Menakar Gejolak dan Masa Depan Indonesia

 In Pemilu

Independent Public Watch (IPW) Masohi dalam rangka Halal Bihalal Intelektual pada tanggal 13 Juni 2019 mengundang saya pada saat berada di Masohi, ibukota Maluku Tengah, Provinsi Maluku, untuk menjadi pembicara dengan topik: Menakar Gejolak Daerah dan Masa Depan Indonesia.

Saya menyanggupi permintaan tersebut untuk tukar pikiran dengan para aktivis dan akademisi di Masohi dalam rangka partisipasi membangun bangsa dan negara terutama di kawasan Timur Indonesia.


Sebagai sosiolog, dua bulan yang lalu tepatnya 21 April 2019 sebelum terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta, saya sudah menulis di arahjaya.com dengan tajuk: Protes Sosial Akan Meledak Jika KPU Menyatakan Pemenang Pemilu 2019 Bukan Prabowo-Sandi.

Prediksi saya menjadi kenyataan. Terjadi protes sosial dan kita bersyukur kerusuhan itu bisa dilokalisir sehingga tidak membakar Jakarta seperti peristiwa 21 Mei 1998.


Gejolak dan Indonesia Masa Depan

Dampak penetapan hasil Pemilu oleh KPU tanggal 21 Mei 2019 telah menghadirkan dua macam gejolak.

Pertama, gejolak sosial berupa demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Demo ini pada mulanya super damai, tetapi menjelang tengah malam, datang sejumlah orang yang tidak dikenal kemudian bentrok dengan polisi yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka dan harus dirawat dirumah sakit.


Kedua, gejolak di daerah yang mewacanakan referendum di Aceh, yang dikemukakan Muzakir Manaf, mantan Wakil Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang referendum Aceh.

Kita bersyukur, Muzakir Manaf telah mengklarifikasi bahwa Aceh tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Klarifikasi itu telah meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh.


Selain itu, gejolak di Papua yang sudah lama terjadi. Sebagaimana diketahui, petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang dibuat Pemimpin Persatuan Gerakan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda telah menyampaikan petisi referendum kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Belakangan ini OPM semakin giat mengupayakan untuk merdeka dari Indonesia. Menurut inisiator kemerdekaan Papua, Benny Wenda sebanyak 1,8 juta masyarakat Papua Barat telah menanda-tangani petisi referendum merdeka.


Akhiri Gejolak Sosial dan Politik

Untuk mengakhiri gejolak sosial dan politik sebagaimana digambarkan diatas, dan untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, maka harus dilakukan tiga hal.

Pertama, pemerintah mesti berusaha mewujudkan tujuan Indonesia merdeka terutama memajukan kesejahteraan umum. Rakyat tidak boleh dibiarkan tidak sejahtera.

Kedua, keadilan sosial harus diimplementasikan. Akar masalah timbulnya keinginan untuk merdeka dari Indonesia karena mereka merasa keadilan sosial makin lama semakin jauh dari yang mereka harapkan.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Indonesia yang majemuk dan besar ini harus dibangun bersama-sama oleh semua kekuatan sosial politik dari berbagai suku, agama dan golongan. Letak kekuataan bangsa Indonesia terletak pada kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Semoga tulisan ini memberi kontribusi untuk mencegah dan mengakhiri gejolak sosial di pusat dan daerah pasca Pemilu 17 April 2019.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Putusan MK Semoga Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaTips Calon Legislatif Yang Frustrasi dan Stres Gara-gara Gagal Dalam Pemilu