Pada 26 Juni 2019, saya bersama Boni Hargens diundang CNN Indonesia untuk live dengan topik “Meneropong Efek Polarisasi Usai Putusan MK.”
— Musni Umar (@musniumar) June 26, 2019
Pemandu acara Budi Adiputro, meminta saya mengemukakan pandangan sehubungan tweet saya 25/6/2019 yang berbunyi “Sebagai sosiolog saya hanya bisa menulis dan berharap semoga putusan MK bisa hadirkan rasa keadilan rakyat. Jika tidak, saya duga protes sosial akan terus terjadi. Kalau itu terjadi, bangsa kita semakin sulit. MK tumpuan terakhir untuk selamatkan bangsa.”
Sebagai Sosiolog sy hanya bs mnlis dan berhrp semg ptsn MK ttg sengketa Pilpres 2019 bisa hadirkan rs keadilan rakyat. Jika tdk, sy duga protes sosial akan terus terjadi. Kalau itu terjadi, bgs kita smkn sulit. MK tumpuan terakhir utk selamatkan bgs. https://t.co/hZpIVF7jm6
— Musni Umar (@musniumar) June 25, 2019
Saya kemukakan bahwa harapan saya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres 2019, suasana kembali damai, bersatu dan tenang.
Akan tetapi dugaan saya, hal itu sulit diwujudkan. Oleh karena ada banyak persoalan, misalnya persepsi publik tentang praktik politik belah bambu. Sebagian masyarakat diangkat setinggi-tingginya, dan sebagian lagi ditekan dan bahkan dikriminalisasi. Itu menimbulkan luka yang dalam.
Budi Adiputro bertanya, siapa yang ditekan? Saya jawab, yang kritis terhadap penguasa. Selain itu, masalah keadilan ekonomi yang luar biasa memprihatinkan.
Boni Hargens membantah bahwa pemerintah melakukan penekanan terhadap kelompok tertentu di masyarakat. Yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum di proses dan dihukum.
Masalah ketidakadilan ekonomi menurut Boni Hargens dilakukan bukan Jokowi, tetapi dilakukan rezim Soeharto. Jokowi hanya mewarisi kebobrokan yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Jokowi menurut Boni sudah membangun infrastruktur dan SDM tetapi terus saja dihantam.
Saya kemukakan bahwa ada benarnya yang dikemukakan bahwa ketidakadilan ekonomi bermula dimulai di masa Orde Baru, tetapi yang dipersoalkan publik tidak ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut bahkan kondisi sekarang semakin parah.
Sosiolog, @musniumar: Saya membaca fenomena di masyarakat, masyarakat saat ini hanya ingin merasakan keadilan atas putusan sengketa Pilpres 2019.#LayarDemokrasihttps://t.co/ns6OyEyJew pic.twitter.com/Zkv0oVAYuF
— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) June 26, 2019
Kecurangan Pilpres
Saya kemukakan bahwa masalah yang dihadapi ialah dugaan kecurangan Pilpres terjadi secara terang-benderang dan telah dikemukakan dalam sidang di MK dan yang ditayangkan media secara luas.
Akan tetapi, Boni Hargens membantah adanya kecurangan dalam Pilpres. Menurut dia, pihak 02 gagal menghadirkan bukti-bukti dipersidangan MK bahwa dalam Pilpres 2019 telah terjadi kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif.
Presiden @PKSejahtera berada di Kertanegara 4 bersama pimpinan partai koalisi lainnya https://t.co/VWZPKhGUJ5
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) June 27, 2019
Sobat saat ini kekuatan doa yg paling kita butuhkan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) June 26, 2019
Penumpang Gelap
Dalam dialog yang disiarkan secara live oleh CNN Indonesia, muncul pernyataan Boni yang mengutip pernyataan Moeldoko, Kepala Staf Kepresiden RI tentang penumpang gelap.
Kalau yang dimaksud adalah terorisme yang ingin memanfaatkan protes sosial untuk membuat kekacauan, saya mengatakan merupakan tugas aparat untuk mencegah terjadinya terorisme.
Akan tetapi, kalau yang dimaksud peserta demo di Patung Kuda, Jalan MH. Thamrin Jakarta, pasti bukan penumpang gelap. Mereka adalah teman-teman saya para alumni UI, alumni dari berbagai perguruan tinggi, emak-emak yang dapat dikatakan merupakan kelas menengah yang datang demo dengan biaya sendiri tanpa ada yang mensponsori serta para aktivis FPI, dan aktivis dari berbagai ormas Islam.
Mereka merupakan partisipan aktif yang datang demo dengan kesadaran sendiri untuk memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan.
Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.
Ketiga, rakyat putus asa dan masa bodoh. Jika ini terjadi, maka tetap tidak menguntungkan bangsa dan negara karena partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam pembangunan.
Semoga putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2019 mengakhiri kisruh politik yang telah menelan banyak korban.
Berjuang utk menang di MK hrs dilakukan sekecil apapun peluangnya. Utk menang hrs optimis tdk blh pesimis, hrs kerja keras, ada niat, dan berdoa kpd Allah semoga setiap perjuangan jadi amal ibadah. Kemenangan hrs diusahakan dan diperjuangkan https://t.co/eB8PNaqVfP
— Musni Umar (@musniumar) June 20, 2019
Sidang gugatan perselisihan hsl Pilpre 2019 di MK tlh selesai. Rakyat sbg pemilik kedaulatan meminta MK mengadili dan memutus dgn adil dan memenuhi rasa keadilan rakyat. Putusan yg adil dan dirasa adil akan akhiri kisruh Pilpres. Smg tulisan ini bermanfaat https://t.co/3SxxitMuzd
— Musni Umar (@musniumar) June 23, 2019
Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai.https://t.co/ns6OyEyJew pic.twitter.com/h9LHxxOZqu
— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) June 27, 2019
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Siang ini (27/6) MK bersidang utk memutus sengketa Pilpres 2019. Efek bagi rakyat paling tdk 3 hal. 1) Rakyat mnrm ptsn MK dgn lega dan puas. 2) Rakyat putus asa dan masabodo. 3) Rakyat menolak putusan MK krn tdk memenuhi rasa keadilan https://t.co/757Jyw6iXU
— Musni Umar (@musniumar) June 27, 2019
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
