Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Hadirkan Kebenaran dan Keadilan Pemilu 2019
Foto gedung mahkamah konstitusi republik indonesia jl.medan merdeka barat gambir jakarta - google maps

Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Hadirkan Kebenaran dan Keadilan Pemilu 2019

 Kategori Pemilu

Tulisan ini dibuat untuk merespon pandangan berbagai pihak setelah kita menjalani Pemilu dan demokrasi. Akhir mei lalu, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan korban nyawa dan ratusan luka-luka. Bukan hanya kerusuhan saja, tetapi sekitar 700 petugas Pemilu meninggal dunia dan masyarakat kita terpecah belah dan akan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyatukan masyarakat Indonesia kembali.

Kita apresiasi pernyataan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan RI yang menyayangkan adanya kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa setelah Pemilu 2019 berlangsung. Pemilu yang menjadi syarat sebuah negara dianggap demokratis, dianggapnya malah memecah belah rakyat Indonesia (Kumparan, 30 Mei 2019).


Kita apresiasi pernyataan Menteri Pertahanan RI tersebut yang prihatin terjadinya korban nyawa sebagaimana disebutkan diatas dan lebih prihatin lagi dampak dari Pemilu, masyarakat Indonesia terpecah belah dan nampaknya sulit dipersatukan kembali karena terjadi saling tidak percaya antara satu dengan yang lain.


Penyebab Terjadi Protes

Indonesia adalah negara demokrasi yang mesti melaksanakan Pemilu sekali dalam lima tahun.

Kalau kita hanya melihat hilir dari pelaksanaan Pemilu dan demokrasi di Indonesia yang menghadirkan kerusuhan dan perpecahan, kita bisa menyalahkan kelompok tertentu yang melakukan protes dan demonstrasi yang kemudian menimbulkan ekses-terjadi kerusuhan sebagaimana dikemukakan di atas.

Akan tetapi kalau mau obyektif dan jernih, kita harus melihat dari hilir yang mengakibatkan rakyat melakukan protes dan demonstrasi.

Sudah menjadi pengetahuan luas masyarakat kita bahwa proses awal dalam pelaksanaan Pemilu sudah ada indikasi akan terjadi masalah seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih orang gila, dugaan keterlibatan aparat dan PNS dalam Pemilu, surat suara sudah dicoblos, kotak suara dari kardus dan buktinya mudah dirusak, pengelembungan suara, dan dugaan penghitungan di KPU yang tidak jujur dan diduga amburadul.

Pelaksanaan Pemilu yang diduga tidak beres itu dicoba untuk ditutupi penyelenggara Pemilu, tetapi media sosial telah membuka borok Pemilu yang setiap saat ditayangkan, sehingga rakyat meyakini bahwa kecurangan Pemilu yang TSM (Terstruktur, Sistimatis dan Masif) telah terjadi. Dampaknya rakyat bergerak melakukan protes sosial karena merasa kedaulatannya dicurangi.


Oleh karena itu, jika ingin menyelesaikan masalah kisruh Pemilu 2019, maka hulu yang menjadi penyebab rakyat bergerak memprotes hasil Pemilu harus dipecahkan.

Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi bisa memecahkan kisruh Pemilu, sehingga hasil Pemilu diterima oleh rakyat Indonesia yang berdaulat, atau justru sebaliknya.

Semoga MK sebagai benteng terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan dapat menghadirkannya, sehingga bangsa Indonesia bisa menerima hasil Pemilu secara damai dan bermartabat.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

, , , , , , , , , , ,
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Prabowo dan Dorongan Rekonsiliasi
Prabowo dan Dorongan RekonsiliasiPemilu
Di Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Di Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2019
Di Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Di Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2019Pemilu