Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan pemenang Pemilu Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin (21/5/2019).
Prabowo Punya Waktu Hingga 24 Mei sebelum KPU Tetapkan Jokowi 2 Periode
#SaveOurDemocracy #PrabowoBukanAyamSayurhttps://t.co/NKZ0rmpmrA— GELORA NEWS (@geloraco) May 20, 2019
Penetapan hasil Pemilu Presiden 2019 ditolak Prabowo-Sandi dan para pendukungnya. Alasan penolakan hasil Pemilu Presiden karena berdasarkan fakta-fakta yang telah banyak dipublikasikan media sosial bahwa pemilihan Presiden penuh dengan kecurangan.
Dampak pilpres 2019 tersebut ditambah ekonomi global, maka setidaknya Indonesia menghadapi tiga persoalan besar.
Perang Dagang Bisa Dorong Ekonomi Global ke Jurang Resesi https://t.co/xLIC9gd6Jp
— CNBC Indonesia (@cnbcindonesia) May 21, 2019
Persoalan Sosial
Hasil Pemilu serentak telah ditetapkan oleh KPU, tetapi belum menyelesaikan masalah. Pertama, dugaan kecurangan Pemilu Presiden yang disebut terstruktur, sistimatis dan masif tidak diselesaikan. Pada hal telah diberitakan secara luas di media sosial.
Kedua, lebih dari 650 petugas Pemilu meninggal dunia sampai saat ini tidak diungkap penyebabnya karena tidak dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF), sehingga banyak yang merasa prihatin dan tidak bisa menerima hal itu karena seolah ada pembiaran.
Dampak dari dugaan kecurangan Pemilu Presiden, rakyat menggugat pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Selain itu, tumbuh persepsi bahwa tidak ada perlindungan terhadap bangsa Indonesia yang dijamin dalam Pembukaan UUD. Dampak lanjutannya terjadi distrust (ketidak-percayaan) rakyat.
Dua hal tersebut bisa memancing gelombang massa yang besar untuk memprotes. Walaupun aparat sudah mencegah rakyat datang ke Jakarta, tetapi pengalaman selama ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada rumus sosial, semakin rakyat ditekan semakin bersemangat.
Pesan dan harapan saya, supaya protes sosial yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 28 E supaya dilakukan dengan ekstra damai, jangan mau diprovokasi dan melakukan anarkis yang pasti merugikan semua.
PIpres 2019 yg diduga curang merupakan akar mslh dari persoalan yg harus diselesaikan. Jika tdk diselesaikan, maka potensi konflik sangat besar pasca penetapan hasil Pemilu oleh KPU tgl 22/5/2019. https://t.co/IDpJMZMqIS
— Musni Umar (@musniumar) May 16, 2019
Aksi 212, reuni Aksi 212 dan aksi2 sblmnya selalu berlangsung damai. Saya yakin dan optimis aksi 21-22 Mei 2019 insya Allah berlangsung damai. Mrk yg mau aksi saya himbau jngn sekali-kali anarkis, jangan terprovokasi, hrs menahan diri. Aksi harus ekstra damai.
— Musni Umar (@musniumar) May 19, 2019
Persoalan Ekonomi
Ekonomi Indonesia menghadapi persoalan eksternal yang tidak mudah. Jika tidak hati-hati dan tidak bisa diatasi, Indonesia bisa mengalami krisis yang mungkin lebih parah dari krisis tahun 1998.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani telah mengemukakan bahwa ekonomi dalam tekanan global yang sangat serius. Ia mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China terhadap perekonomian dunia akan berdampak panjang.
Menurut dia, “Yang perlu kita waspadai adalah sinyal bahwa situasi ini tidak akan reda dalam jangka pendek, karena pola konfrontasi sangat head to head. Dan artinya ketegangan ini akan mewarnai cukup panjang. Dari sisi China dampak ekonomi mereka slow down sudah terlihat di index IPM” (Kompas.com, 15/5/2019).
Sri Mulyani: Ekonomi Dalam Tekanan Global yang Sangat Serius https://t.co/QEK03iqrvH
— Kompas Ekonomi (@KompasEkonomi) May 15, 2019
Perang dagang Amerika Serikat dengan China, pasti menimbulkan masalah bagi ekonomi Indonesia karena besarnya ketergantungan Indonesia terhadap kedua negara tersebut. Jika tidak hati-hati, perang dagang kedua negara besar itu, Indonesia bisa mengalami nasib seperti kata pepatah “Gajah bertarung lawan gajah pelanduk mati ditengah-tengah.”
Selain itu, ekonomi dalam negeri Indonesia masih lemah, maka perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, akan semakin memberi tekanan yang besar kepada ekonomi Indonesia.
Indonesia stocks are having a bad year. It could get worse https://t.co/oWzRwqxrDb
— Bloomberg (@business) May 21, 2019
Persoalan Politik
Persoalan sosial yang terjadi pasca Pemilu 2019 ditambah persoalan ekonomi Indonesia, bisa menimbulkan persoalan politik yang serius.
Oleh karena itu, persoalan politik harus diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Sebaiknya tidak menggunakan hukum untuk menekan lawan politik dan politik belah bambu yang akan semakin menciptakan polarisasi. Saya usulkan supaya politik merangkul dan mempersatukan dikedepankan.
Jika persoalan politik tidak bisa diselesaikan, maka saya khawatir terjadi krisis politik. Kalau terjadi krisis politik, maka bangsa dan negara Indonesia akan mengalami kemunduran yang dahsyat.
Jangan sampai seperti kata pepatah “Menang jadi arang kalah jadi abu.”
Dalam pertengkaran, menang atau kalah sama-sama menderita kerugian.
Semoga Allah menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Aamiin.
MK sempat dituding tidak bekerja maksimal oleh kelompok tertentu karena menganggap banyak bukti kecurangan pilpres yang tidak tertangani dengan baik. #Nasional https://t.co/hYza7OTvQ7
— Kompas.com (@kompascom) May 21, 2019
7. Paradigma MK selama ini soal sengketa pemilu ialah ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’. Jadi bisa saja satu-dua kecurangan terbukti, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil Pemilu.
— Refly Harun (@ReflyHZ) May 21, 2019
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
KPU sdh tetapkan pemenang Pipres 2019. Prabowo-Sandi, rakyat dan pendukung tolak krn curang. Timbul 3 persoalan yg akan dialami bgs Indonesia yaitu sosial, ekonomi dan politik. Jika tdk dikelola dgn baik bisa terjadi krisis politik. Ini solusinya https://t.co/Vm1UEpaEmY
— Musni Umar (@musniumar) May 21, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
