Di bulan Ramadhan ini, bangsa Indonesia yang sudah melaksanakan Pemilu 17 April 2019, sejatinya sudah tenang dan suasana Ramadhan banyak diisi ibadah seperti puasa, shalat traweh dan buka puasa bareng sebagai sarana silaturrahim, faktanya masyarakat galau dan prihatin karena terjadi dugaan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistimatis dan masif.
Menurut saya, yang harus dilakukan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) adalah memecahkan akar masalah Pemilu 2019 yaitu “dugaan kecurangan.”
Anggota Bawaslu RI Afifudin dan Badan Pemenangan Pemilu Prabowo-Sandi sudah membeberkan fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Akan tetapi dugaan kecurangan Pemilu tidak diselesaikan. Lebih aneh, dugaan kecurangan Pemilu disangkal dan media mainstream diam, tidak berani memberitakan masalah dugaan kecurangan Pemilu.
Sikap penyelenggara pemilu yang mau Menang sendiri sekarang ini saya khawatirkan akan menyebabkan lahirinya goncangan di tengah publik. Tidak ada yang tampil menjawab kegelisahan publik. Yang banyak adalah yang membela diri secara berlebihan bahkan mengancam yg bertanya.
— #GS2021KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) May 15, 2019
Tujuan BPN Prabowo Sandi Umumkan Kecurangan Kepada Publik Untuk Pemilu Jurdil. #PemiluJurdilhttps://t.co/Bs9u8E5lw4
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) May 14, 2019
Media bebas dan merdeka mrpkan instrumen demokrasi. Tdk ada demokrasi tanpa pers yg bebas dan bertanggungjwb. Persepsi publik saat ini, media mainstream dibungkam. Ttp Mudaratnya lbh bsr dr manfaatnya krn ada medsos sebagai pelarian utk kritik pemerintah https://t.co/2B9wDD9JWs
— Musni Umar (@musniumar) May 12, 2019
Reaksi Publik
Publik Indonesia, setidaknya terjadi tiga kelompok dalam menyikapi dugaan kecurangan Pemilu.
Pertama, membela dan mempertahankan status quo karena lebih menjamin adanya kepastian untuk mempertahankan kemapanan mereka. Pada kelompok ini, terdapat orang-orang yang menyerang siapa saja yang mempersoalkan kecurangan Pemilu. Senjata mereka yang paling ampuh, melaporkan yang bersangkutan kepada aparat untuk ditindak.
Kedua, diam dan masa’ bodoh. Pemilu mau curang atau tidak, tak dipersoalkan karena mereka tidak percaya demokrasi. Selain itu, tidak mau tahu tentang dugaan kecurangan Pemilu, sebab ada anggapan, siapapun yang berkuasa, tidak mempengaruhi dan mengubah kehidupan mereka.
Ketiga, tidak menerima kecurangan Pemilu. Mereka mau berjuang sampai titik darah terakhir untuk menyelamatkan demokrasi. Bagi mereka, demokrasi merupakan jalan terbaik untuk menjamin pergantian kekuasaan secara damai. Oleh karena itu, dugaan kecurangan Pemilu tidak boleh ditolerir, harus dilawan.
https://twitter.com/AkunTofa/status/1126967404641132544
https://twitter.com/newsjundi/status/1121681950484262918
Kalau memang pemilu jujur dan adil, kenapa :
1) menolak Tim Pencari Fakta kecurangan pemilu ?
2) menolak audit forensik IT KPU
3) menolak Tim Pencari Fakta atas kamatian ratusan penyelenggara pemilu ?— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) May 15, 2019
Solusi Penyelesaian
Penyelenggara Pemilu tidak boleh diam, memandang tidak penting menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu yang sudah ditayangkan di media sosial secara terbuka dan transparan.
Membiarkan dugaan kecurangan Pemilu sangat berbahaya karena hasil Pemilu yang ditolak oleh rakyat, pada akhirnya akan menghadirkan situasi yang kita tidak inginkan.
Oleh karena, sebaiknya penyelenggara Pemilu terutama KPU memikirkan kembali untuk keselamatan bangsa dan negara. Saya usulkan solusi penyelesaian dugaan kecurangan Pemilu.
Pertama, menunda pengumuman hasil Pemilu 22 Mei 2019. Pada saat menunda pengumuman Pemilu, dilakukan audit forensik IT KPU untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam in put data hasil Pemilu.
Kedua, melaksanakan Pemilu ulang disebagian wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga keras tejadi kecurangan Pemilu TSM atau yang terburuk Pemilu ulang di seluruh Indonesia.
Ketiga, dilakukan pengusutan wafatnya para petugas Pemilu yang sudah mencapai lima ratus orang lebih. Apa penyebabnya, apakah ada kaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu?
Keempat, KPU sebaiknya tidak melakukan pengumuman Pemilu ditengah dugaan kecurangan Pemilu yang TSM karena membahayakan bangsa dan negara kita.
Kelima, memecahkan masalah dugaan kecurangan Pemilu yang menjadi akar persoalan yang saat ini dihadapi bangsa dan negara. Jangan menolerir kecurangan yang kemudian membawa bangsa dan negara ini pecah belah.
Indonesia hadapi mslh yg amat kompleks pasca Pemilu 2019. Presiden Jokowi melalui bbrp lembaga survei menang Pilpres. Prabowo menyatakan hal yg sama. Terjadi kecurangan TSM Pemilu sehingga KPU hadapi distrust. Apa solusinya? ikuti pandangan saya https://t.co/sfNobapKVq
— Musni Umar (@musniumar) May 6, 2019
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
PIpres 2019 yg diduga curang merupakan akar mslh dari persoalan yg harus diselesaikan. Jika tdk diselesaikan, maka potensi konflik sangat besar pasca penetapan hasil Pemilu oleh KPU tgl 22/5/2019. https://t.co/IDpJMZMqIS
— Musni Umar (@musniumar) May 16, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
