Connect with us

Patroli WA: Bangun Peradaban Demokrasi Berucap dan Menulis yang Baik
let the heavy thoughts go in smokes at depok, indonesia - unsplash ali yahya

Sosial

Patroli WhatsApp : Bangun Peradaban Demokrasi Berucap dan Menulis yang Baik

Patroli WhatsApp : Untuk menghentikan omongan dan tulisan yang mengandung berita bohong, bukan dengan patroli WhatsApp dan mengawasi masyarakat dimanapun, karena bisa dimaknai sebagai memasung demokrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dengan cara yang baik, menurut saya, dapat dimaknai bahwa setiap warga negara Indonesia telah berkontribusi membangun peradaban yang baik.

Pada 21 Juni 2019 sore, Radio Dakta wawancara saya tentang kebijakan patroli WhatsApp.

Kebijakan patroli WhatsApp menarik diperbincangkan. Pertama, Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, negara menjamin setiap.warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat lisan dan tulisan menurut undang-undang (pasal 28 UUD 45).

Kedua, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak nyaman kalau aparat mematai-matai rakyat yang menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan di WhatsApp dan di manapun.

Ketiga, pemerintah menganggap penting untuk menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan. Untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, rakyat harus dipatroli jangan menulis berita bohong (hoax).

Perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan demokrasi harus diperbincangkan dan dicarikan solusinya.

Menurut saya, untuk menghentikan omongan dan tulisan yang mengandung berita bohong, bukan dengan patroli WhatsApp dan mengawasi masyarakat dimanapun, karena bisa dimaknai sebagai memasung demokrasi.


Bangun Peradaban Demokrasi

Dalam negara demokrasi, rakyat dilindungi hak asasinya untuk menyampaikan pendapat secara bebas dalam bentuk lisan dan tulisan.

Akan tetapi dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, rakyat harus melakukan dengan baik.

Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dengan cara yang baik, menurut saya, dapat dimaknai bahwa setiap warga negara Indonesia telah berkontribusi membangun peradaban yang baik.

Menurut saya, untuk membangun peradaban yang baik, setiap warga negara harus melakukan lima hal.

Pertama, berkata yang baik. Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang, para ilmuan dan akademisi dan bahkan setiap warga negara Indonesia harus berbicara dalam rangka memandu bangsa dan negara agar tidak salah arah yang akhirnya merugikan seluruh bangsa Indonesia. Dalam menyampaikan pandangan harus “bilhikmati walmaizhatil hasanah” (dengan penuh hikmat kebijaksanaan dan nasihat yang baik).

Kedua, menulis yang baik. Dalam menulis harus selalu mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk maju bersama, bersatu, menegakkan keadilan dan kebenaran, memberi semangat, motivasi dan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara.

Ketiga, tidak menjelekkan, menghina dan merendahkan siapapun dalam berbicara dan menulis. Selain itu, dalam berbicara dan menulis harus memilih kata dan kalimat yang mengajak, berjuang bersama memajukan seluruh bangsa Indonesia secara adil dan merata.

Keempat, memilih kata dan kalimat dalam mengeritik pemerintah yang tidak menyerang pribadi, menghina dan merendahkan. Pergunakan kata dan kalimat yang baik untuk mengingatkan pentingnya membuat kebijakan yang bisa membawa kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Kelima, narasi dalam berbicara dan menulis untuk memajukan bersama serta mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Sebaiknya dihentikan politik belah bambu, yang mendukung dijunjung setinggi langit, sementara yang berpendapat kritis dan mengingatkan ditekan dan dikriminalisasi.

Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan dalam rangka partisipasi kita membangun peradaban demokrasi yang baik di Indonesia.

Baca Juga

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Lainnya

Kalau sekaliber Prof Effendi Gazali, masih tidak berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kekuasaan, apatah lagi yang lain.

DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi...

Covid-19

Hari ini 21 Mei 2020, Orde Reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto berumur 22 tahun.

Opini

DPRD Provinsi dan Gubernur sejatinya harus saling bekerja sama, saling mengukuhkan dan saling menghormati.