Akhiri Politik Uang dalam Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkades untuk Selamatkan Indonesia

 Kategori Pendidikan, Pemilu

Pada 29 Juni 2019 saya memberi sambutan dalam pembukaan Bimtek DPRD Kabupaten Pekayon Utara, Kalimantan Barat, di hotel Spark Mangga Besar, Jakarta Barat.

Ir. Sukardi, MM, Ketua DPRD Kabupaten Pekayon Utara, dalam sambutannya mengemukakan bahwa dari 25 anggota DPRD Kabupaten Pekayon Utara periode 2014-2019, hanya 13 anggota DPRD lama yang terpilih kembali dalam Pemilu 2019.

Ketua DPRD dari Partai Demokrat itu mengemukakan besarnya biaya politik yang ditanggung anggota DPRD. Padahal mereka tidak boleh menjadi pemborong, dosen dan sebagainya.

Sementara income gaji pendapatan yang diterima setiap anggota DPRD setiap bulan tidak cukup untuk membiayai kegiatan politik. Ini masalah serius yang dihadapi para anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Padahal saat pemilihan legislatif (Pileg), walaupun seorang calon anggota legislatif sudah membantu rakyat dalam berbagai program selama lima tahun, jika pada hari H tidak memberi uang, rakyat tidak mau memilih yang bersangkutan.


Akhiri Politik Uang

Fakta menunjukkan bahwa rakyat telah menjadikan pilpres (pemilihan presiden, pileg (pemilihan legislatif), pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pilkades (pemilihan kepala desa) sebagai sarana dagang. Ada uang, ada dukungan suara. Dukungan suara akan diberikan kepada yang memberi uang lebih besar.

Itu fakta yang dikemukakan para calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bertemu dengan saya pasca Pemilu 2019.

Pertanyaannya, apakah cara seperti ini mau dibiarkan terus? Pasti semuanya mengatakan bahwa melakukan politik uang untuk meraih jabatan tidak boleh dibiarkan, harus di stop.

Akan tetapi realitasnya, seorang calon, peluang untuk terpilih sangat kecil jika tidak melakukan politik uang.


Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyetop politik uang dalam pilpres, pilkada, pileg dan pilkades?

Setidaknya ada lima cara untuk mengakhiri politik uang dalam pilpres, pileg, pilkada dan Pilkades.

Pertama, menumbuhkan kesadaran dan penghayatan dikalangan masyarakat bahwa politik uang, yaitu yang memberi uang dan yang menerima uang dari politik uang adalah musuh Allah, musuh bangsa dan musuh negara. Politik uang adalah perbuatan haram dan melanggar hukum yang harus dijauhi setiap warga negara Indonesia.

Hal itu harus dikumandangkan terus-menerus setiap saat oleh setiap warga negara Indonesia terutama mereka yang mempunyai kedudukan, pemimpin informal seperti ulama dan cendekiawan, ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, emak-emak dan lain sebagainya.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan sering disebut sebagai faktor utama merajalelanya politik uang. Oleh karena itu, tugas negara dan mereka yang memerintah adalah mengikis kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, mengakhiri politik uang dari para elit. Para elit yang berkuasa dan pemilik modal, harus memberi contoh dan menjadi teladan yang baik bagi rakyat untuk hidup jujur, adil dan tidak melakukan politik uang untuk meraih kekuasaan, memberi dana kepada calon penguasa dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Keempat, ulama harus menjadi contoh tidak menerima politik uang. Selain itu, ulama tidak hanya bicara akhirat, tetapi terus membimbing dan memandu masyarakat untuk hidup yang benar, jujur dan tidak menerima uang haram dalam wujud politik uang dalam pilpres, pileg, pilkada dan pilkades.

Kelima, menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas harus diakhiri. Mereka yang menyogok dan menerima sogok dalam bentuk politik uang harus diproses secara hukum dan dihukum berat untuk memberi efek jera bagi seluruh bangsa Indonesia.


Dengan melakukan lima yang disebutkan di atas, maka politik uang dalam pilpres, pileg, pilkada dan pilkades semoga dapat dikurangi dan akhirnya di stop.

Menyetop politik uang dalam pilpres, pileg, pilkada dan pilkades merupakan jihad besar yang harus dilakukan seluruh bangsa Indonesia terutama para elit yang berkuasa disemua tingkatan, pemilik modal, calon pemimpin, ulama dan cendekiawan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran.

Berikut foto-foto ketika pembukaan Bimtek DPRD Kabupaten Pekayon Utara, Kalimantan Barat, di hotel Spark Mangga Besar



Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Partai Koalisi Prabowo-Sandi: Gerindra, PKS, PAN, Berkarya Dan Demokrat Sebaiknya Jadi PenyeimbangPrabowo-Sandi Tidak Hadir: KPU Tetapkan Presiden Terpilih Pilpres 2019