Connect with us

Prabowo-Sandi Hormati  Putusan MK, Jokowi Ucapkan Terima Kasih
perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur. kita mendukung dan meneruskan perjuangan, cita-cita, dan ajaran proklamator kita. kita ingin mewujudkan indonesia yang adil dan makmur. kita ingin mewujudkan indonesia yang sungguh-sungguh merdeka. jakarta (27/6/2019) - twitter sandiuno

Pemilu

Prabowo-Sandi Hormati Putusan MK, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Prabowo mengharapkan para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Semoga pasca putusan MK, suasana damai, tenang dan aman tetap kita jaga untuk kebaikan bersama. Moga-moga ditemukan solusi untuk membangun kembali kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.

Update (29/6/2019):



Pasca Mahkamah Konstitusi mengambil putusan dalam sidang MK pada 27 Juni 2019 yang menolak gugatan hukum Prabowo-Sandi, Prabowo segera menyampaikan tanggapan dengan mengemukakan bahwa Prabowo-Sandi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal yang sama Presiden Jokowi didampingi Capres Ma’ruf Amin menyampaikan pernyataan dengan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, aparat keamanan, TNI dan seluruh bangsa Indonesia.

Capres Ma’ruf Amin juga menyampaikan terima kasih dan harapan semoga persatuan pasca Pilpres dikukuhkan kembali kepada seluruh bangsa Indonesia.


Akan Konsultasi

Prabowo-Sandi menyampaikan perasaan kecewa atas putusan MK, tetapi menghormati putusan MK.

Prabowo-Sandi setidaknya tiga permasalahan yang dihadapi. Pertama, desakan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin supaya Prabowo segera bertemu dengan Jokowi dan bahkan tokoh-tokoh nasional  ikut mendorong supaya segera dilakukan pertemuan Prabowo-Jokowi untuk meredakan ketegangan politik.

Kedua, pendukung Prabowo-Sandi menolak pertemuan Prabowo-Jokowi. Penolakan pendukung Prabowo-Sandi tersebut  didasarkan pada data dan keyakinan mereka  bahwa Pilpres 2019 telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masif.  Bertemu dengan Jokowi berarti Prabowo melakukan kompromi dan menafikan adanya kecurangan Pilpres.

Ketiga, mereka yang bukan pendukung Prabowo-Sandi dan bukan pula pendukung Jokowi-Ma’ruf, mendesak Prabowo bertemu Jokowi dalam upaya mendamaikan rakyat ditingkat akar rumput yang masih konflik pasca putusan MK tentang sengketa Pilpres.

Dalam waktu singkat ini sebaiknya tidak dipaksakan pertemuan Prabowo-Jokowi. Insya Allah seiring dengan perjalanan waktu, semua akan kembali bersatu.

Prabowo dalam tanggapannya yang lain pasca putusan MK tentang sengketa Pilpres 2019, mengemukakan akan berkonsultasi dengan tim hukumnya apakah masih ada langkah hukum yang bisa dilakukan.

Selain itu, Prabowo mengharapkan para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Semoga pasca putusan MK, suasana damai, tenang dan aman tetap kita jaga untuk kebaikan bersama. Moga-moga ditemukan solusi untuk membangun kembali kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.


https://twitter.com/KingPurw4/status/1144239130152333313

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

Politik

Jika UU Pilkada dibatalkan, Anies bisa berkompetisi dalam pemilihan Gubernur paling tahun 2023, peluang terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta sangat besar sebelum Anies bertarung...

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.