Connect with us

Partai Koalisi Prabowo-Sandi: Gerindra, PKS, PAN, Berkarya Dan Demokrat Sebaiknya Jadi Penyeimbang
terimakasih atas ketegasan tim hukum @adilmakmur02 di bawah dr. bambang widjojanto dalam proses persidangan sengketa pilpres 2019, in syaa allah jannah balasannya. tetap gelorakan semangat kedaulatan rakyat menuju #indonesiaadilmakmur jakarta (27/6/2019) - twitter dkn_indonesia

Politik

Partai Koalisi Prabowo-Sandi: Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat Sebaiknya Jadi Penyeimbang

Partai politik yang tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak akan diberi karpet merah di Koalisi Indonesia Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan penyeimbang yang kuat di parlemen (DPR dan DPRD). Disinilah partai koalisi Prabowo diperlukan. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan terhadap mereka yang berkuasa, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.

Pasca putusan MK tentang sengketa pemilihan Presiden bahkan pasca pengumuman KPU tentang pemenang Pilpres 2019, sudah muncul pernyataan beberapa elit partai koalisi Prabowo-Sandi yang bergabung di Koalisi Indonesia Adil Makmur, yang dapat dimaknai sebagai manuver dalam rangka mencari simpati untuk bergabung di Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf.

Dalam politik sah-sah saja, tetapi sebaiknya dipikir ulang dan melihat jauh ke depan bahwa beroposisi (sebagai penyeimbang) saat ini jauh lebih banyak manfaatnya bagi partai politik, bangsa dan negara. Setidaknya ada lima alasan yang mendasari.

Pertama, untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan penyeimbang yang kuat di parlemen (DPR dan DPRD). Disinilah partai koalisi Prabowo diperlukan. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan terhadap mereka yang berkuasa, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.

Kedua, untuk mewujudkan check and balance (pengawasan dan keseimbangan). Ini penting sekali karena tabiat penguasa dimanapun cenderung korupsi jika tidak diawasi. Lord Acton telah mengingatkan “Power tends to corrupt and the absolutely power tends to corrupt absolutely.”

Pemerintah sebaiknya tidak menguasai kedua-duanya yaitu di eksekutif dan di parlemen, karena pasti tidak ada pengawasan (kontrol) yang efektif. Untuk kepentingan pengawasan terhadap yang berkuasa (eksekutif), amat diperlukan koalisi partai politik Prabowo-Sandi berada di luar kekuasaan. Cukup di parlemen (DPR RI dan DPRD) agar bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Ketiga, untuk melindungi bangsa dan negara. Saat ini semakin penting pengawasan dari parlemen (DPR RI dan DPRD) karena amat mengkhawatirkan masuknya China ke Indonesia melalui proyek OBOR (One Belt One Road) yaitu jalur Sutra Modern China mengusai darat dan maritim, bahkan juga udara dengan masuknyan penerbangan pesawat China di Indonesia yang dimulai dengan penerbangan Jakarta-Makassar. Proyek Obor ini telah direvisi dengan istilah Belt Road Initiative (BRI).


Keempat, untuk melindungi rakyat dari perlakuan tidak adil. Parlemen di pusat dan daerah perlu diperkuat untuk mengontrol penguasa agar kekuasaan untuk membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar. Hal itu hanya bisa terjadi kalau partai politik koalisi Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 membangun kekuatan di parlemen pusat dan daerah untuk saling menyeimbangkan secara positif dan konstruktif.

Kelima, untuk investasi politik dan sosial menghadapi Pemilu 2024. Saya menyarankan partai politik yang bergabung di Koalisi Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 sebaiknya belajar dari PDIP. Partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini hanya memilih dua opsi dalam berpolitik, yaitu menjadi partai penyeimbang (berada di luar kekuasaan) atau menjadi partai yang berkuasa.

Pilihan politik PDIP yang konsisten telah menghantarkannya menjadi partai politik yang terkuat dan paling berpengaruh di Indonesia saat ini.

Contoh lain, partai Gerindra dalam usia dua dasawarsa yang relatif masih muda, telah menjadi partai politik terkuat kedua di Indonesia di bawah PDIP. Itu terjadi karena konsisten berada di luar kekuasaan (penyeimbang) sebelum berhasil menjadi partai penguasa. Bandingkan dengan partai politik lain yang redup karena menjadi bagian dari kekuasaan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya rakyat menghukum dengan meninggalkan partai politik tersebut dalam Pemilu 2019 yang baru lalu.

Sebagai sosiolog, saya menyarankan kepada partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN dan partai Berkarya, karena MK telah menolak gugatan Prabowo-Sandi, yang berarti Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019, sebaiknya memilih menjadi partai oposisi di parlemen dan di luar parlemen.

Analisis sosiologis saya, mereka yang diluar pemerintahan (oposisi) dalam kondisi Indonesia seperti sekarang dan lima tahun ke depan, akan lebih besar mendapat apresiasi dari rakyat ketimbang menjadi follower di pemerintahan, karena partai politik yang tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak akan diberi karpet merah di Koalisi Indonesia Kerja.



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

HRS mengatakan, Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan Presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi, tetapi tidak dimanfaatkan untuk menolong tokoh-tokoh yang...

Politik

Prancis memiliki militer yang mendapatkan peringkat ke-7 sebagai militer terkuat di dunia. Hal ini menjadikan Prancis sebagai Militer terkuat di Eropa setelah Rusia.

Politik

Dunia dalam keadaan tidak aman. Pertahanan dan keamanan sedang terancam dan adanya potensi perang dunia.

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Dunia Usaha

Dalam rangka mendorong dan menolong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata (tourism), kita sangat mengapresiasi produksi dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.

DKI Jakarta

Pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) insya Allah dapat menikmati berbagai fasilitas untuk mengurangi beban biaya hidup di Jakarta termasuk gratis naik Transjakarta.

Politik

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...