Independent Public Watch (IPW) Masohi dalam rangka Halal Bihalal Intelektual pada tanggal 13 Juni 2019 mengundang saya pada saat berada di Masohi, ibukota Maluku Tengah, Provinsi Maluku, untuk menjadi pembicara dengan topik: Menakar Gejolak Daerah dan Masa Depan Indonesia.
Saya menyanggupi permintaan tersebut untuk tukar pikiran dengan para aktivis dan akademisi di Masohi dalam rangka partisipasi membangun bangsa dan negara terutama di kawasan Timur Indonesia.
Foto bersama Independent Public Watch (IPW) dan peserta diskusi dari HMI, GMKI, dan para aktivis di Masohi, Maluku Tengah (13/6) pic.twitter.com/TO9mB2cHWv
— Musni Umar (@musniumar) June 16, 2019
Suasana diskusi Menakar Gejolak Daerah dan Masa Depan Indonesia di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (13/6) pic.twitter.com/3ze8xYWYgU
— Musni Umar (@musniumar) June 16, 2019
Sebagai sosiolog, dua bulan yang lalu tepatnya 21 April 2019 sebelum terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta, saya sudah menulis di arahjaya.com dengan tajuk: Protes Sosial Akan Meledak Jika KPU Menyatakan Pemenang Pemilu 2019 Bukan Prabowo-Sandi.
Prediksi saya menjadi kenyataan. Terjadi protes sosial dan kita bersyukur kerusuhan itu bisa dilokalisir sehingga tidak membakar Jakarta seperti peristiwa 21 Mei 1998.
Mayoritas rakyat tdk akan terima kalau KPU menyatakan pemenang Pilpres 2019 bukan Prabowo-Sandi. Rakyat tahu Prabowo-Sandi dicurangi secara masif. KPU-Bawaslu dan seluruh jajarannya bekerjalah dgn jujur dan benar hentikan kecurangan https://t.co/Lw6KAa3IPd
— Musni Umar (@musniumar) April 21, 2019
Hati rakyat dan aparat TNI telah menyatu. Rakyat merasa nyaman bersama aparat TNI. Kita doakan juga dgn Polisi. Tulisan ini beberkan fenomena sosial hub. rakyat dan aparat TNI dilapangan yang pernah retak di masa lalu. https://t.co/fdDrFlgAij
— Musni Umar (@musniumar) May 24, 2019
Gejolak dan Indonesia Masa Depan
Dampak penetapan hasil Pemilu oleh KPU tanggal 21 Mei 2019 telah menghadirkan dua macam gejolak.
Pertama, gejolak sosial berupa demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Demo ini pada mulanya super damai, tetapi menjelang tengah malam, datang sejumlah orang yang tidak dikenal kemudian bentrok dengan polisi yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka dan harus dirawat dirumah sakit.
Kerusuhan pasca pengumuman pemenang Pilpres telah terjadi. . Rakyat sdh jatuh korban. Malam ini amat parah. Saya amat prihatin. KPU dan Bawaslu hrs bertanggungjawab. Sebaiknya mundur semuanya sebagai wujud tanggungjawab. https://t.co/gq6K1KplKl
— Musni Umar (@musniumar) May 22, 2019
Kedua, gejolak di daerah yang mewacanakan referendum di Aceh, yang dikemukakan Muzakir Manaf, mantan Wakil Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang referendum Aceh.
Kita bersyukur, Muzakir Manaf telah mengklarifikasi bahwa Aceh tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Klarifikasi itu telah meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh.
Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf mengklarifikasi soal ajakan Referendum bagi rakyat Aceh. Berikut klarifikasi lengkapnya: #ReferendumAceh #MuzakirManaf https://t.co/taMF87saQb
— detikcom (@detikcom) June 12, 2019
Referendum mrpkn slh satu aspirasi rakyat Aceh kt Gazali Abbas dlm bk Aceh Win-Win Solution. Via perundingan damai di Helsinki yg dimotori Wapres JK yg dittd 15/8/2005, Aceh diberi Otonomi Khusus. Spirit Ramadhan, rakyat Aceh ttp dlm NKRI selamanya. https://t.co/WLgOlWix7r
— Musni Umar (@musniumar) May 31, 2019
Selain itu, gejolak di Papua yang sudah lama terjadi. Sebagaimana diketahui, petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang dibuat Pemimpin Persatuan Gerakan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda telah menyampaikan petisi referendum kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Belakangan ini OPM semakin giat mengupayakan untuk merdeka dari Indonesia. Menurut inisiator kemerdekaan Papua, Benny Wenda sebanyak 1,8 juta masyarakat Papua Barat telah menanda-tangani petisi referendum merdeka.
Diteken 1,8 Juta Orang, Petisi Referendum Papua Dibawa ke PBB https://t.co/pTqs0cU0UF
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 28, 2019
Akhiri Gejolak Sosial dan Politik
Untuk mengakhiri gejolak sosial dan politik sebagaimana digambarkan diatas, dan untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, maka harus dilakukan tiga hal.
Pertama, pemerintah mesti berusaha mewujudkan tujuan Indonesia merdeka terutama memajukan kesejahteraan umum. Rakyat tidak boleh dibiarkan tidak sejahtera.
Kedua, keadilan sosial harus diimplementasikan. Akar masalah timbulnya keinginan untuk merdeka dari Indonesia karena mereka merasa keadilan sosial makin lama semakin jauh dari yang mereka harapkan.
Ketiga, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Indonesia yang majemuk dan besar ini harus dibangun bersama-sama oleh semua kekuatan sosial politik dari berbagai suku, agama dan golongan. Letak kekuataan bangsa Indonesia terletak pada kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
Semoga tulisan ini memberi kontribusi untuk mencegah dan mengakhiri gejolak sosial di pusat dan daerah pasca Pemilu 17 April 2019.
Wujudkan Pemilu yang jujur dan adil, hindari kecurangan dan politik uang. Harapan Musni Umar, Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jkt pic.twitter.com/ehyt8odxYO
— Musni Umar (@musniumar) April 15, 2019
Dari Ambon, Maluku, saya mendoakan sidang di MK yang dimulai hari ini berjalan lancar dan sukses. Mereka yg demo agar super damai, tidak melakukan tindakan anarkis. Terima kasih.
— Musni Umar (@musniumar) June 14, 2019
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Pasca putusan KPU pemenang Pilpres tlh hadirkan gejolak. Kita bersyukur krshn bisa dilokasir hingga tdk membkr DKI. Kita berhrp putusan MK bs hadirkan rasa keadilan masy.. Semog gejolak sosial berakhir dan kita kembali bersatu. https://t.co/az6ISjFQ3Bhttps://t.co/az6ISjFQ3B
— Musni Umar (@musniumar) June 16, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
