Connect with us

Di Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Di Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2019
para hakim mahkamah konstitusi republik indonesia duduk di mimbar kerjanya - website mkri.id

Pemilu

Di Mahkamah Konstitusi Semoga Bisa Di Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2019

Dugaan kecurangan Pemilu harus dibongkar dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Membongkar dugaan kecurangan Pemilu harus didukung oleh semua kekuatan masyarakat. Tujuannya untuk menyetop Pemilu curang yang hanya menghabiskan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang tidak diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapan kita, Ketua MK dan para hakim MK memberi respon dengan putusan yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat dalam mengadili gugatan hasil Pemilu yang diduga curang.

Dugaan kecurangan Pemilu tidak boleh ditutupi ataupun disembunyikan, karena tindakan semacam itu merusak demokrasi dan menghadirkan ketidakpercayaan publik terhadap Pemilu dan demokrasi.

Kita prihatin, media nasional sejatinya menjadi corong untuk membangun demokrasi yang jujur dan adil, namun dalam praktik hanya membisu. Masyarakat menduga, mereka ditekan seperti ILC TV ONE yang terpaksa harus cuti panjang.


Walaupun begitu media sosial hingar-bingar mempublikasikan dugaan kecurangan Pemilu. Akan tetapi, jangkauan media sosial masih terbatas, sehingga penetrasi informasi tentang dugaan kecurangan Pemilu tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat.


Kecurangan Harus Distop

Menutupi dugaan kecurangan Pemilu sama saja menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Sebagai contoh, saat ini telah beredar informasi secara luas di media sosial bahwa mantan pemimpin Indonesia adalah dalang kecurangan Pemilu. Dugaan kecurangan Pemilu ini telah dipraktikkan pemimpin selanjutnya. Mudah-mudahan informasi ini tidak benar (hoax).

Oleh karena itu, dugaan kecurangan Pemilu harus dibongkar dalam persidangan di MK karena kalau tidak, maka akan terus mewarnai pemberitaan di media sosial yang menyita energi bangsa dan cenderung memecah belah bangsa.


Momentum gugatan hasil Pemilu 2019 yang diduga curang harus dibongkar dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan diberitakan secara luas oleh media agar seluruh rakyat tahu kebenaran yang tengah diperjuangkan.

William Faulkner, penulis dan peraih nobel sastra (1949) dari Amerika Serikat pernah berkata “Jangan pernah takut untuk mengangkat suara Anda untuk kejujuran dan kebenaran serta kasih sayang melawan ketidakadilan, kebohongan dan keserakahan.”


Membongkar dugaan kecurangan Pemilu harus didukung oleh semua kekuatan masyarakat. Tujuannya untuk menyetop Pemilu curang yang hanya menghabiskan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang tidak diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan kita, Ketua MK dan para hakim MK memberi respon dengan putusan yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat dalam mengadili gugatan hasil Pemilu yang diduga curang.


Pemimpin yang Mumpuni

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil) akan menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mumpuni.

Pemimpin dan wakil rakyat yang mumpuni menurut saya adalah pemimpin yang amanah, jujur, cerdas dan mampu menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat sehingga bisa dipahami.

Pemimpin dan wakil rakyat yang mumpuni sebagaimana dikemukakan hanya bisa dihadirkan jika Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil.

Oleh karena itu, tugas mulia yang harus diperjuangkan oleh semua kekuatan bangsa yang mencintai Indonesia adalah membongkar kedugaan kecurangan Pemilu 2019 di MK sebagai upaya menyetop Pemilu curang pada Pemilu 2024.


Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

DKI Jakarta

Para relawan Anies Baswedan yang dibentuk berdasarkan inisiatif masing-masing, mereka telah menyuarakan jargon jangan pilih partai politik yang tidak dukung Anies.

Politik

Hari ini 28 Syawal 1443 H bertepatan dengan 29 Mei 2022, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan perayaan Milad PKS ke-20. Perayaan ini dilaksanakan di...

Politik

Jika UU Pilkada dibatalkan, Anies bisa berkompetisi dalam pemilihan Gubernur paling tahun 2023, peluang terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta sangat besar sebelum Anies bertarung...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...