Connect with us

Melawan Takut Bicara di MK dan di Publik Tentang Kebenaran dan Keadilan
kpu membantah seluruh permohonan pemohon pada sidang phpu pilpres 2019 di mk, selasa (18/6). pada pokok perkara kpu melalui kuasa hukumnya juga meminta mahkamah menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya - twitter kpu ri

Pemilu

Melawan Takut Bicara di MK dan di Publik Tentang Kebenaran dan Keadilan

Mahasiswa dan para pakar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk bicara kebenaran dan keadilan. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara. Padahal masalah kebenaran dan keadilan adalah kepentingan semua, kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Semua harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena di dalam kebenaran dan keadilan, ada kebaikan untuk semua.

Hari ini sampai 28 Juni 2019, perhatian masyarakat Indonesia tertuju kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak Prabowo-Sandi yang diwakili Bambang Widjoyanto dan teman-teman pengacara telah melawan takut dalam menyampaikan paparan gugatan dihadapan Ketua dan para hakim MK tentang dugaan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistimatis dan masif. Begitu pula, para saksi ahli dan saksi fakta telah melawan takut dalam menyampaikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebaliknya para tergugat seperti KPU dan Bawaslu serta Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak tergugat tidak langsung, yang diwakili Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Tim dan para pengacara pasangan calon 01, telah menyampaikan tanggapan atas gugatan pihak 02, dan hari ini 21 Juni 2019 telah menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta untuk membantah kesaksian para saksi ahli dan saksi fakta Prabowo-Sandi.


Bukti-bukti Meyakinkan

Para saksi ahli dan saksi fakta BPN Prabowo-Sandi sebagaimana disiarkan media, bisa meyakinkan publik bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan UU yang mensyaratkan Pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dugaan kecurangan Pemilu telah dikemukakan para saksi ahli dan saksi fakta dari BPN Prabowo-Sandi dan telah disanggah KPU, Bawaslu dan tim hukum paslon 01 yang dipimpin Yusril ihza Mahendra.

Tinggal putusan ketua dan seluruh hakim MK. Apakah menerima gugutan BPN Prabowo-Sandi atau menolak, kita tunggu paling lambat 28 Juni 2019.


Melawan Takut

Saya apresiasi para saksi ahli dan saksi fakta BPN Prabowo-Sandi yang memiliki keberanian menjadi saksi dalam sidang gugatan dugaan kecurangan Pemilu di MK.

Padahal SMRC berdasarkan hasil survei mereka menyebutkan bahwa 43 persen masyarakat Indonesia takut bicara politik pasca rusuh 22 Mei


Pasca kerusuhan, telah menciptakan ketakutan massal untuk berbicara karena media sosial dibredel dan terjadi penangkapan para tokoh.


Sebagai negara demokrasi, saya mengingatkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pasal (28) dengan tegas menetapkan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Yang amat menyedihkan saat ini, mahasiswa dan para pakar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk bicara kebenaran dan keadilan. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara.

Padahal masalah kebenaran dan keadilan adalah kepentingan semua, kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Semua harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena di dalam kebenaran dan keadilan, ada kebaikan untuk semua.

Semoga tulisan ini menggugah kita semua berani melawan takut dalam berbicara menyampaikan pendapat lisan dan tertulis sebagai partisipasi kita dalam membangun bangsa dan negara.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

DKI Jakarta

Setiap kritik berupa evaluasi kinerja yang ditujukan kepada mereka yang memegang kekuasaan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus diapresiasi agar mereka yang berkuasa...

DKI Jakarta

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Lainnya

Salah satu bagian dari Taujihat Kebangsaan (arahan, bimbingan, nasehat) Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 kepada pemerintah adalah "Diharapkan tidak alergi kritik dan...

Lainnya

Hari ini 17 Agustus 2021 seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada merayakan hari Indonesia merdeka yang ke-76 tahun.

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...