Connect with us

Putusan MK Semoga Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
mobil stasiun tv dan anggota tni di depan gedung mahkamah konstitusi ri - twitter medcom.id

Pemilu

Putusan MK Semoga Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Jika MK mampu mengemban tugas mulia dengan memberi putusan yang mendasarkan keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat akan lega dan menerima putusan MK. Sebaliknya, kalau MK memberi putusan yang tidak berdasarkan keadilan kepada Ketuhanan YME dan tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat tidak akan menerima putusan MK. Putusan MK semoga keadilan berdasarkan ketuhanan YME.

Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa MK hanya tunduk pada konstitusi dan takut pada Allah SWT.

Dia menegaskan hal itu, usai acara halal bihalal di Gedung MK (Senin, 10 Juni 2019). Lebih lanjut ia mengemukakan soal independensi adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat.

“Kami tetap istikamah. Siapapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami.”


Dampak Putusan MK

Pernyataan Ketua MK, sangat tepat karena tumpuan dan harapan publik saat ini terletak pada Mahkamah Konstitusi. Jika MK mampu mengemban tugas mulia dengan memberi putusan yang mendasarkan keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat akan lega dan menerima putusan MK.

Sebaliknya, kalau MK memberi putusan yang tidak berdasarkan keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat tidak akan menerima putusan MK.

Dugaan saya, ada dua kemungkinan jika rakyat tidak menerima putusan MK yang tidak menghadirkan rasa keadilan. Pertama, putusan MK dilawan oleh rakyat. Bentuk perlawanan rakyat terhadap putusan MK bisa saja demo damai seperti yang dilakukan pada saat KPU mengeluarkan putusan hasil Pemilu 21 April 2019.

Kedua, kasus sengketa Pemilu dibawa ke Mahkamah Internasional sebagaimana pernah dikemukakan Hasyim Djojohadikusumo dan sudah diwacanakan publik belakangan ini.

Kedua-duanya, yaitu rakyat menolak dan melawan putusan MK, dan sengketa Pemilu di bawa ke Mahkamah Internasional tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara, karena luka di masyarakat akibat Pemilu yang diduga curang akan terus menganga. Selain itu, akan berdampak negatif pada ekonomi Indonesia sebab dalam situasi tidak pasti dan tidak stabil, sulit diharapkan ekonomi akan bertumbuh dan berkembang. Apalagi diharapkan ada investasi dari dalam dan luar negeri.


Jika tidak ada investasi sulit diharapkan ada pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak terbuka lapangan kerja dan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan sebab sumber penerimaan negara dari pajak pasti terbatas, sementara beban pemerintah setiap tahun terus bertambah seperti untuk membayar cicilan hutang pokok yang jatuh tempo dan bunga hutang yang terus membesar jumlahnya seiring dengan terus meningkatnya jumlah hutang. Disamping itu, biaya rutin yang harus dilakukan seperti untuk membayar gaji pegawai, dan biaya operasional pemerintahan. Belum lagi untuk biaya pembangunan.

Oleh karena itu, tumpuan dan harapan publik yang terakhir untuk menyelamatkan bangsa dan negara adalah terletak pada Mahkamah Konstitusi.


Kita apresiasi sikap dan pendirian Ketua MK yang hanya tunduk pada konstitusi dan takut pada Allah. Moga-moga pendirian Ketua MK sama dengan pendirian para Hakim MK lainnya, sehingga putusan MK dalam mengadili sengketa Pemilu merupakan jalan penyelesaian yang adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.


https://twitter.com/PolriMultimedia/status/1138646843020042241

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

DKI Jakarta

Para relawan Anies Baswedan yang dibentuk berdasarkan inisiatif masing-masing, mereka telah menyuarakan jargon jangan pilih partai politik yang tidak dukung Anies.

Politik

Hari ini 28 Syawal 1443 H bertepatan dengan 29 Mei 2022, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan perayaan Milad PKS ke-20. Perayaan ini dilaksanakan di...

Politik

Jika UU Pilkada dibatalkan, Anies bisa berkompetisi dalam pemilihan Gubernur paling tahun 2023, peluang terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta sangat besar sebelum Anies bertarung...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...