Melawan Takut Bicara di MK dan di Publik Tentang Kebenaran dan Keadilan
kpu membantah seluruh permohonan pemohon pada sidang phpu pilpres 2019 di mk, selasa (18/6). pada pokok perkara kpu melalui kuasa hukumnya juga meminta mahkamah menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya - twitter kpu ri

Melawan Takut Bicara di MK dan di Publik Tentang Kebenaran dan Keadilan

 Di Pemilu

Hari ini sampai 28 Juni 2019, perhatian masyarakat Indonesia tertuju kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak Prabowo-Sandi yang diwakili Bambang Widjoyanto dan teman-teman pengacara telah melawan takut dalam menyampaikan paparan gugatan dihadapan Ketua dan para hakim MK tentang dugaan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistimatis dan masif. Begitu pula, para saksi ahli dan saksi fakta telah melawan takut dalam menyampaikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebaliknya para tergugat seperti KPU dan Bawaslu serta Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak tergugat tidak langsung, yang diwakili Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Tim dan para pengacara pasangan calon 01, telah menyampaikan tanggapan atas gugatan pihak 02, dan hari ini 21 Juni 2019 telah menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta untuk membantah kesaksian para saksi ahli dan saksi fakta Prabowo-Sandi.


Bukti-bukti Meyakinkan

Para saksi ahli dan saksi fakta BPN Prabowo-Sandi sebagaimana disiarkan media, bisa meyakinkan publik bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan UU yang mensyaratkan Pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dugaan kecurangan Pemilu telah dikemukakan para saksi ahli dan saksi fakta dari BPN Prabowo-Sandi dan telah disanggah KPU, Bawaslu dan tim hukum paslon 01 yang dipimpin Yusril ihza Mahendra.

Tinggal putusan ketua dan seluruh hakim MK. Apakah menerima gugutan BPN Prabowo-Sandi atau menolak, kita tunggu paling lambat 28 Juni 2019.


Melawan Takut

Saya apresiasi para saksi ahli dan saksi fakta BPN Prabowo-Sandi yang memiliki keberanian menjadi saksi dalam sidang gugatan dugaan kecurangan Pemilu di MK.

Padahal SMRC berdasarkan hasil survei mereka menyebutkan bahwa 43 persen masyarakat Indonesia takut bicara politik pasca rusuh 22 Mei


Pasca kerusuhan, telah menciptakan ketakutan massal untuk berbicara karena media sosial dibredel dan terjadi penangkapan para tokoh.


Sebagai negara demokrasi, saya mengingatkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pasal (28) dengan tegas menetapkan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Yang amat menyedihkan saat ini, mahasiswa dan para pakar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk bicara kebenaran dan keadilan. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara.

Padahal masalah kebenaran dan keadilan adalah kepentingan semua, kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Semua harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena di dalam kebenaran dan keadilan, ada kebaikan untuk semua.

Semoga tulisan ini menggugah kita semua berani melawan takut dalam berbicara menyampaikan pendapat lisan dan tertulis sebagai partisipasi kita dalam membangun bangsa dan negara.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

, , , , , , , , , , , , , ,
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Prabowo-Sandi Peluang Menang di MK Sekecil Apapun Harus Optimis dan Diperjuangkan
Prabowo-Sandi Peluang Menang di MK Sekecil Apapun Harus Optimis dan DiperjuangkanPemilu
Putusan MK Sengketa Pilpres 2019: Semoga Hadirkan Rasa Keadilan Rakyat
Putusan MK Sengketa Pilpres 2019: Semoga Hadirkan Rasa Keadilan RakyatPemilu