Selesaikan Tuntutan Referendum Aceh dan Daerah Lain dengan Dialog

 Kategori Politik

Sebelum menulis artikel ini, saya kembali membaca buku yang saya tulis dan sunting tahun 2002 yang diberi judul “Aceh Win-Win Solution.”

Buku tersebut ternyata masih sangat relevan dengan tuntutan referendum yang kembali disuarakan oleh Muzakir Manaf, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh yang dikemukakan saat peringatan ke-9 tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka puasa bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh (27/5/2019).


Referendum Tuntutan Lama

Dalam buku “Aceh Win-Win Solution” Gazali Abbas Adan, anggota MPR RI dari Nanggro Aceh Darussalam saat itu, yang kini Anggota DPD RI dari┬áDaerah Pemilihan Nanggro Aceh Darussalam mengemukakan tiga macam aspirasi yang hidup di masyarakat Aceh (sebelum dicapai perundingan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka):

Pertama, merdeka, yakni lepas dari negara Indonesia dan mendirikan negara Aceh yang berdaulat lazimnya seperti negara-negara lain di dunia.

Kedua, referendum, yakni rakyat Aceh secara demokratis diberi pilihan, merdeka atau tetap bagian dan hidup dalam negara Indonesia.

Ketiga, otonomi khusus, yakni rakyat Aceh diberikan hak seluas-luasnya dan sesuai dengan kehendak mereka mengatur dan mengurus dirinya, mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka dan siapapun yang tinggal dan hidup di Aceh (hlmn 5).

Menurut Gazali Abbas Adan, dari ketiga aspirasi tersebut yang paling menonjol dan transparan adalah wujud kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan referendum yang diperjuangkan oleh kelompok sipil dengan lokomotifnya adalah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Melalui perundingan yang alot dan melelahkan di Helsinki, Finlandia antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 ditanda tangani MOU Helsinki, Finlandia tentang Naskah Perdamaian yang dicetus Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, yang kemudian mengakhiri konflik berdarah di Aceh selama tiga dekade, dengan pemberian otonomi khusus kepada Aceh.


Selesaikan Tuntutan Referendum Aceh

Pemerintah sebaiknya serius menyikapi, tuntutan referendum dari Aceh dan Sumatera Barat. Kenapa harus serius, karena hal-hal berikut:

Pertama, memperkuat persatuan bangsa dengan menyelesaikan permasalahan nasional seperti hasil Pilpres 2019 yang mengoyak persatuan bangsa Indonesia.

Kedua, menyelesaikan tuntutan referendum melalui dialog dan musyawarah. Jangan mengatasi tuntutan referendum dengan kekerasan bersenjata seperti menjadikan Aceh DOM (Daerah Operasi Militer) seperti di masa lalu, karena rakyat Aceh lebih mudah ditaklukkan dengan musyawarah ketimbang perang sebab ada hikayat perang sabil yang selalu dipegang dan diamalkan rakyat Aceh:

Nibak matee di rumoh Inong
Bahle beu keunong Seunyata Kafe
Nibak matee di ateueh tilam
Bahle lam seueh prang syahid meugule

Artinya
Daripada mati di kamar pengantin
Aku rela badan dibunuh musuh
Daripada mati di atas tilam
Biarlah dalam perang syahid tubuhku.

Ketiga, mendengarkan, meresapi dan menghayati alasan dikumandangkannya kembali tuntutan referendum, kemudian secara bersama dicari solusinya agar tidak menjadi kenyataan di masa depan.

Semoga dengan spirit Ramadhan, Aceh tetap berada dipangkuan ibu pertiwi untuk selamanya.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Cendekiawan Muslim Kahmi Tidak Tolerir Kecurangan PemiluAni Yudhoyono Berpulang: Ketika Allah Menentukan Ajal