Connect with us

Putusan MK Sengketa Pilpres 2019: Semoga Hadirkan Rasa Keadilan Rakyat
sidang perdana phpu pilpres 2019 di mk, jumat (14/6) yusril ihza mahendra vs bambang widjojanto - twitter kpu ri

Pemilu

Putusan MK Sengketa Pilpres 2019: Semoga Hadirkan Rasa Keadilan Rakyat

Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya pilihan kecuali memutus sengketa Pilpres 2019 dengan mendasarkan kepada keadilan substantif, keadilan yang dirasa adil oleh rakyat yang menuntut Pemilu Luber dan Jurdil. Putusan MK ini penting jika tidak ingin bangsa ini terus mengalami konflik berkepanjangan. Dugaan kecurangan selama ini ditutup rapat. Tidak ada media mainstream yang memberitakan berbagai kecurangan yang di duga keras terjadi dalam Pemilu.

Seluruh bangsa Indonesia yang mencintai kejujuran, kebenaran dan keadilan, sangat berharap putusan MK Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan Presiden 2019, bisa menghadirkan rasa keadilan rakyat.

Setidaknya ada lima alasan, MK sebaiknya dalam memutus sengketa pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan rakyat.

Pertama, dalam Pilpres 2019, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, merasa bahwa kedaulatannya diduga keras telah dirampas dengan sebuah kecurangan. Fakta-fakta persidangan di MK tidak bisa dibantah bahwa telah terjadi dugaan kecurangan Pilpres sebagaimana dikemukakan pakar IT Prof. Jaswar Koto.


Kedua, kisruh Pilpres harus diakhiri. Cara mengakhiri kisruh Pilpres hanya satu, MK memutus Pilpres memenuhi rasa keadilan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Ketiga, sudah terlalu banyak korban nyawa Pemilu 2019. Hampir 700 orang petugas Pemilu meninggal dunia, korban kerusuhan 21-22 Mei 2019, belum yang luka dan cidera serta mereka yang hilang. Jika kisruh Pilpres berlanjut, tidak tertutup kemungkinan timbul korban lagi. Belum yang dituduh makar dan yang mengasingkan diri keluar negeri.


Keempat, tercabik persatuan dan kesatuan bangsa. Sulit dirangkai kembali kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan, jika MK akhirnya memutus sengketa Pilpres tidak memenuhi rasa keadilan rakyat. Dampaknya, MK akan kehilangan kredibilitas, tidak dipercaya dan rakyat memilih jalannya sendiri.

Kelima, kasus sengketa Pilpres jika diputus tidak memenuhi rasa keadilan, maka rakyat yang merasa gagal memperoleh keadilan di Indonesia, akan mendorong supaya kasus dugaan kecurangan Pilpres 2019 dibawah ke Mahkamah Internasional.

Oleh karena itu, Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya pilihan kecuali memutus sengketa Pilpres 2019 dengan mendasarkan kepada keadilan substantif, keadilan yang dirasa adil oleh rakyat yang menuntut Pemilu Luber dan Jurdil. Putusan MK ini penting jika tidak ingin bangsa ini terus mengalami konflik berkepanjangan.


Kecurangan Terbuka

Dugaan kecurangan selama ini ditutup rapat. Tidak ada media mainstream yang memberitakan berbagai kecurangan yang di duga keras terjadi dalam Pemilu.

Akan tetapi, melalui persidangan di MK, para saksi ahli dan saksi fakta dari BPN Prabowo-Sandi telah mengemukakan kesakdian mereka.

Prof Jaswar Koto yang sama sekali tidak dikenal publik Indonesia, karena mengabdi di luar negeri, sebagai saksi ahli IT tampil memukau dan meyakinkan publik Indonesia tentang kecurangan Pilpres. Modus kecurangan Pilpres dibeberkan dengan sempurna.

Selain itu, Hairul Anas Suaidi, yang bertindak sebagai saksi fakta membeberkan pengalamannya sewaktu mengikuti TOT saksi yang dilaksanakan TKN Jokowi-Ma’ruf. Kesaksiannya menggegerkan karena salah satu pemateri mengemukakan bahwa “kecurangan bagian dari demokrasi.” Pematerinya sudah membantah bahwa dia mengucapkan hal itu. Akan tetapi, bertanya? Apakah bukan bagian dari perang total yang pernah diucapkan.


Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan ungkapan pemateri yang lain bahwa aparat tidak seharusnya netral dalam Pilpres.

Dalam praktik dilapangan terjadi dugaan kecurangan dan aparat tidak netral.

Semoga semua fakta yang terungkap dalam persidangan di MK, menjadi bahan bagi Ketua dan Hakim MK untuk memutus sengketa Pilpres 2019 secara adil dan memenuhi rasa keadilan rakyat.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

Politik

Jika UU Pilkada dibatalkan, Anies bisa berkompetisi dalam pemilihan Gubernur paling tahun 2023, peluang terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta sangat besar sebelum Anies bertarung...

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.