Connect with us

Kerusuhan Pasca Pengumuman Pilpres 2019 Memprihatinkan
mewakili perempuan aceh menjadi tim medis gerakan 21-22 mei 2019 di depan bawaslu ri malam ini - twitter asnidar1

Pemilu

Kerusuhan Pasca Pengumuman Pilpres 2019 Memprihatinkan

Pengumuman Pilpres 2019 mengecewakan rakyat. Protes sosial sudah meledak dan telah terjadi diberbagai daerah. Khusus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kita amat prihatin karena sudah merenggut nyawa dan ratusan orang mengalami luka yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Kerusuhan pasca pengumuman pilpres 2019 memprihatinkan.

Pertama saya sampaikan duka yang dalam atas meninggalnya beberapa orang akibat bentrok dengan aparat keamanan dini hari (22/5/2019) dan ratusan orang luka yang harus dirawat di rumah sakit. Kerusuhan pasca pengumuman Pilpres 2019 memprihatinkan.

Kejadian bentrok dengan aparat tersebut saya sudah prediksi dalam tulisan saya yang bertajuk “Protes Sosial Akan Meledak Kalau KPU Menyatakan Prabowo-Sandi Bukan Pemenang Pilpres” (arahjaya.com, 21/4/2019).


Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Protes sosial sudah meledak dan telah terjadi diberbagai daerah. Khusus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kita amat prihatin karena sudah merenggut nyawa dan ratusan orang mengalami luka yang terpaksa dirawat di rumah sakit.


Kecurangan Pilpres

Sejatinya peristiwa tersebut tidak perlu terjadi. Akan tetapi pemberitaan media sosial yang luas tentang dugaan kecurangan pemilihan Presiden yang terstruktur, sistimatis dan masif tidak digubris.

Dampaknya, penetapan Pilpres dini hari, rakyat marah dan kemarahan mereka ekspresikan dalam bentuk orasi di KPU, di Bawaslu, dan ada yang melawan aparat untuk melampiaskan kemarahan.

Saya menduga, kemarahan rakyat ini sulit dipadamkan karena menyangkut rasa keadilan yang tercederai melalui kecurangan Pemilu.
https://twitter.com/AkunTofa/status/1131178643655290880


Akhiri Kerusuhan

Bagaimanapun sulitnya, harus dilakukan upaya untuk mengakhiri kerusuhan politik di DKI Jakarta yang telah merenggut nyawa.

Tidak mudah, karena rasa keadilan rakyat sudah dicederai melalui dugaan kecurangan Pemilu.

Oleh karena itu, saya usulkan untuk dilakukan tiga hal. Pertama, memaksa pelaksana Pemilu untuk bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban, mereka semuanya mengundurkan diri atau Presiden mencabut SK Pengangkatan mereka sebagai penyelenggara Pemilu.

Kedua, dibentuk Tim Pencari Fakta tentang Kecurangan Pilpres dan tewasnya sekitar 700 penyelenggara Pemilu.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi mengambil peran besar untuk menghadirkan keadilan yang dituntut rakyat Indonesia.

Semoga Allah melindungi bangsa dan Negara Republik Indonesia.


Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Opini

PDIP, Partai Gerinda, PAN dan PPP telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak setuju adanya revisi UU Pemilu.