kepentingan para elit dan rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan, tetapi kepentingan dunia internasional.

Akan tetapi betapapun pelik dan sulit masalah yang dihadapi, bangsa Indonesia harus menemukan solusi untuk menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya mengusulkan tiga solusi sebagai pembuka dialog dan musyawarah. Pertama, KPU mengukuhkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan yang tercerminkan dari hasil penghitungan suara Pemilu yang jujur, benar dan adil.

Kedua, Pemilu ulang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ditengarai sarat dengan kecurangan Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), yang diawasi lembaga-lembaga internasional pra, saat pelaksanaan dan pasca pemilihan Presiden, dengan mencegah keterlibatan pejabat politik, ASN (PNS) dan aparat sesuai UU.

Ketiga, ulama, tokoh akademisi dan LSM sebagai civil society membentuk aliansi untuk berunding dengan tokoh TNI dan Polisi Purn. sebagai jembatan untuk mewujudkan musyawarah para elit yang berseteru kepentingan, berdasarkan aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan dan keadilan.

Semoga tulisan ini sebagai sumbangsih yang memberi manfaat bagi penyelesaian masalah bangsa dan negara pasca Pemilu, yang jika tidak ditemukan solusi bisa membawa bangsa dan negara ini kepada kekacauan yang merugikan kita semua, yang mungkin lebih parah dari tahun 1998.

People Power Bagian dari Praktik Demokrasi, Bukan Tindakan Makar
#GerakanKedaulatanRakyat #DuluAkuhttps://t.co/yenoDPAjhE

— GELORA NEWS (@geloraco) May 15, 2019

Mandat konstitusi negara kita pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa; “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Kedaulatan persamaannya Kekuatan/ Kewenangan/ Kontrol/ Otoritas/Kekuasaan/ Supremasi/ Wewenang

Jadi Rakyat yg punya Kekuatan/Kekuasaan. #Power

— Mardani (@MardaniAliSera) May 14, 2019

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Indo. sdg hadapi persoalan pelik pasca Pemilu 2019 akibat dugaan kecurangan yg terstruktur, sistimatis, masif. Allah perintahkan dlm Alqur'an utk bermusyawarah menyelesaikan urusan yg dihadapi. Semoga ramadhan ini kita bisa selesaikan via musyawarah https://t.co/MRMpt3IeIo

— Musni Umar (@musniumar) May 15, 2019

Musni Umar

Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta