Musni Umar Socmed

Search

Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rakyat
ribuan massa memadati kawasan patung patung arjuna wijaya atau patung asta brata, massa terkonsentrasi di depan gedung indosat. mereka menunggu hasil putusan sidang mk - twitter kibarputra

Pemilu

Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rakyat

Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan. Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.

Pada 26 Juni 2019, saya bersama Boni Hargens diundang CNN Indonesia untuk live dengan topik “Meneropong Efek Polarisasi Usai Putusan MK.”


Pemandu acara Budi Adiputro, meminta saya mengemukakan pandangan sehubungan tweet saya 25/6/2019 yang berbunyi “Sebagai sosiolog saya hanya bisa menulis dan berharap semoga putusan MK bisa hadirkan rasa keadilan rakyat. Jika tidak, saya duga protes sosial akan terus terjadi. Kalau itu terjadi, bangsa kita semakin sulit. MK tumpuan terakhir untuk selamatkan bangsa.”


Saya kemukakan bahwa harapan saya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres 2019, suasana kembali damai, bersatu dan tenang.

Akan tetapi dugaan saya, hal itu sulit diwujudkan. Oleh karena ada banyak persoalan, misalnya persepsi publik tentang praktik politik belah bambu. Sebagian masyarakat diangkat setinggi-tingginya, dan sebagian lagi ditekan dan bahkan dikriminalisasi. Itu menimbulkan luka yang dalam.

Budi Adiputro bertanya, siapa yang ditekan? Saya jawab, yang kritis terhadap penguasa. Selain itu, masalah keadilan ekonomi yang luar biasa memprihatinkan.

Boni Hargens membantah bahwa pemerintah melakukan penekanan terhadap kelompok tertentu di masyarakat. Yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum di proses dan dihukum.

Masalah ketidakadilan ekonomi menurut Boni Hargens dilakukan bukan Jokowi, tetapi dilakukan rezim Soeharto. Jokowi hanya mewarisi kebobrokan yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Jokowi menurut Boni sudah membangun infrastruktur dan SDM tetapi terus saja dihantam.

Saya kemukakan bahwa ada benarnya yang dikemukakan bahwa ketidakadilan ekonomi bermula dimulai di masa Orde Baru, tetapi yang dipersoalkan publik tidak ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut bahkan kondisi sekarang semakin parah.


Kecurangan Pilpres

Saya kemukakan bahwa masalah yang dihadapi ialah dugaan kecurangan Pilpres terjadi secara terang-benderang dan telah dikemukakan dalam sidang di MK dan yang ditayangkan media secara luas.

Akan tetapi, Boni Hargens membantah adanya kecurangan dalam Pilpres. Menurut dia, pihak 02 gagal menghadirkan bukti-bukti dipersidangan MK bahwa dalam Pilpres 2019 telah terjadi kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif.


Penumpang Gelap

Dalam dialog yang disiarkan secara live oleh CNN Indonesia, muncul pernyataan Boni yang mengutip pernyataan Moeldoko, Kepala Staf Kepresiden RI tentang penumpang gelap.

Kalau yang dimaksud adalah terorisme yang ingin memanfaatkan protes sosial untuk membuat kekacauan, saya mengatakan merupakan tugas aparat untuk mencegah terjadinya terorisme.

Akan tetapi, kalau yang dimaksud peserta demo di Patung Kuda, Jalan MH. Thamrin Jakarta, pasti bukan penumpang gelap. Mereka adalah teman-teman saya para alumni UI, alumni dari berbagai perguruan tinggi, emak-emak yang dapat dikatakan merupakan kelas menengah yang datang demo dengan biaya sendiri tanpa ada yang mensponsori serta para aktivis FPI, dan aktivis dari berbagai ormas Islam.

Mereka merupakan partisipan aktif yang datang demo dengan kesadaran sendiri untuk memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan.

Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.

Ketiga, rakyat putus asa dan masa bodoh. Jika ini terjadi, maka tetap tidak menguntungkan bangsa dan negara karena partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam pembangunan.

Semoga putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2019 mengakhiri kisruh politik yang telah menelan banyak korban.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)...

Lainnya

Sistem demokrasi tidak sempurna. Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, telah menunjukkan boroknya.

Opini

Pada saat artikel ini ditulis , belum ada pengumuman resmi dari Panitia Pemilihan Umum Amerika Serikat bahwa Joe Biden dan Kamala Harris telah memenangi...

Opini

Pada 3 November 2020, rakyat Amerika Serikat akan datang ke berbagai tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyoblos calon Presiden Amerika Serikat untuk 4 tahun...

Lainnya

Kalau sekaliber Prof Effendi Gazali, masih tidak berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kekuasaan, apatah lagi yang lain.